Latest News

Showing posts with label Pembangunan. Show all posts
Showing posts with label Pembangunan. Show all posts

Thursday, April 21, 2016

Kampung Luar Batang, Sepenggal Kisah Jakarta Masa Lalu

Warga Kampung Luar Batang korban penggusuran melintas diantara reruntuhan di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (19/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Kampung Luar Batang, Sepenggal Kisah Jakarta Masa Lalu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Luar Batang dan Pasar Ikan belakangan ini kembali ramai menjadi perbincangan masyarakat tak hanya mereka yang tinggal di ibu kota namun juga di daerah lain yang mengikuti perkembangan berita mengenai penggusuran warga disana oleh Pemprov DKI Jakarta awal April 2016.
Pro dan kontra mewarnai penggusuran atau bisa secara halusnya disebut sebagai penertiban hunian warga yang dianggap berdiri di atas tanah milik negara. Luar Batang dan kawasan Pasar Ikan di Jakarta Utara memang dikenal sebagai salah satu lokasi pemukiman padat penduduk.
Warga yang tinggal di lokasi itu rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Hal itu dapat dimaklumi karena memang lokasi itu berdekatan dengan Teluk Jakarta atau kawasan di Jakarta yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
Kawasan itu bukan baru dibuka dan dihuni dalam 10 hingga 20 tahun yang lalu, Luar Batang dan Pasar Ikan merupakan salah satu wilayah yang telah ada sejak kota Jakarta masih bernama Jayakarta lebih dari 100 tahun yang lalu, bahkan saat masih bernama Batavia.
Nama daerah Luar Batang sendiri, menurut Adolf Heuken dalam "Historical Sites of Jakarta", berawal dari didirikannya semacam basis kongsi dagang Inggris atas seizin Pangeran Jayawikarta, penguasa ketiga Jayakarta pada 1615.
Basis kantor kongsi dagang Inggris tersebut yang disebut, "lodge" atau log atau batang kayu, kemudian semakin lama semakin luas wilayah melebihi lokasi awal yang kemudian disebut dengan Luar Batang atau dalam bahasa Inggris disebut "outside the log" yang berada di Utara Pasar Ikan.
Nama Luar Batang itu kemudian masih digunakan hingga saat ini dan berkembang menjadi sebuah lokasi perkampungan padat penduduk yang dihuni juga oleh para nelayan dan pekerja di bidang informal lainnya hingga saat ini.
Warga dari berbagai daerah berziarah saat mengunjungi Masjid Luar Batang, Jakarta Utara. (Republika/Yasin Habibi)
Dalam tulisannya, Heuken mengatakan Pasar Ikan merupakan salah satu daerah tertua dan salah satu titik awal kota Jakarta berkembang menjadi seperti saat ini. Heukuen dalam bukunya menampilkan sebuah foto yang diambil oleh dokumentasi tentara Kerajaan Belanda (KNIL) pada 1945.
Foto itu menunjukkan suasana Pelabuhan Sunda Kelapa, pulau yang terbentuk dari delta sungai Ciliwung yang disalah satu sisinya disebut Pasar Ikan dan juga perkampungan Luar Batang di seberang pulau itu.
"Ini adalah distrik tertua di Batavia, di sinilah benteng dan kota berawal pada 1619," tulis Heuken.
Di kawasan Luar Batang, terdapat masjid yang usianya sudah cukup tua. Masjid yang disebut dengan Masjid Luar Batang itu didirikan pada 1739 oleh sejumlah pekerja asal Cirebon.
Masjid Luar Batang, menurut Heuken menjadi tempat yang istimewa dan banyak didatangi peziarah karena juga ada makam ulama terkenal. Ulama Sayid Hussein bin Abubakar bin Abdillah al-Aydrus, menurut ahli sejarah itu dimakamkan pada 1756 atau versi lain ada yang menceritakan dimakamkan pada 1798.
"Makam ulama tersebut kemudian menjadi satu kesatuan dengan bangunan masjid sekitar tahun 1828," kata Heuken dalam bukunya.
Berkembang
Kawasan Pasar Ikan dan Kampung Luar Batang kemudian berkembang menjadi sebuah pemukiman dan dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan, pedagang dan aneka profesi lainnya.
Ketika proses penggusuran berlangsung pada pertengahan April 2016, untuk wilayah Pasar Ikan dan Luar Batang, dikutip dari media, setidaknya pembersihan dilakukan di atas areal seluas 3.3 hektare.
Lokasi yang terkena penggusuran berada di RT01, RT02, RT11 dan RT12 yang berada di RW04 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
Secara keseluruhan terdapat 596 kepala keluarga yang harus pindah dari lokasi tersebut. Para warga yang terkena penggusuran tersebut ditampung di rusun Marunda dan Rawa Bebek.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggusuran itu dilakukan sebagai upaya untuk menata kembali wilayah itu. Menurut dia, lokasi yang dibebaskan itu nantinya tata menjadi salah satu lokasi pendukung wisata bahari dan juga upaya mengubah wajah kota Jakarta menjadi lebih baik.
Namun demikian banyak kalangan yang menilai penertiban itu dilakukan dengan terburu-buru tanpa komunikasi yang memadai dengan warga masyarakat.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/22/o60j0r330-kampung-luar-batang-sepenggal-kisah-jakarta-masa-lalu

