Latest News

Thursday, March 24, 2016

Menkeu Klaim Punya Data Rekening Orang Indonesia di Luar Negeri

Menkeu Bambang Brodjonegoro

Menkeu Bambang Brodjonegoro

Menkeu Klaim Punya Data Rekening Orang Indonesia di Luar Negeri


Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim sudah punya data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri. Ia berharap, dengan skema yang akan diterapkan, yaitu pengampunan pajak, rekening tersebut bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak dideclare secara tegas.
“Kami sudah tahu bagaimana polanya. Polanya biasanya dibentuk Special Purpose Vehicle (SPV) , atau SPV, yang ada di berbagai tempat di dunia, yang paling populer untuk Indonesia adalah British Virgin Islands. Nah dari situ kemudain SPV-SPV tersebut menyimpan uangnya di salah satu negara,” papar Menkeu kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3) petang.
Menkeu mengaku sudah mengidentifikasikan, baik bank-nya maupun rekeningnya. Ia menyebut, bahkan di salah satu negara ada rekening lebih dari 6000 Warga Negara Indonesia (WNI) punya rekening di negara tersebut. Dan kemudian ada 2000 SPV yang  terkait dengan 6000 nama WNI tersebut.
Tentunya, lanjut Menkeu, uang yang disimpan di sana belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak.  “Tentunya ini adalah bagian nanti yang kita kejar,” kata Menkeu seraya berharap pemilik uangnya dengan sukarela nanti melaporkan atau ikut di dalam program pengampunan pajak yang akan dilakukan pemerintah nantinya.
Klaim Rugi
Dalam kesempatan itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan, ada hampir 2000 PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia yang selama 10 tahun tidak membayar pajak karena selalu mengklaim dirinya rugi. Padahal, lanjut Menkeu, menurut perhitungan atau pemeriksaan pajak harusnya perusahaan tersebut rata-rata membayar paling tidak Rp 75 miliar setahun.
“Jadi ada dalam 10 tahun kita kehilangan hampir Rp 100 triliun hanya dari 2000, 1900 sekian PMA yang ternyata tidak complain. Ini adalah juga bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan,” papar Menkeu.
Bambang juga mengemukakan, ternyata pembayar pajak kita yang punya lebih dari satu sumber pandapatan itu hanya 5 juta WP (wajib Pajak). Dan dari 5 juta WP itu hanya 900.000 yang benar-benar membayar,  dan sumbangannya cuma hampir Rp 9 triliun. “Artinya, kembali lagi, ada unsur ketidakpatuhan juga di dalam pembayar pajak pribadi,” ujarnya.
Hal-hal itulah, lanjut Menkeu, yang nanti akan menjadi perhatian pemerintah. Di samping itu tentunya kerjasama di antara Dirjen Pajak dan PPATK, karena PPATK mempunyai data-data terkait transaksi.
Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengingatkan, bahwa data ini semakin terbuka, semakin transparan. Sehingga memang perlunya melakukan koordinasi mengenai data dan pemanfaatan IT (teknologi informasi).
Ia menyebutkan, IT yang nanti akan dikembangkan, khususnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai adalah Integrated IT system. Yang langsung mengkonek, tentunya semua data yang dibutuhkan dan bisa langsung mengecek, terutama kalau transaksinya misalkan di Kepabeanan, bisa langsung lihat implikasinya terhadap pajak. Demikian juga nanti sistemnya itu bisa menangkap segala macam transaksi yang terjadi di Republik ini, terutama yang terkait dengan jual beli. (FID/RAH/ES)
http://setkab.go.id/menkeu-klaim-punya-data-rekening-orang-indonesia-di-luar-negeri/

Wow....Keren Banget! Era Jokowi Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Global Emotion Report...


Wow....Keren Banget! Era Jokowi Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Global Emotion Report...


Tak hanya negara terkaya dan termiskin, atau negara dengan beaya hidup termahal dan termurah, tapi ada juga daftar negara yang paling mampu membuat warga dan pengunjungnya merasa senang.

