Joko Widodo mengaku jengkel dengan proses perizinan di pemerintah pusat dan daerah yang masih saja lelet.

Joko Widodo mengaku jengkel dengan proses perizinan di pemerintah pusat dan daerah yang masih saja lelet.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku jengkel dengan proses perizinan di pemerintah pusat dan daerah yang masih saja lelet. Di depan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi mengatakan perizinan yang lelet pertanda adanya praktek korupsi.

"Mau cepat, harus bayar pungutan," kata Jokowi di Grha Sabha Pramana, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca juga: Hanya KAMMI yang Mendemo Kunjungan Jokowi)

Karena itu, dua pekan lalu Jokowi memerintahkan semua gubernur agar membuka pelayanan izin satu atap yang bisa menuntaskan sebagian besar permintaan perizinan hanya dalam sehari.

Jokowi juga meminta semua gubernur menyampaikan perintah itu kepada para bupati dan wali kota. "SIUP (surat izin usaha perdagangan) itu isinya cuma enam kolom informasi, empat menit selesai diketik, yang lama biasanya di tanda tangan," kata Jokowi.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan menemukan fakta itu. Suatu kali, Jokowi pernah mengecek langsung proses perizinan SIUP di DKI Jakarta dan menerima informasi bahwa kelambanan terjadi karena surat mandek di meja kepala kantor perizinan. "Tapi, pejabat yang di atas pas tidak ada. Kalau ada, enggak tahu mau saya apakan. Jengkel saya," kata Jokowi.

Source : TEMPO.COTEMPO.CO