Thursday, January 28, 2016

Ternyata ini yang dirahasiakan di Freeport



Ternyata ini yang dirahasiakan di Freeport


http://www.bagi.me/2016/01/ternyata-ini-yang-dirahasiakan-freeport.html?m=1

Wednesday, January 27, 2016

Pengumuman : Kepengurusan DPN JPK. Periode 2016 - 2019




Pengumuman
Kepengurusan DPN JPK. Periode 2016 - 2019

Dewan Pembina DPN JPK:
Ketua: Dipl.Ing. Haridas Mogana, Anggota: Dr. Kristo Sinambela, Agus Pramono Rick Rivai
Ketua Dewan Pakar DPN JPK: Dr. Ir Johnny Walker Situmorang
Pengawas DPN JPK: Ariestia Gallacher, Richard Simeon, Kitty Mandang, Robinson Sitepu SE MM
Ketua PLT DPN JPK: Dr. Kristo Sinambela
Wakil Ketua 1 DPN JPK: Tiur Tobing
Wakil Ketua 2 DPN JPK: Laura Brahmana
Ketua Harian JPK: Saut Situmorang Sahala Parulian
Wakil Ketua Harian JPK: Sukaesih
Sekjen JPK: Rr. Damianna Utami S.Sos
Wakil Sekjen JPK:
Bendahara JPK: Rosalina Serumena
Wakil Bendahara:
Ketua Humas JPK: Muhamad Nasrun
Anggota Humas: Martin Sahala Reforman Pasaribu
Sri Sulastatik
Ketua IT JPK: Erwin Robert Simbolon
Anggota IT JPK: Remasa Ginting

Alamat Sekretariat JPK : Jl. Kramat Raya No.7 - 9 Blok.A23
Perkantoran Kramat Centre Jakarta Pusat Telp. +62 21 315.0891 Fax. +62 21 390.7036 , Email : jpkpusat@gmail.com

Monday, January 25, 2016

Jokowi beraksi, Perizinan dulu 3 bulan sekarang hanya butuh 2 minggu saja

Jokowi

Jokowi beraksi, Perizinan dulu 3 bulan sekarang hanya butuh 2 minggu saja

Pembangunan infrastruktur sangat sering tersendat karena masalah perizinan lahan, terutama apabila menggunakan kawasan hutan. Tetapi, masalah tersebut sudah diselesaikan dengan memangkas jangka waktu pengurusan izin penggunaan kawasan hutan untuk proyek infrastruktur.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tachrir Fathoni mengatakan izin untuk proses pembukaan lahan hutan saat ini tidak makan waktu berbulan-bulan seperti sebelumnya.

"Kita memiliki proses perizinan yang dulu lama sampai bulanan, sekarang banyak yang dipangkas jadi 2 minggu, dulu 2-3 bulan sekarang bisa 2 minggu, izin-izin itu kita proses jadi 2 minggu, itu semua proses kita ingin kerja, kerja, kerja yang cepat ya proses perizinan dipercepat, pelayanan juga dipercepat" kata Tachrir di sela-sela seminar Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, di Philip Kotler Theater, Markplus Main Campus, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Tachrir menambahkan, saat ini ada 35 pengajuan izin pembukan lahan hutan untuk pembangunan infrastruktur.

 "Ada, tadi di tabel kita sampaikan yang existing saja sudah ada 35 yang dalam proses sekarang ada beberapa gitu, baik itu izin untuk infrastuktur air, jalan, komunikasi, tower telekomunikasi, optik, pelebaran jalan wisata, semua kita proses," kata Tachrir.

Dia menambahkan untuk izin penggunaan lahan ini sudah diatur sehingga nantinya tidak terjadi pertentangan antara konservasi dan pembangunan infrastruktur sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik.

