Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts
Friday, February 3, 2017
Monday, October 31, 2016
Panglima TNI Serukan Prajurit Pukul Gerakan SARA 4 Nopember
Panglima TNI Serukan Prajurit Pukul Gerakan SARA 4 Nopember
Jakarta, (WN) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan kepada semua aggota prajurit TNI agar bertindak tegas kepada setiap gerakan apa pun yang dianggap berpotensi memecah belah persatuan bangsa pada tanggal 4 Nopember 2016, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
“TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), sebagai alat negara kami akan pukul mundur mereka, “ ujar Gatot di Mako Grup I Kopassus, Serang, Banten, Minggu (30/10/2016).
Menurut Jenderal bintang empat tersebut, TNI akan menegakkan satu komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga kutuhan dan kedaulatan NKRI, ujarnya.
“Saya katakan TNI all out. Semua kekuatan saya siapkan, termasuk saya. TNI setiap saat (siaga) 24 jam. Polisi di depan, kita BKO kan kepada kepolisian,” kata Gatot.
Sementara Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris sangat mendukung langkah TNI untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah kesatuan bangsa.
“Pernyataan Panglima TNI tidak menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa melalui politisasi SARA patut diberikan apresiasi dan didukung,” kata Charles melalui keterangan tertulisnya, Senin (31/10/2016).
Kata Charles, TNI mempunyai tanggungjawab menjaga keamanan negara dari perpecahan bangsa. “Jika ada kelompok-kelompok yang berencana merusak bangsa, mereka harus menjadi musuh TNI,” ujarnya. (Hermanto)
Monday, September 26, 2016
Ruhut Sitompul : Walau Aku Dinonaktifkan SBY Dan Demokrat, Aku Tetap Bela Ahok
Ruhut Sitompul : Walau Aku Dinonaktifkan SBY Dan Demokrat, Aku Tetap Bela Ahok
Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menonaktifkan Ruhut Sitompul dari posisi koordinator jubir partai. Ruhut menegaskan penonaktifan dirinya tak akan mengubah sikapnya mendukung cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama.
"Aku tetap dukung Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/8/2016).
Ruhut sebenarnya menepis anggapan dia dipecat gara-gara dukungannya ke Ahok. Namun dia mengisyaratkan memang ada yang tak suka dengan sikapnya mendukung Ahok. Ruhut bahkan menyatakan ada orang dalam di PD yang tak suka pada dirinya sejak dia mendukung Jokowi di Pilpres 2014.
"Bibitnya waktu mulai aku dukung Pak Jokowi. Amir (Syamsuddin -red) SMS-SMS. Mereka nggak suka. Faktanya aku yang menang. Nanti kalau Ahok menang, jangan macam-macam," ujarnya.
Sejak dia mendukung Jokowi, kata Ruhut, sudah muncul permintaan agar Ketum PD SBY memecatnya dari partai.
"Mereka nafsu, minta kau dipecat dari dulu. Jokowi menang, mereka diem. Sekarang Ahok," ujarnya.
Permintaan pemecatan itu makin santer setelah Ruhut kini secara terbuka mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017. Namun Ruhut tak takut dipecat.
"Aku ini mirip Ahok. Makin digituin aku makin besar," imbuh Ruhut.
Juru bicara PD, Imelda Sari menepis anggapan Ruhut dinonaktifkan karena Pilgub DKI. Imelda mengatakan akan ada penyegaran dan rotasi di DPP PD.
"Sebentar lagi memang akan ada penyegaran, akan ada rotasi di DPP dalam waktu dekat ini. Saudara Ruhut dinonaktifkan agar bisa fokus di tugas barunya nanti," ujar Imelda menjawab pertanyaan alasan penonaktifan Ruhut, Senin (22/8/2016).Detik.com
Ruhut sebenarnya menepis anggapan dia dipecat gara-gara dukungannya ke Ahok. Namun dia mengisyaratkan memang ada yang tak suka dengan sikapnya mendukung Ahok. Ruhut bahkan menyatakan ada orang dalam di PD yang tak suka pada dirinya sejak dia mendukung Jokowi di Pilpres 2014.
"Bibitnya waktu mulai aku dukung Pak Jokowi. Amir (Syamsuddin -red) SMS-SMS. Mereka nggak suka. Faktanya aku yang menang. Nanti kalau Ahok menang, jangan macam-macam," ujarnya.
Sejak dia mendukung Jokowi, kata Ruhut, sudah muncul permintaan agar Ketum PD SBY memecatnya dari partai.
"Mereka nafsu, minta kau dipecat dari dulu. Jokowi menang, mereka diem. Sekarang Ahok," ujarnya.
Permintaan pemecatan itu makin santer setelah Ruhut kini secara terbuka mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017. Namun Ruhut tak takut dipecat.
"Aku ini mirip Ahok. Makin digituin aku makin besar," imbuh Ruhut.
Juru bicara PD, Imelda Sari menepis anggapan Ruhut dinonaktifkan karena Pilgub DKI. Imelda mengatakan akan ada penyegaran dan rotasi di DPP PD.
