Risma: Saya enggak ngasihuang satu rupiah pun (Tidak Ada Mahar di PDIP)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpidato saat temu kader dan pimpinan PDIP tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD Papua dan Kota Jayapura yang berasal dari PDIP, serta pengurus PDIP tingkat kecamatan hingga kelurahan di Jayapura, Jumat (4/3) malam. (Istimewa)

Risma: Tidak Ada Mahar di PDIP

Jakarta - Wali Kota Surabaya yang juga salah satu kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tri Rismaharini memastikan bahwa dalam proses politik di partainya untuk pengusungan calon kepala daerah tidak ada mahar politik. Karena itu, Risma memastikan bahwa opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik di PDIP, tidak benar.

"Jadi begini, ya. Aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi, kalau kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Red) diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan
ranting, itu ya iya lah. Tetapi, mesin partai itu bergerak. Kayak aku kemarin itu. Turun kan yabareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3).

"Enggak ada itu. Saya enggak pernah itu diminta. Coba tanya dari PAC atau ranting, apakah ada yang pernah mendapatkan uang dari aku. Enggak ada," tegas Risma.

Risma mengungkapkan, memang kalau mau menang dalam pilkada maka harus mau menggandeng semuanya. Misalkan, calon dari PDIP sudah mendapatkan dukungan 30% berdasarkan hasil survei. Supaya mendapatkan kepastian menang, maka harus menggandeng masyarakat.

"Ya memang harus begitu. Dua-duanya harus bergerak, dari masyarakat dan mesin partai. Kemarin, aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek," terangnya.

Jadi, atas apa yang berkembang belakangan ini, apalagi terkait opini bahwa Ahok memilih maju dari jalur independen, karena kalau melalui partai akan diminta uang mahar, Risma dengan tegas mengatakan bahwa semua itu asumsi yang tidak benar.

"Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek, ndak gitu ceritanya. Ini supaya teman-teman meluruskan, masak ada minta mahar. Demi Allah, demi Tuhan, enggak ada. Saya enggak ngasihuang satu rupiah pun," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Risma juga menjelaskan alasan dia lebih memilih menerima untuk diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya dan sesuai fatsun agama, maka tidak boleh meminta jabatan.

"Nah, kemudian ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu untuk mendapatkan jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDIP. Itu bagian dari amanat. Jadi, bedanya di situ," tegasnya.

Dalam konteks itulah, Risma secara moral merasa harus menyampaikan pembelaan ketika partainya dipojokkan seolah ada  yang meminta mahar politik, termasuk isu yang berkembang belakangan ini terkait pilkada DKI Jakarta.

"Makanya saya harus bela. Wong saya enggak dimintain uang sama sekali. Saya yakin juga Pak Ahok tidak dimintai," tukasnya.

"Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting, itu proses pemenangan. Ya, begitu prosesnya. Karena itu, sampai bawah, sampai ranting bawah, itu ada di PDIP. Sampai bawahnya ranting, itu ada di PDIP," jelasnya.

Karena itu, Risma mengaku tidak mengerti mengapa kemudian ada isu seolah PDIP meminta mahar politik dalam mengusung calon di pilkada.

"Saya enggak ngerti. Itu menerjemahkan sendiri, menurut saya. Saya enggak pernah ngasih. Coba cek. Tanya. Enggak ada. Kalau mereka sudah diminta bekerja untuk partai, langsung bekerja. Langsung bergerak ke bawah," katanya.

 Asni Ovier/AO

Suara Pembaruan