"Kalau misalnya itu menjadi jalur lintasan satwa apakah itu underpass apakah itu antar pohon dibuatkan jembatan sehingga itu tidak akan mengganggu,'' tuturnya


(dlk-ref)

URL DCMA : http://www.hatree.net/2016/01/jokowi-beraksi-perizinan-dulu-3-bulan.html#ixzz3yGcKwrNk

Indonesia bangun 15 Bandara baru di 2016 habiskan Rp 5 Miliar

Indonesia Sentris

Indonesia bangun 15 Bandara baru di 2016 habiskan Rp 5 Miliar

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membangun dan mengembangkan bandara-bandara baru di 15 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, J A Barat menjelaskan bahwa hal ini sangat sejalan dengan fokus kerja Kementerian Perhubungan yaitu meningkatkan kapasitas serta kualitas dari pelayanan transportasi.

"Selain pembangunan bandara baru, akan dilakukan juga perpanjangan landasan pacu (runway) di 27 lokasi dan rehabilitasi terminal penumpang bandara di 13 lokasi," tutur dia dalam keterangan tertulis Sabtu (16/1/2016).

Untuk dapat memuluskan upaya itu, Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di tahun ini.


"Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5.836.736.655 untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandar udara pada Tahun Anggaran 2016," jelas dia.

Ia juga menambahkan kalau pembangunan itu tak hanya terfokus di wilayah Jawa, tetapi merata ke pulau lainnya di Nusantara. Dengan kata lain, tak lagi Jawa-sentris tapi adalah Indonesia-sentris.

Kementerian Perhubungan, kata dia, berkomitmen untuk mewujudkan Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pemerataan pembangunan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan 15 Bandara baru

1. Anambas
2. Tambelan
3. Tebelian
4. Enggano
5. Miangas
6. Morowali
7. Buntu Kunik
8. Kufar
9. Namniwel
10. Pantar
11. Moa
12. Segun
13. Sinak
14. Koroway
15. Manggelum

Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara ini banyak dilakukan di wilayah terluar dan perbatasan Indonesia, seperti Kepulauan Anambas (Provinsi Kepulauan Riau) ataupun Pulau Miangas (Provinsi Sulawesi Utara) yang terletak di perbatasan Indonesia - Filipina.

"Daerah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua pun tak luput menjadi sasaran pembangunan," sambung dia.

Berikut keterangannya lewat infografis:

Infografis Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara
Infografis Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara

Semoga pembangunan bandara baru ini dapat berjalan dengan lancar.

(tcp-ref)

URL DCMA : http://www.hatree.net/2016/01/indonesia-bangun-15-bandara-baru-di.html#ixzz3yGbGQWyY



Sunday, August 23, 2015

Sterilkan Kali Ciliwung, Ahok akan Bangun 50 Ribu Unit Rusunawa

Rusunawa Jatinegara (Okezone)

Rusunawa Jatinegara (Okezone)

Sterilkan Kali Ciliwung, Ahok akan 

Bangun 50 Ribu Unit Rusunawa

JAKARTA - Pasca direlokasinya warga 
Kampung Pulo ke rumah susun sewa 
(Rusunawa) Jati Negara, Ahok akan 
membangun 50 ribu unit Rusunawa 
untuk sterilkan pinggiran Kali Ciliwung.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok), siapapun 
tidak boleh mendirikan bangunan di 
sepanjang Kali Ciliwung. Menurutnya, 
dari Depok hingga Jakarta, pinggiran 
Kali Ciliwung harus bersih dan tidak 
boleh menjadi tempat tinggal.
"50 ribu unit Rusunawa akan kami 
siapkan untuk warga yang menduduki 
aliran sungai, dan akan kami pindahkan," 
kata Ahok saat membuka Lebaran 
Betawi yang diselenggarakan Bamus 
Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta, 
Minggu (23/8/2015).
Terkait, warga Kampung Pulo yang telah 
direlokasi ke Rusunawa Jatinegara, Ahok 
menegaskan lewat anggaran dari 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, warga akan memberikan 
kasur ke mereka secara cuma-cuma. 
Lantaran pada saat dilakukan relokasi 
ada beberapa warga yang tak sempat 
mengambil kasurnya tersebut.
"Dan di Kampung Pulo yang sudah 
pindah ke rusun akan kami kasih 
kasur gratis," katanya.
(fds)
Source : http://news.okezone.com/read/2015/08/23/338/1200991/sterilkan-kali-ciliwung-ahok-akan-bangun-50-ribu-unit-rusunawa

Isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah



Isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah 

Mengenai penggusuran kampung pulo saya setuju dengan sikap Ahok.karna sekali lagi beliau bukan semata mata ingin mengusir pribumi atau isu" negatif lainnya.melainkan beliau sudah menelaah sesuai dengan undang" yg berlaku.konkrit Dan jelas.karna itu tanah milik negara.jelas ahok punya hak untuk mengambil kebijakan,walau ada pro dan kontra.itu hal wajar.coba bayangkan kampung pulo itu dekat dengan bantaran sungai ciliwung.dan setiap turun hujan pemukiman didaerah kampung pulo selalu banjir.