"Sebentar lagi memang akan ada penyegaran, akan ada rotasi di DPP dalam waktu dekat ini. Saudara Ruhut dinonaktifkan agar bisa fokus di tugas barunya nanti," ujar Imelda menjawab pertanyaan alasan penonaktifan Ruhut, Senin (22/8/2016).Detik.com
Wednesday, August 10, 2016
Ruhut Yakin Ada Pembunuhan Karakter terhadap Ahok

Ruhut Yakin Ada Pembunuhan Karakter terhadap Ahok
Seperti Yang Dilansir Kompas
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, saat ini ada upaya pembunuhan karakter terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Upaya tersebut terlihat jelas dari langkah sejumlah pihak yang terus mempermasalahkan penggusuran Kalijodo hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kita lihat ada character assassination terhadap Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Namun, sebagai orang yang mengaku bagian dari tim sukses Ahok, Ruhut tidak khawatir dengan upaya pembunuhan karakter ini.
Upaya tersebut terlihat jelas dari langkah sejumlah pihak yang terus mempermasalahkan penggusuran Kalijodo hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kita lihat ada character assassination terhadap Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Namun, sebagai orang yang mengaku bagian dari tim sukses Ahok, Ruhut tidak khawatir dengan upaya pembunuhan karakter ini.
Justru dengan segala upaya yang dilakukan berbagai pihak itu, dia menilai bahwa Ahok justru diuntungkan, dan elektabilitasnya akan semakin melambung.
"Kita manusia, kalau melihat orang dizalimi, pasti simpatik," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut Ruhut, serangan terkait penggusuran Kalijodo dan Rumah Sakit Sumber Waras itu dinilai tidak terbukti.
Dalam penggusuran Kalijodo, anggota Komisi III DPR ini meyakini, Ahok tak melanggar hak asasi manusia ataupun hukum. Polisi dan TNI malah ikut membantu penggusuran itu.
Adapun dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Ruhut juga meyakini bahwa Ahok tidak bersalah.
Sebab, KPK hingga saat ini menyatakan, belum ada alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tersebut.
"Kok yang lain lebih pintar dari KPK. Ini semua ada kebencian saja kepada Ahok," ucapnya.
"Kita manusia, kalau melihat orang dizalimi, pasti simpatik," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut Ruhut, serangan terkait penggusuran Kalijodo dan Rumah Sakit Sumber Waras itu dinilai tidak terbukti.
Dalam penggusuran Kalijodo, anggota Komisi III DPR ini meyakini, Ahok tak melanggar hak asasi manusia ataupun hukum. Polisi dan TNI malah ikut membantu penggusuran itu.
Adapun dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Ruhut juga meyakini bahwa Ahok tidak bersalah.
Sebab, KPK hingga saat ini menyatakan, belum ada alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tersebut.
"Kok yang lain lebih pintar dari KPK. Ini semua ada kebencian saja kepada Ahok," ucapnya.
Sudah Bertemu Ahok, Ruhut Isyaratkan Demokrat Akan Beri Dukungan
Seperti Yang Dilansir Kompas
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengisyaratkan bahwa partainya akan memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dia bersama Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edhie Wibowo sudah bertemu dengan Ahok beberapa waktu lalu untuk membicarakan Pilkada DKI 2017.
Pertemuan tersebut pun mendapat restu dan dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bapak (SBY) welcome. Kalau nanti ada calon lain yang mau ketemu, sebenarnya akan dilayani juga. Namun, selain Ahok, apa ada yang sudah memenuhi persyaratan maju?" kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Ruhut mengatakan, saat ini Ahok sudah berhasil mengumpulkan minimum jumlah data KTP untuk maju dengan jalur independen. Ahok juga dibantu oleh Nasdem dan Hanura.
Sementara itu, calon-calon lain, seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault, hingga Ahmad Dhani masih mencari dukungan parpol.
Belum ada satu parpol pun yang menyatakan dukungannya kepada salah satu calon penantang Ahok.
Demokrat, kata dia, tentunya akan memilih calon yang memenuhi syarat dan berpeluang untuk menang.
"Ahok sudah tidak terbendung," kata Ruhut yang sejak awal menyatakan diri sebagai tim sukses Ahok ini.
Dia bersama Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edhie Wibowo sudah bertemu dengan Ahok beberapa waktu lalu untuk membicarakan Pilkada DKI 2017.
Pertemuan tersebut pun mendapat restu dan dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bapak (SBY) welcome. Kalau nanti ada calon lain yang mau ketemu, sebenarnya akan dilayani juga. Namun, selain Ahok, apa ada yang sudah memenuhi persyaratan maju?" kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Ruhut mengatakan, saat ini Ahok sudah berhasil mengumpulkan minimum jumlah data KTP untuk maju dengan jalur independen. Ahok juga dibantu oleh Nasdem dan Hanura.
Sementara itu, calon-calon lain, seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault, hingga Ahmad Dhani masih mencari dukungan parpol.
Belum ada satu parpol pun yang menyatakan dukungannya kepada salah satu calon penantang Ahok.
Demokrat, kata dia, tentunya akan memilih calon yang memenuhi syarat dan berpeluang untuk menang.
"Ahok sudah tidak terbendung," kata Ruhut yang sejak awal menyatakan diri sebagai tim sukses Ahok ini.