Daftar bernama Global Emotions Report itu dikeluarkan oleh Gallup, sebuah perusahaan asal Swiss, yang bergerak di bidang polling dan survei. Setiap tahun, Gallup mengeluarkan daftar itu berdasarkan sebuah survei dan polling yang mereka kelola. Nah tahun ini, Indonesia ternyata masuk dalam peringkat 10 besar daftar tersebut.

Itu artinya, baik warga maupun wisatawan asing, rata-rata merasa senang dan memberikan nilai positif ketika berada maupun berkunjung ke Indonesia.
Daftar Global Emotions Report ini melibatkan wawancara dari 147,000 responden dunia. Data ini melibatkan wawancara tentang apa yang seseorang rasakan ketika berada di sebuah negara.

Semakin tinggi poin sebuah negara, semakin positif pula perasaan seorang warga maupun wisatawan terhadap negara itu. Sebaliknya, bila banyak yang berkomentar negatif, maka poin sebuah negara akan anjlok. Pada daftar Global Emotions Report tahun 2014, Indonesia belum masuk di 10 besar.

Saat itu Indonesia berada di peringkat 27, di bawah negara Asia Tenggara lain, Filipina. Tapi di era Jokowi, atau pada daftar tahun 2015, Indonesia nangkring di 10 besar, tepatnya di posisi ke-7.

Laporan dari Gallup ini diangkat oleh media Inggris, The Independent. Adapun peringkat lengkap daftar 10 besar negara dengan tingkat kepuasan warga maupun pendatang itu adalah :

1. Paraguay
2. Guatemala
3. Honduras
4. Uzbekistan
5. Ekuador
6. El Salvador
7. Indonesia
8. Kostarika
9. Uruguay
10. Kolombia

 http://www.relawanjokowi.com/2016/03/wowkeren-banget-era-jokowi-indonesia.html#ixzz43vodZ25B

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggarap jalur KA pertama di Sulawesi


Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggarap jalur KA pertama di Sulawesi

PT KAI Butuh 1.144 Pegawai untuk Kereta di Sulawesi

PT Kereta Api Indonesia membutuhkan sebanyak 1.144 pegawai untuk mengoperasikan jalur Kereta Api Trans-Sulawesi yang saat ini sedang digarap.
"Presiden juga berpesan agar PT KAI memberdayakan potensi yang dimiliki putra-putri daerah di Sulawesi dengan merekrut mereka sebagai pegawai yang nantinya akan mengoperasikan kereta api Trans-Sulawesi," kata Vice President Corporate Communication PT KAI Agus Komarudin, Kamis (24/3).

Untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi KA Trans-Sulawesi, PT KAI mulai membuka penerimaan pegawai dengan total kebutuhan SDM untuk operasional KA Trans-Sulawesi ini sebanyak 1.144 orang.
"Kebutuhan pegawai itu akan dipenuhi dengan beberapa gelombang rekrutmen yang akan digelar PT KAI di Sulawesi," katanya.

Agus mengatakan untuk tahap awal, PT KAI bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Makassar menggelar job fair pada 28-29 Maret 2016 di Gedung Baruga Andi Pangerang Peta Rani, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar.

Pada tahap awal ini, PT KAI akan menerima 179 pegawai dengan rincian 70 orang untuk calon masinis KA Trans-Sulawesi dan 109 orang untuk administrasi yang akan ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT KAI.
Presiden RI Joko Widodo saat meninjau lokasi pembangunan jalur tersebut pada November 2015 berpesan agar nantinya PT KAI yang menjadi operator kereta api Trans-Sulawesi.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggarap jalur KA pertama di Sulawesi. Jalur KA sepanjang 145 kilometer yang akan menghubungkan Kota Makassar-Parepare ini ditargetkan beroperasi pada 2018 mendatang. (Ant/OL-3)

- See more at: 
http://mediaindonesia.com/news/read/36233/pt-kai-butuh-1-144-pegawai-untuk-kereta-di-sulawesi/2016-03-24#sthash.jQbGZerM.dpuf