Oleh karna itu pemprov DKI jakarta mempunyai kebijakan untuk mengantisipasi banjir tersebut dengan mengalokasikan warga ketempat yg layak huni dan tidak semrawut.yakni Rumah Susun.walau hanya gratis 3bulan.setidaknya itu sudah kebijakan yg baik.karna Ahok masih mau memberikan solusi!.jika warga keberatan,waga masih bisa menyuarakan aspirasinya keAhok sendiri secara baik".bukan tidak mungkin beliau akan menggubris dan menimbang kembali tentang masalah pembayaran tersebut.

Jadi intinya kebijakan Ahok itu sebenarnya sudah efektif dan konkrit.jadi jangan menyebar nyebarkan isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah namanya.beliau hanya ingin jakarta itu aman,bersih,sehat,kondusif dan nyaman.itu saja.


Jika.masih tidak bisa menerima.ingat 1hal saja.beliau bukanlah Tuhan yg Maha Adil lagi Maha Bijaksana.namun beliau selalu ingin memperbaiki dirinya karna ia mempunyai tanggung jawab besar.beliau hanya seorang pemimpin yg "saya tidak perduli omongan kalian yg menghakimi saya dengan kata" ataupun slogan" buruk terhadap saya. saya hanya ingin fokus untuk membenahi warga yg mau saya benahi!"


Source : FB Ksatria Bertasbih Nur‎

Koment di FB 

Charliss Saya stuju itu, dan tlng koreksi diri dulu sbelum komentar yg bukan2. Pa Ahok buat sperti itu karena ingin supaya jakarta lebih baik dari sebelumx, dan jika memang ada kesalahan itu wajar sajalah manusia tak ada yg smpurna, yg dibutuhkan adalah kita beri solusi bkan untk mexlakan.

Setelah Kampung Pulo, Ahok Akan Gusur Permukiman Ini


Setelah Kampung Pulo, Ahok Akan Gusur Permukiman Ini


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bila penggusuran permukiman di Kampung Pulo selesai maka Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan hal yang sama di sejumlah permukiman lain. Menurut Ahok, target pembongkaran selanjutnya adalah permukiman di Pasar Ikan di Gunung Sahari, Jakarta Utara.

Sama seperti Kampung Pulo, pembongkaran permukiman di Pasar Ikan itu juga upaya normalisasi Kali Ciliwung. "Selanjutnya kami bongkar sepanjang Kali Ciliwung Lama sampai Pasar Ikan," kata Ahok saat ditemui di Universitas Pelita Harapan Festival, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Ahok mengatakan jika daerah Gunung Sahari ingin bebas banjir, maka permukiman Pasar Ikan di bantaran Kali Ciliwung Lama harus dibongkar. "Tinggal tunggu rusun. Itu di Pasar Ikan lebarnya 2,8 kilometer diduduki oleh 940 rumah, akan kami bongkar," kata Ahok.

Ahok mengatakan Pasar Ikan nantinya akan menjadi tempat pompa penyedot air. Ia menjelaskan bahwa di daerah Pasar Ikan sudah disiapkan pompa yang tersambung ke Waduk Pluit sebagai jalur tengah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan berbagai upaya normalisasi kali untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Ahok memastikan upaya normalisasi dengan merelokasi beberapa tempat seperti Kampung Pulo, Kali Sekertaris, dan Kali Ciliwung Lama akan tetap dilanjutkan.

http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/22/083694191/setelah-kampung-pulo-ahok-akan-gusur-permukiman-ini

Saturday, August 22, 2015

Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir

Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir

Penggusuran permukiman Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015) Foto: Rachman Haryanto

Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir


Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendukung langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut Ferry, Ahok justru menyelamatkan warga dari banjir.

"Di sana bukan penggusuran, tapi penataan wilayah. Kalau dibiarkan saja kan banjir. Dalam rangka mengatasi banjir, maka warga harus dipindahkan, direlokasi," ujar Menteri Ferry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Ferry menilai, langkah Pemprov DKI sudah tepat menyediakan rusun bagi warga bantaran kali, bahkan sekelas apartemen. Warga pun kata Ferry, sebetulnya sudah menerima karena tidak ingin terus-menerus terkena banjir.