Sumber Artikel TEMAN AHOK se INDONESIA On Facebook
http://www.batasibuk.website/2016/03/ini-komentar-ruhut-sitompul-soal.html
Saturday, April 30, 2016
Selama ini siapa sesungguhnya yang GEMAR MENGADU DOMBA ANAK ANGSA dan APA TUJUANNYA ???

Selama ini siapa sesungguhnya yang GEMAR MENGADU DOMBA ANAK ANGSA dan APA TUJUANNYA ???


Friday, February 19, 2016
Akademisi Indonesia Satu Suara Tolak Revisi UU KPK
Akademisi Indonesia Satu Suara Tolak Revisi UU KPK
Gelombang penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir.
Sejumlah Profesor dari beberapa Universitas menyambangi Gedung KPK untuk memberikan dukungannya kepada lembaga anti rasuah itu untuk menolak revisi. Salah satu alasan penolakan tersebut adalah karena revisi dinilai justru hanya akan memperlemah eksistensi KPK.
"Ini dukungan dari akademisi, khususnya dari kampus untuk ikut mempertahankan bagaimana eksistensi KPK agar lebih kuat lagi. Kita tidak ingin ada kelompok-kelompok atau golongan tertentu yang akan memperlemah KPK. Kita masih butuh KPK untuk bagaimana membuat republik ini lebih adil, makmur, dan sejahtera," tutur Guru Besar Sosiologi Universitas lndonesia, Bambang Widodo Umar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.
Bambang tidak menampik revisi terhadap UU KPK bisa saja dilakukan. Namun dia menilai revisi tersebut harus berdasarkan penelitian ilmiah.
"Pada suatu saat nanti, melalui penelitian ya. Jangan mengubah itu dari hasil asumsi atau kepentingan, tapi harus diteliti lebih dulu. Makanya kita juga menggunakan simbol ini jadi akademisi untuk diteliti apakah kelemahan-kelemahan dari undang-undang atau kelemahan sarana dan prasarana, atau mungkin dari orang-orangnya, bukan undang-undang. Jadi ini akan lebih obyektif," papar Bambang.
Kehadiran para akademisi tersebut langsung ditemui oleh Pimpinan KPK yakni Ketua KPK, Agus Rahardjo dan juga Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Agus menyebut bahwa penolakan yang diserukan oleh para akademisi itu memang sejalan dengan sikap KPK. Dia berharap agar Presiden Joko Widodo serta pihak DPR dapat melihat banyaknya gelombang penolakan revisi UU KPK.
"Memberikan sinyal kepada saudara-saudara kita yang di DPR dan presiden bahwa rakyat menghendaki tidak dilakukan revisi UU KPK," kata Agus.
http://m.news.viva.co.id/news/read/737941-akademisi-indonesia-satu-suara-tolak-revisi-uu-kpk
Monday, December 7, 2015
Ini masalah kepatutan, kepantasan, morallitas dan itu masalah wibawa negara -Jokowi

Ini masalah kepatutan, kepantasan, morallitas dan itu masalah wibawa negara -Jokowi
Illa Aljufrie Mana mahasiswa???? Mana yg suka demo??? Giliran masalah negara kaya gini kalian dmn??? Di bawah keteak koruptor!!!
Sy Firdaus Alaydrus Jangankan Jokowi yg bicara tentang ,Kepatutan,Moralitas dn Wibawa Negara.. Pada saat Transkrip pembicaraan Setnov cs siperdengarkan ,,Rakyat Indonesia Sudah Marah...,, Marah karena Membela Lambang Negara yaitu Presiden Jokowi ..
Sekarang yg ditunggu Ra...Lihat Selengkapnya
Tri Yadi Tenang pak... udah masuk ke kejaksaan ama kepolisian...
Justru kita harus bersyukur
Alhamdulillah......banyak "rejeki" berhamburan.......Lihat Selengkapnya
Ranto Darma Pak jokowi terhormat, kami lelah melihat penghianat2 bangsa indonesia seperti setyo novanto, tolong ambil kebijakan selamatlan negara bila kita takut kasus 98 bisa terulang karena semua masyarakat sangat paham nenek dan orang tua setyo novanto dari cungkok
Rustam Effendi Pemimpin yg arif, bijak, tapi punya prinsip dan TEGAS...saya bangga pada Pak Presiden Jokowi..biarkan orang2 mau bilang apa pun..itu hak mereka..teruskan langkah bapak membangun masa dpn negeri ini..smoga Allah SWT slalu memberkahi bapak...Amiin YRA...
Henda Wati Pak Jokowi saya memilih Anda untk Bagaymana Merubah negri ini menjadi yg lbh baik dri seblum nya,Saya tau anda orang Solo tapi ketegasan itu Hak semua orang Tegas dlm memingpin,Dan tegas dlm memutuskan dan harus bisa Tegas mengatur dalam Pekerjaan keperesidenan untuk Rakyat,jgn mau di Atur org lain tpi pak Presiden lah yg mengatur org2 nya bgtu negri bangsa tercinta ini....
