Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016) @KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA
Ini Cara Terbaru DPR Jegal Ahok Supaya Calon Independen Seperti Ahok Didiskualifikasi!
Komisi II DPR berharap aturan mengenai calon perseorangan atau calon independen lebih ketat untuk menjaring calon yang berkualitas.
Hal itu akan dirumuskan dan dimuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan calon independen untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu.
"Kalau dalam proses verifikasi diketahui KTP yang digunakan abal-abal, maka akan didiskualifikasi," ungkap Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Rambe mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nantinya akan memverifikasi dan mengecek keaslian KTP yang dikumpulkan oleh calon independen.
Setelah diketahui KTP yang digunakan asli, maka datanya akan diumumkan pada setiap kelurahan masing-masing sehingga masyarakat bisa mengeceknya.
"Kalau banyak yang melapor tidak pernah mengumpulkan KTP untuk mendukung si A, tapi KTP-nya digunakan, maka itu bisa didiskualifikasi," ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Sekarang ini, lanjut Rambe, Komisi II dan pemerintah masih memikirkan batasan yang tepat untuk menentukan proses diskualifikasi calon independen.
Ada yang mengusulkan calon independen didiskualifikasi apabila KTP yang tak terverifikasi mencapai 20 persen. Tapi, ada pula yang mengusulkan lebih rendah.
"Ada yang mengusulkan 10 KTP (tidak terverifikasi) saja bisa langsung didiskualifikasi, pembahasannya masih sangat cair," ujar Rambe.
Adapun, batasan syarat dukungan KTP bagi calon independen tak berubah. Calon independen harus mengumpulkan KTP 6-10 persen dari jumlah penduduk untuk maju pada pilkada
Reaksi Teman Ahok
Meskipun persyaratan saat ini sudah lumayan berat, kita bahkan harus membuat Teman Ahok Fair untuk fundraising dana fotocopy formulir, tampaknya Wakil Rakyat yang terhormat tidak menyerah untuk mempersulit calon independen untuk maju.
Yang terbaru, mereka mengusulkan Jika ketahuan ada 10 KTP abal-abal saja saat verifikasi, calon independen sudah bisa diskualifikasi. kita setuju KTP harus disaring secara jeli dan menyeluruh. namun jika ini diberlakukan, apa susahnya "oknum" musuh untuk memasukkan 10 KTP siluman demi menjegal perseorangan. Belum lagi jika di daerah-daerah yang tim verifikator nya "masuk angin".
Pertarungan seharusnya dilakukan di gelanggang, dengan rakyat sebagai penentu. bukan malah bertarung untuk menggagalkan lawan masuk gelanggang. " Ujar Admin FP Teman Ahok
sumber: Fp Teman ahok & Kompas.com
Hal itu akan dirumuskan dan dimuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan calon independen untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu.
"Kalau dalam proses verifikasi diketahui KTP yang digunakan abal-abal, maka akan didiskualifikasi," ungkap Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Rambe mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nantinya akan memverifikasi dan mengecek keaslian KTP yang dikumpulkan oleh calon independen.
Setelah diketahui KTP yang digunakan asli, maka datanya akan diumumkan pada setiap kelurahan masing-masing sehingga masyarakat bisa mengeceknya.
"Kalau banyak yang melapor tidak pernah mengumpulkan KTP untuk mendukung si A, tapi KTP-nya digunakan, maka itu bisa didiskualifikasi," ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Sekarang ini, lanjut Rambe, Komisi II dan pemerintah masih memikirkan batasan yang tepat untuk menentukan proses diskualifikasi calon independen.
Ada yang mengusulkan calon independen didiskualifikasi apabila KTP yang tak terverifikasi mencapai 20 persen. Tapi, ada pula yang mengusulkan lebih rendah.
"Ada yang mengusulkan 10 KTP (tidak terverifikasi) saja bisa langsung didiskualifikasi, pembahasannya masih sangat cair," ujar Rambe.
Adapun, batasan syarat dukungan KTP bagi calon independen tak berubah. Calon independen harus mengumpulkan KTP 6-10 persen dari jumlah penduduk untuk maju pada pilkada
Reaksi Teman Ahok
Meskipun persyaratan saat ini sudah lumayan berat, kita bahkan harus membuat Teman Ahok Fair untuk fundraising dana fotocopy formulir, tampaknya Wakil Rakyat yang terhormat tidak menyerah untuk mempersulit calon independen untuk maju.
Yang terbaru, mereka mengusulkan Jika ketahuan ada 10 KTP abal-abal saja saat verifikasi, calon independen sudah bisa diskualifikasi. kita setuju KTP harus disaring secara jeli dan menyeluruh. namun jika ini diberlakukan, apa susahnya "oknum" musuh untuk memasukkan 10 KTP siluman demi menjegal perseorangan. Belum lagi jika di daerah-daerah yang tim verifikator nya "masuk angin".
Pertarungan seharusnya dilakukan di gelanggang, dengan rakyat sebagai penentu. bukan malah bertarung untuk menggagalkan lawan masuk gelanggang. " Ujar Admin FP Teman Ahok
sumber: Fp Teman ahok & Kompas.com
http://www.ceritanews.com/2016/05/ini-cara-terbaru-dpr-jegal-ahok-supaya.html
No comments:
Post a Comment