Wednesday, March 23, 2016

Ruhut: Kodok dan Kecebong Jokowi Saja Ketawa Lihat Rambut Ahmad Dhani

KOMPAS/HERU SRI KUMOROAnggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai 

Ruhut: Kodok dan Kecebong Jokowi Saja Ketawa Lihat Rambut Ahmad Dhani

 Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, musisi Ahmad Dhani seharusnya malu memberikan penilaian negatif terhadap para pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dhani sebelumnya menyebut partai politik pendukung Ahokmerupakan penjilat. Ruhut diketahui merupakan salah satu pendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017.
"Malu dia seharusnya, merasa superstar. Dhani itu enggak usah dikomentarilah, enggak level dia," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (23/3/2016).
Mantan suami Maia Estianty yang hendak maju pada Pilkada DKI itu diminta Ruhut untuk mengukur diri. Sebab, Dhani dianggap tak memiliki modal politik yang cukup untuk maju sebagai calon gubernur DKI.
"Enggak ada kaca apa di dekat dia? Lihat rambut di kepala dia saja, kodok dan kecebong Pak Jokowi di Istana Bogor bisa ketawatermehek-mehek mereka," ujar dia.
Daripada ikut kontestasi Pilkada DKI, anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar Dhani lebih menekuni dunia tarik suara. Dhani diminta untuk kembali menciptakan lagu spektakuler agar grup musiknya kembali bersinar.
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/16400181/Ruhut.Kodok.dan.Kecebong.Jokowi.Saja.Ketawa.Lihat.Rambut.Ahmad.Dhani?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

http://www.rakyat.win/2016/04/soal-reklamasi-susi-ahok-itu-gubernur.html?m=1



Ahok Sebut Banyak Parpol Tak Bayar Sewa Lahan Pemprov DKI


Ahok Sebut Banyak Parpol Tak Bayar Sewa Lahan Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding banyak partai politik yang menyewa lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bahkan, dia melanjutkan, banyak parpol yang tidak membayar sewa lahan.
"Misalnya, kamu kira-kira, parpol apa tidak pakai lahan Pemprov DKI? Sewa lho mereka. Banyak parpol yang kagak bayar (sewa lahan)," kata Basuki di Balai Kota, Senin (21/3/2016).
Basuki mengaku senang dengan rencana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik untuk membentuk panitia khusus (pansus) aset. Dengan demikian, parpol yang belum membayar sewa lahan nantinya dapat terlihat.
Adapun pansus itu akan menelusuri penggunaan aset Pemprov DKI sebagai sekretariat Teman Ahok di Kompleks Graha Pejaten. Lahan itu sudah ditangani melalui proses kerja sama oleh BUMD PT Sarana Jaya dengan pihak swasta lainnya.
"Misalnya dalam hukum sewa-menyewa, kalau kamu sewa (aset negara) dari Pemda, kamu sewa lagi dan masih ada sisa tahun, boleh enggak? Boleh. Ini karena kamu sudah bayar lunas sewa kepada Pemda (Pemprov) DKI," kata Basuki.
Basuki menuding, banyak kantor cabang parpol (kantor dewan pimpinan cabang) menyewa lahan. Lahan yang digunakan dalam pembangunan kantor DPC parpol itu merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi, Teman Ahok enggak ada salahnya kok. Dia juga bukan PT, cuma perkumpulan orang ngumpulin (fotokopi) KTP, kayak orang bikin arisan. Salah di mana coba?" kata Basuki. (Baca: Taufik Ingin Selamatkan Ahok, Pansus Aset Akan Selidiki Kantor "Teman Ahok")

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/21/10451791/Ahok.Sebut.Banyak.Parpol.Tak.Bayar.Sewa.Lahan.Pemprov.DKI

Sunday, March 20, 2016

Surya Paloh: Apa Saja yang Ahok Minta, Kita Kasih

Surya Paloh: Apa Saja yang Ahok Minta, Kita Kasih

Surya Paloh: Apa Saja yang Ahok Minta, Kita Kasih

Surya Paloh: Apa Saja yang Ahok Minta, Kita Kasih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, dukungan partainya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI 2017, bukan formalitas semata.