Kang Lemon Kenapa hukum bisa tunduk pada kekuasaan.. Dalm pewayangan Bima tak pernah merunduk atw menguna kan bahasa alus(kromo) kepada siapa pun meskipun di sebut kan dewa... BIMA adalah gambaran hukum ke adilan.. Bahkan ada cerita Betara guru di sembah oleh Bima tidak kuat(pingsan) itu arti nya bahwa hukum tak boleh tunduk pada siapa pun..
Torna Rap Teruskan berjuang utk Indonesia yg bermartabat dan bermoral
Jordi Harapana Pak, buat apa koruptor d pelihara?
Gimana mau basmi koruptor Kalo yang ngidang sudah kacau begitu
Petro Astoeczr Alhamdulillah....Ya Allah, saya tidak salah pilih Presiden RI Bpk. Joko Widodo.....semoga engkau dirahmati dan dijauhkan dari segala fitnah Dunia Akhirat.....Amin...
Tazran Tanmizi Pusing .... mau di apakan negara ini demi duit?? Kita jadi penonton setia...
Budi Susanto Majelis Kehormatan Djamban. DPR itu wibawanya sdh jatuh. Liat anggota MKD di panggil2 Yang Mulia, yang mulia gundulmu
Bagus Nugroho Sikaaaat....Kalo perlu karungin aj, yg pada gangguin. Biar negara aman seperti dulu. Kerja ga diganggu komentator, sama provokator gak jelas.
Freddy Sinurat Pak @jokowi mendapat mandat kuasa dari rakyat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Ada Polri, Jaksa, KPK, ayo gunakan Pak!!!
Ketut Piter Fitrianto Gegel Inilah momentum untuk menegakkan hukum anti korupsi secara keras, jangan pernah ragu pak Presiden Jokowi.. segera perintahkan aparatur penegak hukum untuk bekerja keras secara profesional. Kami senantiasa berada di belakang bpk presiden!
Jayalah Indonesia Raya..
Sjd Adi Saya berharap setelah kejadian ini pak jokowi melanjutkan kontrak karya dengn catatan 35% saham milik NKRI 40% milik warga PAPUA dan 25% untuk investor
Iwan Erlan Mereka maunya menang sendiri. Susah punya pemimpin yang nggak punya hati, biar Rakyat NKRI yang menghukumnya.
Devina Hardiati Maka segeralah bertindak Presiden_ku ..., sakit hati ini sebagai rakyat dibodohi dan dilecehkan ... selamatkan negara pak dari keserakahan pejabat yg tak beretika dan bermoral ... sedih lihat bangsa ini terpuruk oleh kerakusan kekuasaan.
Zughenk Jadul gimanaaa iniiiii,,knp pak jokowi blm ada tindakan,,knp kesannya membiarkan kejahatan,,,gmn sih ?..takut apa gmn ini...masa iya musti rakyat lg yg bertindak,,ntr di bilangnya rakyat yg anarkis,,,mana atuh tindakan dr pemerintahan,,,
Ani Yulia Tri Semngt pak jokowi.g ush dngr apa omngn yg negatif.pimpin negri ini dr ht anda.g ush mikir omngan org.tegas yg terbaik untk negri ini.
Jln masih panjng pak..
Semngt..memimpin negri
Dika Murni Sidang MKD....
Yang seperti itu semustinya anak mahasiswa bersuara (berdemo) tapi pada kemana semua yaaa
Mungkin baru ada nasi bungkus kali yaaa...Lihat Selengkapnya
Hari Utomo Kekuasaan terbesar adalah rakyat dan rakyat menyerahkan ke pada presiden... BUBARKAN DPR!!!!!
Yohanes Dombat Kita rakyat kecil hanya bisa berdoa Semoga org" yg berbohong dlm sidang MKD mendapat ganjaran seberat"nya dr Tuhan
Bayu Samudra #apesnya sebagian besar angota MKD dan partai pendukungnya mau menutup kasus ini tanpa perduli kewibawaan Presiden sebagai lambang Negara tercoreng. Astagfirullah
Alditya S. Tyo Taher Pokknya. Mah ketahuan lah ƳªΩģ salah nnti. g̲̮̲̅͡åк̲̮̲̅͡ di dunia ya di akhirat. Dan. Barisan maling ya pasti saling melindungi
Maxsen Ranga Popang Mohon melalui kejaksaan,kasus ini diTUNTASkan Pak.. Siapa2 dibaliknya sikat semuaaaaaa...gaduh sekaliannnnn.... Jayalah Indonesia ku
Tri Widodo Kesabaran ada waktunya,ada limitnya.....orang "Solo" terkenal alus....kelihatanya mulai marah..bagaimana ada kelanjutanya...atau Nothing
Hendarman Khoe Tangkap dan hukum mati para koruptor
.apapun jabatannya..termsk yg ikut berjemaah korupsi sampe ke akar2nya
Pria Arel Rochmanika orang pendiam, sabar, ngawulo di injak injak terus juga bisa marah
Muhammad Syukron Untung juga ngak prabowo presiden ya, klu tdk akan merdeka orang orang spt SN ini
Suka · Balas · 3 · 1 jam
Elfryda Sihombing Setuju pak....masa bodoh org ngomong apa yg penting kebenaran ttp dijalankan
Bond's Sarjendra hanya satu kata...BUBARKAN DPR... !!!...
karena APBN paling berat ada DPR... kecuali DPR Tidak belajar Pendidikan Moral Pancasila...