"Dari awal mereka mau direlokasi, karena selamatkan mereka dari musibah banjir yang tiap tahun pasti hadir. Kalau dengan mereka pindah ditata, tidak saja hindarkan warga dari banjir, tapi potensi banjir di DKI berkurang," ujar menteri berkacamata itu.

Karenanya menurut Ferry, membaca peristiwa yang terjadi di Kampung Pulo harus dilihat dalam kacamata saat banjir menenggelamkan Kampung Pulo, di mana warga sangat kesusahan. Tidak saja seperti sekarang. 

"Kalau terus di sana kan banjir, kalau nggak ditolongin gimana. Jadi kalau potret begituan pada saat banjir. Kalau Pemda DKI biarkan banjir karena orangnya nggak mau direlokasi, kan soal juga," ucap politisi NasDem itu.

"Lalu kalau dibiarkan dan menyerah, kita semakin sengsarakan masyarakat. Kan begitu, sudah tahu banjir kok (Pemprov) dilihati saja," imbuhnya.

http://news.detik.com/berita/2997749/menteri-agraria-langkah-ahok-tepat-selamatkan-warga-kampung-pulo-dari-banjir

Wednesday, August 19, 2015

Menhan Ryamizard: Kasihan Pak Jokowi!

Dok: Presiden Jokowi. Foto: Antara

Menhan Ryamizard: Kasihan Pak Jokowi!

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengisahkan banyak hal tentang upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan kedaulatan pangan yang dimiliki negara ditengah lesunya kondisi perekonomian. Rapat kabinet dua bulan terakhir didominasi dengan pembahasan pangan hingga larut malam.
"Kasihan Pak Jokowi rapat terus dari pagi sampai malam. Dia itu di pikirannya hanya mau kerja-kerja terus," kata Ryamirzad, saat berbincang dengan wartawan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Ryamizard pun mengaku sampai menginstruksikan langsung ajudan Presiden agar mengingatkan Jokowi menjaga kesehatannya. "Saya panggil itu ajudan-ajudan, saya perintahkan untuk jangan lupa mengingatkan Presiden tidur dan makan. Bagaimana juga itu Presiden kita lho," ujar dia.
Soal ketahanan pangan ini, diungkapkan Ryamizard, juga menjadi agenda khusus jajaran Kementeriannya mendukung penuh upaya Presiden. Menurut dia, saat ini Presiden sudah menyiapkan berbagai hal agar negara dapat bertahan soal pangan di tengah goncangan lesunya perekonomian.
"Presiden jokowi, sudah menyiapkan berbagai pembangunan untuk ekonomi, seperti pembangunan waduk-waduk itu untuk pertanian. Ya dua tahun lagi kita akan rasakan perbaikan. Ini memang tidak bisa cepat, ya kita tunggu saja," ungkap Menhan.
http://nasional.rimanews.com/politik/read/20150819/229653/Menhan-Ryamizard-Kasihan-Pak-Jokowi-

Berkat Jokowi, Dua Negara Rebutan Investasi di Indonesia bangun Peternakan Sapi

Jokowi

Berkat Jokowi, Dua Negara Rebutan Investasi di Indonesia bangun Peternakan Sapi

Investor asal Brasil saat ini tengah membangun peternakan sapi seluas 3.000 hektar di Pulau Sumba bagian timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditargetkan pembangunan infrastrukturnya selesai Desember tahun ini. 

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Peternakan, Syukur Iwantoro, mengatakan untuk tahap awal, peternakan ini akan mengembangbiakan 3.000 ekor sapi indukan.

"Di Sumba Timur ada 3.000 ha sedang dibangun (peternakan), investornya dari Brasil. Sekarang lagi proses pembangunan infrastruktur. Kapasitasnya baru tahap awal, kira-kira 3.000 ekor. Desember ini bisa diresmikan. Sebagian sapi indukannya dari Australia, tapi investornya dari Brasil," kata Syukur kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Selain investor asal Brasil tersebut, sambungnya, beberapa perusahaan asal Australia juga sudah menandatangani komitmen investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membangun peternakan sapi. Izin prinsip untuk investor asal Australia sudah diberikan, kini sedang dicarikan lahan di Pulau Sulawesi. 

"Beberapa perusahaan Australia sudah tanda tangan ke BKPM. Izin prinsipnya keluar. Lahannya dicari di Sulawesi. Lagi dibahas juga izin-izinnya dengan kemeterian terkait," dia menuturkan.