Nasdem akan menggerakkan seluruh kader partainya untuk memuluskan jalan Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Pokoknya apa saja yang Pak Ahok minta kita kasih. Tentunya selama kita mampu untuk memenuhi permintaan itu," kata Surya usai menghadiri pelantikan pengurus Nasdem DKI Jakarta, di Istora Senayan, Minggu (20/3/2016). (Baca: Inilah Deal-Dealan Antara AHOK dan SURYA PALOH)

Sejauh ini, kata dia, Nasdem sudah melakukan dukungan nyata dengan ikut membantu mengumpulkan KTP warga Jakarta sebagai syarat pendaftaran jalur perseorangan. (baca: Di Depan Ahok, Surya Paloh Sindir Parpol yang Mau Hambat Calon Independen)

Ditambah bantuan kelompok relawan Teman Ahok, Surya meyakini, KTP yang dibutuhkan Ahok untuk maju di jalur independen akan segera terkumpul.

Surya pun memastikan dukungan yang diberikan Nasdem ini tanpa syarat. Menurut dia, Nasdem mendukung Ahok karena kinerjanya yang sudah terbukti dan sikap yang apa adanya.

"Tidak ada syarat, apalagi mahar politik," ujar Surya.

Ahok yang berada di samping Surya mengaku sudah cukup puas dengan dukungan yang diberikan oleh Nasdem sejauh ini.

Dia menilai, Nasdem sudah cukup banyak berkorban untuk mendukungnya. Salah satunya, dapat dilihat dari baju Teman Ahok yang dibuat oleh Nasdem.

Nasdem hanya menyematkan logo partai di huruf 'O' kaos tersebut.

"Ini artinya Nasdem yang sudah besar mau mengalah kepada Teman Ahok," kata Ahok.

sumber: Ihsanuddin/kompas.com


Jokowi Beking Penuh Ahok, Rencana DPR Gagal Total, dan "Kodok" pun Tertawa

Jokowi Beking Penuh Ahok, Rencana DPR Gagal Total, dan "Kodok" pun Tertawa
Jokowi Beking Penuh Ahok, Rencana DPR Gagal Total, dan "Kodok" pun Tertawa


Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d
Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d
Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. 

Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. 

Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. 

Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. 

Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. 

Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. 

DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. 

Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta.


Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d

http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d


Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/apa-salah-zaskia-gotik_56e93ecb3393739d2b1f3c90 Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/sby-gagal-paham-lagi-terus-bernyanyi-apa-salah-jokowi_56e5282e5193731d13f3a824

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d
Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d
Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta. Baca juga: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/zaskia-gotik-hina-lambang-negara-dan-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_56ecd08e50937335057958de Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/apa-salah-zaskia-gotik_56e93ecb3393739d2b1f3c90 Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/sby-gagal-paham-lagi-terus-bernyanyi-apa-salah-jokowi_56e5282e5193731d13f3a824