Dinar Wisnuwardani Smoga, pk Jokowi, slalu di lindungi, Dan diberi petunjuk, kekuatan Dari Allah SWT.
Elvan Dino saya akan dukung pak jokowi, dan berpihak pada kebenaran
Sethnov sudah tidak punya etika
Aloysius Harsanto Gampangnya ambil alih PT Freeport oleh pemerintah aja biar si kampret setya dan riza makan sampah kaga dapet saham! Tutup perijinan usaha 2 org kampret ini biar keluarganya makan sampah bareng...
Prima Legacy Salute to My President.. Tegas itu nggak harus bicara berapi2.. Saya jg marah bisa2nya Lambang Negara di jual buat kepentingan se gerombolan para koruptor...
Iwan Gunawan Hadeh miris liat filem komedi MKD...fungsinya apa tu makamah? Gk jelas sama sekali....jangan2 uda kena sempal ijo2 Dr negeri seberang(feeling curigation).
Joko Setiono Apa tdk orang lain sbg ketua DPR.Klo ketua DPR msh punya jiwa Negarawan Mundur dong.Tunjukan Negarawan sejati.Jgn jd Pecundang dan Pengecut.
Dalsen Samosir Pak Jokowi jgn biarkan drama Papa Minta Saham berlarut larut krn MKD adalah Mahkama Komce Dewe
Serahkan ke Kejaksaan.. biar dihabisi..
Rakyat ada dibelakangmu
Ahmad Yani natuna gemana nasib natuna ......kepulauan riau cina sudah buat propaganda dg indonesia dengan mengklaim wiliyah natuna sebagai wilayah laut cina selatan ...............ciut kah pa jokowi ayok sebelm terlanjur
Wayan Sujana Betul pak jokowi jangan biarkan orang injak" martabat bpk...apalagi wibawa negara...singkiran orang" kyk gtu dr bumi pertiwi ini!! Bravo pk jokowi.
Dominique Celena Bpk presiden jangan pernah menyerah untuk membasmi pengkianat Negara karena mereka itu adalh penyakit yg mematikan
#doa kmi akan Slalu menyertai
Agung Gek Anom Astuti Sikat aja pak... Yg gitu2 jgn dikasi hati.. Rakyay dukung bapak presiden
Karina Siagian Pak bicara jangan di sosmed. Muncul di tv pak biar seluruh rakyat indonesia liat. Bapak pun gak pernah muncul di tv. Hanya nama nya saja yg disebut.
Mansur Alkatiri Kapan ya negara Indonesia tercinta ini hidup tenang , damai , sejahtera dan tidak ada lagi koruptor
Alex SumarwantoPak.......Bapaaaaaaak.......lepaskan aja banteng banteng thu dari kandang.....biar nggodak thu orang yang tak punya moral dan telah merusak wibawa negara.....ayo pak lepaskan aja.....
Naomy Ruthnaomy Maju terus perangi koruptot, klu gak bersembunyi di balik jas yg necis.
Agis Sugiarti Wajib bela negara...tetap semangat Pak Joko banyak rakyat yg mendukungmu.
Gouh To Go Hajar pak Jokowi, musnahkan pemburu Rente dan mafia Negri ini
Jhonny Lumban Tobing My president, apapun keputusan MKD kita harus hormati,tapi ini bukan berarti akhir proses hukum.
Ariesz Ahmad Kami juga ikut marah pak,,mendengar semua ini,ambil tindakan yg tegas pak,usut juga tu pak yg bilang bapak menang curang,,
Nuno Valente Aryatomaru miris... jaman skrg jd org baik itu susah. org jahat pasti lbh bnyak dan gk akn mau di usik. mreka akan lakukan sejuta langkah untk menghancurkan org baik. dan membuat seolah org baik itu lah yg salah dan berniat jahat. pdhal sebalik nya...
Lylies Suryani Sinaga Bangga punya Presiden seperti Pak Jokowi, sudah bosan dengan ketidak perobahan sebelumnya.
Liem Enghwie Prinsip yg benar pak dan jangan Takut. Kalau bpk setia pd kebenaran. Kebenaran pasti akan setia pada bpk
Source : https://web.facebook.com/revolusi.mental/photos/a.927223177303947.1073741829.927096630649935/1303396606353267/?type=3&theater
MAAFKAN..AKU MELUDAH KE ARAH WAJAHMU YANG MULIA
MAAFKAN..AKU MELUDAH
KE ARAH WAJAHMU YANG MULIA
Karya: Imam Prasodjo
Tidakkah kita melihat
Sebuah kebobrokan moral
Kasat mata diperagakan
Integritas begitu unggul bersinar
Bersanding dengan gelapnya kepalsuan
Sebuah kebobrokan moral
Kasat mata diperagakan
Integritas begitu unggul bersinar
Bersanding dengan gelapnya kepalsuan
Panggilan "yang mulia" berkali diucapkan
Namun hati begitu terluka mendengar
Karena gelar dan perilaku tak bersesuaian
Karena baju kehormatan disalahgunakan
Dijadikan penutup kebusukan dan kebobrokan
Namun hati begitu terluka mendengar
Karena gelar dan perilaku tak bersesuaian
Karena baju kehormatan disalahgunakan
Dijadikan penutup kebusukan dan kebobrokan
250 juta pasang mata melihat
Tenggorokan begitu kering terjerat
Tak mampu menelan ludah
Melihat kemunafikan di puncak kebejatan
Tenggorokan begitu kering terjerat
Tak mampu menelan ludah
Melihat kemunafikan di puncak kebejatan
Karena itu yang mulia
Maafkan aku
Kali ini aku tak tahan
Harus meludah ke arah wajahmu
Wajah kepalsuan yang bagiku
Begitu menyebalkan dan memuakkan.