Tak hanya di Sulawesi, investor asal negeri kangguru juga berminat membangun peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit (integrasi sapi-sawit) di Lampung. 

"Di Lampung, juga investor dari Australia, mau integrasi sapi-sawit," ucapnya.

Pihaknya berupaya mempercepat realisasi investasi-investasi tersebut melalui kelompok Upaya Khusus (Upsus) percepatan investasi peternakan sapi dengan BKPM agar Indonesia bisa swasembada daging sapi. 

"Kami dengan BKPM ada kelompok Upsus percepatan investasi peternakan sapi. Kami upayakan percepat proses izin-izinnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan beberapa lokasi untuk lahan peternakan sapi, yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Buru, dan Kalimantan Timur.

"Investasi sapi, kita mencoba membuat peternakan di NTT, NTB, Pulau Buru, dan Kalimantan Timur," dia menjelaskan.

Diakuinya bahwa infrastruktur di lokasi-lokasi yang disiapkan tersebut memang belum sempurna. Namun, pemerintah akan melengkapi infrastruktur-infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, misalnya jalan raya dan pelabuhan, bila investasi terealisasi. 

"Nanti dibangun satu-satu, yang jelas infrastruktur jalan raya sudah bagus," katanya.

Amran menyebut investor dari beberapa negara asing telah menyatakan minatnya membangun peternakan sapi di Indonesia, di antaranya dari Brasil, Australia, dan Selandia Baru. Dia berharap semuanya dapat benar-benar terealisasi. 

"Ada dari Brasil, Australia, Selandia Baru, mudah-mudahan jadi semua," ucapnya.

Terkait masalah kepastian lahan yang diminta para investor, Amran mengaku masih berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Katanya, Menteri LHK Siti Nurbaya prinsipnya sudah menyetujui penyediaan lahan untuk peternakan.

"Sementara koordinasi dengan Menteri LHK. Tapi prinsipnya Menteri LHK setuju," tutupnya.
Source : http://nyapnyap.com/96-berkat-jokowi-dua-negara-rebutan-investasi-di-indonesia-bangun-peternakan-sapi.html

Thomas Lembong: Jokowi Presiden Pintar, Jagoan Ekspor

Thomas Trikasih Lembong

Thomas Lembong: Jokowi Presiden Pintar, Jagoan Ekspor


Data Badan Pusat Statistik menunjukkan turunnya kinerja ekspor sepanjang Juli 2015. BPS mencatat ekspor Indonesia sebesar USD 11,41 miliar. Nilai ini turun 15,53 persen dibanding ekspor bulan sebelumnya. Dan turun 19,23 persen ketimbang ekspor pada Juli 2014.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melihat perlunya memberikan dukungan secara nyata ke pelaku industri tanah air agar mereka terdorong menggenjot ekspornya. Dia menyelipkan pujian untuk Presiden Joko Widodo yang diakuinya cukup mahir dalam urusan ekspor.

"Tentunya tugas kita ke depan bagaimana kita bisa melayani segera dengan baik kawan-kawan di industri yang berpotensi ekspor dan seperti pernah saya ungkapkan, bapak Presiden ini jagoan ekspor," ungkap Mendag Lembong di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Dia beralibi, tidak hanya Indonesia, negara lain juga mengalami pelemahan kinerja ekspor. Perlambatan ekonomi global kembali dijadikan pembenaran pemerintah akan merosotnya kinerja ekspor nasional.

"Permintaan ekspor bukan cuma Indonesia, tapi semua negara mengalami pelemahan permintaan terhadap barang dan jasa ekspor," ujarnya.

Meski terkena dampak ekonomi global, Mendag Lembong yakin negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia masih dapat bekerja sama dengan baik.

"Negara-begar tujuan ekspor kita masih loyal. Meskipun kalau saya lihat neraca perdagangan bulan ini juga periode tujuh bulan sejauh ini yang mencolok adalah neraca dagang kita lebih tertolong dari kolapsnya impor belum dari kinerja ekspor yang membaik," jelasnya.

Sebelumnya, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggenjot kinerja perdagangan. Justru sebaliknya, kinerja ekspor Juli 2015 semakin melemah. Ekspor sepanjang Juli 2015 mengalami penurunan 15,53 persen (MoM) dan 19,2 persen (YoY). Secara rinci, kinerja ekspor nonmigas pada Juli 2015 tercatat sebesar USD 10,0 miliar, turun 17,2 persen (MoM) dan 14,1 persen (YoY). Sementara di sisi migas, kinerja ekspornya tercatat USD 1,4 miliar, turun 1,3 persen (MoM) dan 43,0 persen (YoY).