Maafkan aku
Kali ini aku tak tahan
Harus meludah ke arah wajahmu
Wajah kepalsuan yang bagiku
Begitu menyebalkan dan memuakkan.
7 Desember 2015
Apa makna puisi ini? tentu hanya si penulis yang memahami. Namun sekilas puisi ini seperti menyindir kinerja MKD DPR yang kurang gahar mengusut kasus papa minta saham ini. Namun penuntasan kasus ini masih berproses di MKD dan tentu saja masyarakat menaruh harapan agar MKD menunaikan tugasnya menjaga marwah DPR dengan sejujur-jujurnya.
Puisi Imam Prasodjo: Maafkan Aku Meludah ke Arah Wajahmu Yang Mulia
Di tengah desakan santer ke MKD agar memproses kasus papa minta saham ini, sosiolog UI Imam B Prasodjo membuat sebuah puisi. Berikut puisi karya Imam Prasodjo yang diunggah di Facebooknya, Senin (7/12/2015).
Saturday, August 15, 2015
Mimpi DPR punya gedung baru terganjal di tangan Jokowi
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Mimpi DPR punya gedung baru terganjal di tangan Jokowi
Jumat 14 Agustus kemarin seharusnya menjadi momen istimewa bagi DPR. Presiden Joko Widodo diagendakan membubuhkan tanda tangan di sebuah prasasti yang bertuliskan 'Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen'. Dalam prasasti tersebut, Jokowi akan membubuhkan tanda tangannya bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto. Namun rencana penandatanganan itu batal dilakukan.
Setelah melakukan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan,Jokowi yang ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani meninjau museum baru yang termasuk dalam 7 proyek DPR itu. Dalam 7 proyek itu, selain museum, terdapat alun-alun demokrasi, perpustakaan, pusat kajian legislasi, dan gedung baru bagi para anggota dewan.
Setelah beberapa saat meninjau museum dengan mendengarkan penjelasan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim 7 Proyek pembangunan DPR, Fahri Hamzah, nyatanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung bergegas meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan dan langsung menuju mobil Kepresidenan RI 1.
Tidak ada seremoni penandatanganan prasasti berwarna hitam dengan tulisan tinta emas yang sudah disiapkan oleh pihak DPR. Mimpi DPR memiliki gedung baru pun terpaksa tertunda.
Rencana pembangunan gedung baru DPR pernah disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novantodalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 pada pertengahan April lalu. Setya mengatakan, pembangunan gedung baru diharapkan akan menjadi ikon nasional dan bertujuan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Saat membuka masa sidang I tahun sidang 2015-2016, Setya juga menyatakan proyek ini telah disetujui Presiden Jokowi dan akan ditandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek itu. "Kami mengharapkan Presiden berkenan untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia," ujarnya kala itu.
DPR merencanakan proyek ini sejak awal tahun 2015. Kondisi fasilitas bagi para anggota DPR saat ini dinilai tidak memadai lagi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah menyebut, dalam satu ruang yang dulu pas-pasan digunakan oleh 3 orang tenaga ahli, sekarang harus digunakan oleh 7 tenaga ahli.
Selain itu, DPR juga ingin memiliki perpustakaan yang memadai dan dapat diakses oleh semua orang. Museum yang akan dibangun harus dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat Indonesia. Fadli mengatakan, secara prinsip, hal itulah yang ingin dipenuhi dalam pembangunan gedung baru.
Pembangunan kawasan DPR ini memakan biaya Rp 124 miliar. Sebagian dana pembangunan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Belum ada keterangan dari pemerintah soal pembatalan penandatanganan prasasti itu. Namun penjelasan datang dari pimpinan DPR.
Setelah melakukan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan,Jokowi yang ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani meninjau museum baru yang termasuk dalam 7 proyek DPR itu. Dalam 7 proyek itu, selain museum, terdapat alun-alun demokrasi, perpustakaan, pusat kajian legislasi, dan gedung baru bagi para anggota dewan.
Setelah beberapa saat meninjau museum dengan mendengarkan penjelasan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim 7 Proyek pembangunan DPR, Fahri Hamzah, nyatanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung bergegas meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan dan langsung menuju mobil Kepresidenan RI 1.
Tidak ada seremoni penandatanganan prasasti berwarna hitam dengan tulisan tinta emas yang sudah disiapkan oleh pihak DPR. Mimpi DPR memiliki gedung baru pun terpaksa tertunda.
Rencana pembangunan gedung baru DPR pernah disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novantodalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 pada pertengahan April lalu. Setya mengatakan, pembangunan gedung baru diharapkan akan menjadi ikon nasional dan bertujuan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Saat membuka masa sidang I tahun sidang 2015-2016, Setya juga menyatakan proyek ini telah disetujui Presiden Jokowi dan akan ditandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek itu. "Kami mengharapkan Presiden berkenan untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia," ujarnya kala itu.
DPR merencanakan proyek ini sejak awal tahun 2015. Kondisi fasilitas bagi para anggota DPR saat ini dinilai tidak memadai lagi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah menyebut, dalam satu ruang yang dulu pas-pasan digunakan oleh 3 orang tenaga ahli, sekarang harus digunakan oleh 7 tenaga ahli.
Selain itu, DPR juga ingin memiliki perpustakaan yang memadai dan dapat diakses oleh semua orang. Museum yang akan dibangun harus dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat Indonesia. Fadli mengatakan, secara prinsip, hal itulah yang ingin dipenuhi dalam pembangunan gedung baru.
Pembangunan kawasan DPR ini memakan biaya Rp 124 miliar. Sebagian dana pembangunan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Belum ada keterangan dari pemerintah soal pembatalan penandatanganan prasasti itu. Namun penjelasan datang dari pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah Jokowi membatalkan pembangunan gedung baru DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga ketua tim tujuh proyek DPR menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo bukan membatalkan membubuhkan tandatangan di Prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Dia mengaku Jokowi terlebih dahulu ingin agar 7 proyek DPR rampung dibangun terlebih dahulu sebelum menandatangani prasasti yang terletak di depan Museum baru DPR itu.
"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana kan beliau ingin supaya satu proyek itu nampak dan clear dulu, baru ada proses ke mana arahnya kita bicarakan. Kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)
"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana kan beliau ingin supaya satu proyek itu nampak dan clear dulu, baru ada proses ke mana arahnya kita bicarakan. Kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)
Source : http://www.merdeka.com/politik/mimpi-dpr-punya-gedung-baru-terganjal-di-tangan-jokowi.html
Monday, July 20, 2015
Ahok: Pemimpin yang tak santun ?

Ahok: Pemimpin yang tak santun ?
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sedang dicaci sejagad raya. Sebabnya? Karena beliau menghamburkan kata-kata makian dalam wawancara Kompas TV yang disiarkan live pada 17 Maret 2015. Ahok marah, merasa upayanya menentang korupsi yang berurat akar di Jakarta itu disandung. Host pun terlihat gerah dan salah tingkah mendengar jawaban-jawaban Ahok serta bolak-balik mengingatkan bahwa mereka sedanglive.
Masyarakat terperangah. Sosial media geger. Sebagian membela. Sebagian meradang. Yang membela menyatakan itu memang makian yang pantas untuk koruptor. Yang meradang, bersuara atas nama azas kepatutan. Anggota DPR RI (fraksi Golkar), Tantowi Yahya lantang berucap kalau Ahok melanggar etika sopan santun warga Indonesia yang ketimuran dan dikenal beretika (detik.19 2015: Ucapan Bisa Ditiru)
Ahok melanggar etika?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Frans Magnis Suseno (1987) juga berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu. Bukan ajaran. Etika bertugas mengkritisi norma hidup manusia.
Lalu di mana posisi santun? Menurut Sonny Keraf (2000), sopan santun adalah norma yang mengatur tata cara lahiriah manusia dalam bergaul. Itulah etiket. Masalahnya, banyak yang merancukan antara etiket dan etika. Karena itu, wajar bila seorang anggota dewan yang terhormat salah bermaksud. Harap maklum.
Menariknya, menurut Keraf lagi, walau norma sopan santun dipakai untuk menilai pribadi seseorang, tak lalu serta-merta dapat dijadikan variabel untuk menilai moral orang tersebut. Adalah norma moral yang menilai sikap moral. Tak ada hubungan dengan sikap lahiriah, seperti cara bicara atau cara berpakaian tetapi terkait tanggung jawab, keadilan, kesetiaan dan yang sejenisnya. Kita cenderung mengira orang santun itu bermoral atau orang bermoral pastilah santun. Tak heran, kita panik saat melihat seorang Ahok tak sesuai dengan perkiraan kita.
Saya sendiri tak setuju dengan pemilihan kata-kata Ahok. Tak pantas tentu saja, terlepas siapapun dia, untuk berkata kasar. Di depan atau di belakang publik. Ahok memang melanggar norma etiket. Namun jika ingin konsisten bicara melalui kacamata norma, kita harus juga mengakui bahwa tak ada norma moral yang dilanggar. Upayanya agar penduduk DKI Jakarta menerima hak tanpa direduksi, semangat menciptakan birokrasi baru dan bersih dengan memberi kesempatan PNS muda maju memegang jabatan, hingga usaha menjaga pemakaian anggaran di Pemprov DKI berjalan tepat sasaran dan tak menjadi lahan korupsi, semuanya itu dalam konteks norma moral.