Penurunan terbesar terlihat dari ekspor nonmigas ke Australia, Belanda, dan Singapura. Sementara, selama Januari-Juli 2015 ekspor nonmigas yang masih tumbuh positif mengarah ke Arab Saudi, Vietnam, India, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kinerja ekspor bulan Juli 2015 dibandingkan Juli 2014 menunjukkan terjadinya penurunan pada seluruh sektor, baik sektor pertanian, sektor industri, sektor migas, dan sektor pertambangan.

Source : http://nyapnyap.com/102-thomas-lembong-jokowi-presiden-pintar-jagoan-ekspor.html

Bikin Jalan Kalimantan Hingga Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T Digelontorkan

Bikin Jalan Kalimantan Hingga Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T Digelontorkan
foto islustrasi

Jakarta -Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

"Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019," jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. "Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," tutupnya.

Source : http://finance.detik.com/read/2015/07/16/173232/2970553/4/2/bikin-jalan-kalimantan-hingga-perbatasan-malaysia-rp-151-t-digelontorkan

Saturday, August 8, 2015

Ahok: Saya dari Kecil Bergaul dengan Pejabat, Jadi Hafal Betul Kelakuan PNS


Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam pemberian penghargaan dan tali asih kepada atlet dan pelatih berprestasi asal Provinsi DKI Jakarta pada Sea Games XXVIII/2015 Singapura, di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (4/8/2015).

Ahok: Saya dari Kecil Bergaul dengan Pejabat, Jadi Hafal Betul Kelakuan PNS

Pada pelantikan pejabat eselon II dan III, Jumat (7/8/2015) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menyindir kelakuan pejabat teras yang terbiasa membagikan serta menerima "amplop". Menurut dia, para pejabat masih kerap memberi "amplop" kepada oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan "wartawan".  

"Saya dari kecil sudah bergaul dengan pejabat, jadi saya hafal betul bagaimana kelakuan PNS. Saat Lebaran, bagi-bagi 'amplop' untuk oknum PNS dan wartawan tanda kutip, minta anak buah urunan (kumpulkan uang) untuk bagi-bagi 'amplop' ke mereka," kata Basuki.  

Menurut dia, jika pejabat tersebut tidak bersalah seperti yang diungkapkan oknum LSM dan "wartawan", seharusnya pejabat itu tidak perlu takut sehingga pejabat itu tidak perlu memberi sejumlah uang kepada mereka. 

Bahkan, Basuki mengimbau para pejabat untuk tegas, tidak memberi "amplop" kepada oknum LSM dan "wartawan". Sebab, jika oknum LSM dan "wartawan" kesal, mereka dapat menjadi auditor gratis Pemprov DKI. 

"Saya tahu ada beberapa lurah yang tegas tidak mau urunan kasih uang ke LSM dan wartawan tanda kutip. Salah satunya Lurah Jagakarsa (setingkat eselon IV) yang menolak 'diperas' sama oknum-oknum itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.  

Di sisi lain, Basuki juga meminta lurah dan camat untuk tidak memungut uang liar dari warga setempat. 

Sebagai manajer wilayah, lurah dan camat harus tahu mana saja warganya yang terkena masalah, mengidap penyakit, maupun preman mana yang kerap mengutip uang warga. 

Jika ada oknum RT/RW menjual lapak atau lahan negara, Basuki meminta lurah dan camat tegas memecat mereka. Jika tidak, Basuki menengarai lurah dan camat ikut menerima setoran dari oknum RT/RW. 

"Kalau enggak mau ikutin, saya ganti. Beberapa wali kota juga sudah saya ingatkan, jangan setoran lagi. Kalau masih ada yang setor, mau enggak mau saya ganti, tidak ada pilihan lagi," ujarnya.  

Pada pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV kemarin, Basuki mewanti-wanti pejabat untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. 

Jika menerima, pejabat diminta untuk langsung melaporkannya kepada Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menurut dia, kejahatan gratifikasi jauh lebih besar dibanding korupsi. Hukuman gratifikasi juga lebih besar, yakni seluruh harta yang dimiliki akan disita. 