Sah-sah saja bila ada pihak yang tak mempercayai sikap moral Ahok dan menuduh "ada udang di balik kwetiauw" untuk semua kebijakannya. Waspada memang perlu. Tapi tak usah paranoid karena saya percaya, waktu akan membuktikan semua ucapan dan kinerja beliau. Nyata atau sekedar jargon. Sama seperti waktu yang telah membuktikan kepemimpinan 2 periode-nya Sutiyoso ternyata hanya mewariskan Jakarta yang "babak belur".
Karenanya, saya lebih melihat makian Ahok itu sebagai ungkapan rasa frustasi. Tentu berbeda makna dengan makian anggota DPRD DKI yang jelas-jelas ditujukan kepada Ahok pada 5 Maret 2015 kemarin. Buat saya, makian Ahok adalah ekspresi kemarahan karena merasa dipermainkan dalam APBD DKI 2014. Ekspresi kekecewaan karena upayanya mengefisiensikan anggaran melalui sistem yang transparan dijegal DPRD DKI. Ekspresi yang (sayangnya) melanggar norma sopan santun tapi (untungnya) tak menyinggung norma moral.
Tentulah, bila diharuskan memilih, lebih baik saya dipimpin pemimpin yang tak santun tapi bermoral ... daripada pemimpin yang belagak santun tapi tak bermoral. Anda?
Lalu, apakah bila seorang tak santun, dia tak layak juga menjadi pemimpin?
Untuk saya, karakter kasar serta kemampuan kepemimpinan adalah 2 hal berbeda [walau banyak opini yang mengaitkan 2 hal tersebut]. Ali Sadikin, yang disebut-sebut sebagai pemimpin terbaik Jakarta yang pernah ada di dunia, masuk kategori orang berkarakter kasar. Bila marah, bicaranya tak pernah santun karena suka membawa seisi kebun binatang. Teman baik saya pernah bercerita, salah seorang keluarganya, yang bekerja dengan Ali Sadikin, pernah ditampar karena melakukan kesalahan terkait kebijakan beliau dahulu.
Luar biasa. Lalu, anda akan bilang orang kasar tak mampu jadi pemimpin?
Tapi Ahok sudah memberi pengaruh buruk untuk anak-anak kita!
Baiklah. Semua tahu kalau kata-kata makian yang dikecam banyak orang itu sebenarnya telah sering tayang dalam berbagai rupa di media televisi kita. Macam-macam kemasannya. Lihatlah acara-acaranya saat ini. Sarat konsep yang melecehkan akal sehat, dialog memaki, adegan tampar menampar hingga hinaan yang jadi lawakan. Namun, justru ratingnya itu paling tinggi.
Yang menggelikan, Komisi Penyiaran Indonesia dan Tantowi Yahya misuh-misuh mengecam Ahok, beralasan gaya bahasa buruk Ahok rentan ditiru khayalak, terutama anak-anak dan remaja (www.tempo.co.id tertanggal 23 Maret 2015: Akibat Siaran Langsung Ahok, Kompas TV Kena Sanksi KPI danwww.gatra.com tertanggal 19 Maret 2015: Tantowi: Gaya Bicara Ahok Yang Kasar Bisa Ditiru Anak Anak).
Loh, di mana KPI selama ini saat sinetron-sinetron yang kampungan itu tayang? Tantowi Yahya sedang apa saat rekan-rekannya, sesama anggota dewan yang terhormat memaki-maki Ahok saat sidang mediasi APBD DKI 2015? Kecaman mereka itu jadi lawakan karena seperti "menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri."
Terus terang, saya merasa terhina. Apakah begitu dungunya saya hingga tak mampu menjalankan tugas sebagai orangtua untuk memberi penjelasan kepada anak-anak saya mengenai semua hal yang tak patut ditiru dari media televisi? Itu sudah jadi beban saya kok sedari dulu karena selama ini tayangan-tayangan di TV Nasional itu nyaris berupa sampah semuanya!
Saya gatal untuk berkomentar bahwa masyarakat memang memiliki doublestandard. Di satu sisi, kita menikmati berbagai adegan tak santun di media televisi. Di sisi lain, tak mau terima kalau ada pemimpin yang suka memaki. Kita lebih menghargai pemimpin yang santun dengan tutur kata manis. Masalah kalau itu hanya pencitraan, tak apalah. Masalah kalau di balik senyum manis itu, ada tangannya yang merampok, tak apa-apa juga. Aneh.
Saya curiga kita ini sebenarnya kumpulan orang-orang hipokrit. Menggemari sangat pemimpin yang piawai berbahasa sopan. Bertutur kata halus. Kalau perlu, dibumbui petuah-petuah keagamaan. Enak didengar telinga. Untuk kita, itulah definisi pemimpin yang baik. Titik. Urusan sikap moralnya? Ah, itu masalah belakangan.
Ada yang salah sepertinya dengan kita....
werdhapura sanur.
dua puluh tiga maret.
Catatan saya, yang ber-KTP DKI
dua puluh tiga maret.
Catatan saya, yang ber-KTP DKI
Source : Sukanto
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153251539384309&set=pcb.10153251539759309&type=1&theater