Ia sempat menyebut ada oknum pejabat teras DKI yang gemar memberi serta menerima gratifikasi tersebut. Basuki bahkan hampir memecat pejabat tersebut. (Baca: Ahok Temukan Pejabat Top DKI Terima "Amplop" Setoran)

Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/08/10073361/Ahok.Saya.dari.Kecil.Bergaul.dengan.Pejabat.Jadi.Hafal.Betul.Kelakuan.PNS


Sunday, August 2, 2015

Presiden Jokowi resmikan megaproyek migas senilai Rp 78,3 triliun

Presiden Jokowi resmikan megaproyek migas senilai Rp 78,3 triliun

Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Presiden Jokowi resmikan megaproyek 

migas senilai Rp 78,3 triliun


Presiden Joko WIdodo meresmikan megaproyek migas yang berada di kilang
LNG Donggi Senoro, Sulawesi Tengah. Total investasi dari seluruh mega proyek
yang diresmikan mencapai USD 5,8 miliar atau setara dengan Rp 78,3 triliun.
Proyek-proyek yang diresmikan adalah Central Processing Plant yang dikelola
oleh Join Operating Body Pertamina Medco Tomori Sulawesi dengan nilai
investasi sebesar USD 1,2 miliar. Kemudian, Blok Matindok akan memiliki dua
Central Processing Plant, yaitu CPP Donggi dan CPP Matindok dengan kapasitas
 total 105 MMSCFD dan menyerap investasi sebesar USD 0,8 miliar.
Selain itu, Jokowi juga meresmikan Kilang LNG Donggi Senoro berkapasitas
2,1 million ton per annum (MTPA) dengan investasi senilai USD 2,8 miliar.
Investasi kilang tersebut telah menjadi kunci bagi upaya pengembangan dan
monetisasi cadangan gas yang 30 tahun belum dikembangkan di Sulawesi Tengah.
Kilang LNG Donggi Senoro yang dikelola oleh PT Donggi Senoro LNG
tersebut merupakan kilang LNG yang dibangun dengan model hilir pertama
di Indonesia. Proyek ini merupakan proyek kilang LNG pertama di Indonesia
yang melibatkan perusahaan-perusahaan Asia, yaitu PT Pertamina (Persero),
PT Medco Energi Internasional Tbk, Mitsubishi Corporation, Korea Gas
Corporation (KOGAS).
Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan domestik, JOB
Pertamina Medco Tomori Sulawesi telah berkomitmen menyalurkan gas
sebanyak 55 MMSCFD untuk pabrik amoniak berkapasitas 700.000 ton per
tahun, yang akan dikelola oleh PT Panca Amara Utama. Pabrik amoniak
tersebut memulai groundbreaking dan diperkirakan akan menyerap investasi
sebesar USD 800 juta.
Dari proyek-proyek gas tersebut, potensi penerimaan negara selama 13
tahun mendatang diproyeksikan mencapai USD 7,02 miliar. Total gas yang
akan tersalurkan kepada konsumen, baik untuk kilang LNG, pabrik amoniak,
dan pembangkit listrik sekitar 415 MMSCFD dan membuka lapangan kerja
hingga 10.000 tenaga kerja.
Selain proyek-proyek di Sulawesi Tengah tersebut, Presiden juga meresmikan
Lapangan GG PHE Offshore North West Java yang terletak di Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat. Lapangan GG telah memiliki fasilitas satu anjungan
lepas pantai tanpa awak, pemboran 3 sumur gas, pipa bawah laut sepanjang
35 km, dan onshore processing facility Balongan dengan total investasi sekitar
USD 150 juta.
Lapangan GG mulai onstream dengan kapasitas produksi 31 MMSCFD dan
150 barel kondensat per hari. Gas dari lapangan tersebut dipasok untuk Kilang
Pertamina Balongan, Kilang LPG Pertamina Mundu, dan PLN Sunyaragi.
Presiden Jokowi mengatakan megaproyek tersebut sejalan komitmen
pemerintahuntuk memperkuat infrastruktur energi nasional, mengoptimalkan
pemanfaatangas untuk pemenuhan kemandirian energi dan menciptakan nilai
tambah didalam negeri. Dengan total investasi yang mencapai USD 5,8 miliar
ini menunjukkankepercayaan dan minat pelaku usaha yang tinggi untuk
berinvestasi di Indonesia,khususnya di sektor energi.
"Percepatan pembangunan infrastruktur energi merupakan kunci utama bagi
terciptanya kemandirian energi di masa kini dan yang akan datang. Oleh
karena itu, pemerintah sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang
tinggi kepada Pertamina dan para mitranya yang telah menggagas dan
merealisasikan megaproyek ini," ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya
di Jakarta, Minggu (2/8).
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan
megaproyek tersebut merupakan komitmen Pertamina dan mitra-mitranya
untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
"Tidak sekadar sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi
kunci bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat melalui multiplier
efek yang ditimbulkan dari proyek-proyek ini," kata Dwi.
[idr]
Merdeka.com
Source : http://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-resmikan-megaproyek-migas-senilai-rp-783-triliun.html