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d
Anggota DPR di Senayan sungguh bosan, marah, muak dan tersinggung dengan ucapan-ucapan Ahok selama ini. Kata-kata Ahok yang menyebut mereka belagu membuat harga diri mereka seolah-olah direndahkan harkat dan martabatnya. Karena Ahok pula, anggota DPR sudah tak punya harga diri lagi sehingga tak ada pilihan lain selain muak dengan Ahok. Mereka sungguh tidak terima dengan sikap Ahok yang selama ini terkesan berhasil membuat segala permainan di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta terbongkar habis. Ahok telah membongkar habis semuanya dan itu yang tidak disenangi oleh DPR. Kepentingan saudara kandung DPR, DPRD DKI pun sudah habis terbongkar sejak Ahok memimpin DKI Jakarta. Berbagai cara gila pun akan dilakukan oleh DPR, salah satunya adalah rencana DPR memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo yang dianggap DPR melanggar HAM. Tentu rencana pemanggilan Ahok ini membuat rakyat bisa marah karena tak ada relevansinya sama sekali pembongkaran Kalijodo dengan DPR Senayan. DPR pun tak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri sebagai lembaga negara. Namun rencana pemanggilan DPR terhadap Ahok ibarat kata bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, burung pun terus bernyanyi, dan penguin pun terus menarinari di atas salju. Karena DPR sungguh kacau balau, kehabisan pikiran dan daya nalarnya sudah mati sehingga makin memalukan DPR sebagai lembaga negara. Daya nalar DPR Senayan sudah mati dan ini sesungguhnya membuat citra DPR yang selama ini dikenal sangat bobrok, hancur, buruk dan sudah tidak ketoolongan lagi pun makin tersigmasisasi. Yang berhak memanggil Ahok hanyalah DPRD DKI Jakarta tetapi yang terjadi justru DPRD DKI Jakarta seolah sudah mati ketakutan berhadapan dengan ketegasan sosok Basuki Thajaya Purnama atau Ahok yang memang masuk kategori salah satu pemimpin langkadi Indonesia. Ketidakberanian dan kecemasan bahkan hingga ketakutan yang terus menghantui anggota DPRD DKI Jakarta membuatnya meminta tolong dengan DPR Senayan agar memanggil Ahok terkait penertiban Kalijodo, tetapi sekali lagi kodok pun akan tertawa terbaka-bahak dan penguin pun makin bergoyang-goyang melihat rencana gila, aneh dan berlawanan dengan akal sehat ini. Terlepas dari rencana pemanggilan Ahok yang bisa membuat kodok tertawa terbahak-bahak, penguin bergoyang-goyang bahkan bisa monyet pun manari-nari, DPR ternyata makin ketakutan. Ketakutan karena pasti gagal memanggil Ahok terkait Kalijido sehingga DPR Senayan pun berencana merevisi UU Pilkada. Nah, Rencana merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat syarat bagi calon perseorangan/independen pun makin menguatkan anggapan bahwa saat ini anggota DPR Senayan sudah kehabisan pikiran dan makin ngaco tak ketolongan. Persis saat ini DPR sedang ketakutan jika melihat Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Bagi DPR Senayan termasuk DPRD DKI Jakarta, Ahok ibarat hantu yang siap menghantui DPR/DPRD DKI Jakarta apabila mau macam-macam soal urusan rakyat. Namun rencana busuk, gila dan jahat para anggota DPR Senayan yang katanya terhormat itu bisa gagal total setelah Jokowi dengan ketegasannya menyemprot habis DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang tiba-tiba bernafsu ingin merevisi UU Pilkada dengan tujuan memperberat langkah Ahok pada Pilkada serentak 2017 mendatang. DPR Senayan memang sudah sangat keterlaluan, karena berani menentang keinginan masyarakat Ibu Kota yang memang menginginkan Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Permintaan Jokowi agar jangan ada perangkap-perangkap politik pun langsung menjadi pukulan yang sangat amat telak bagi anggota DPR Senayan khususnya Komisi Dalam Negeri yang paling bernafsu merevisi UU Pilkada. Nafsunya pun sudah tak tertahankan ibarat birahinya yang sudah naik karena nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Lalu kemudian anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri pun mendadak sadar akibat semprotan Jokowi. Merevisi tanpa adanya persetujuan Presiden adalah sia-sia dan makin mempermalukan lembaga negara ini. Dan DPR makin linglung, makin pusing tujuh keliling memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat cepat bahkan singkat untuk dapat merevisi UU Pilkada. Praktis saja anggoat DPR Senayan Komisi Dalam Negeri langsung terganggu kondisi psikologinya akibat semprotan maut Jokowi yang dengan tegas meminta agar DPR Senayan agar jangan memasang perangkap-perangkap politik dan jangan pula memperberat syarat majunya calon independen. Tentu pikiran anggota Komisi Dalam Negeri DPR makin tidak karuan, makin kacau balau, dan sekarang pun diyakini sedang galau karena dipastikan revisi UU Pilkada akan gagal total karena Jokowi tidak menginginkan ada perangkap politik untuk Ahok. Jokowi membekingi Ahok. Jokowi tak ingin keputusan gila DPR ingin merevisi bisa membuat Jokowi kehilangan tandemnya dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pukulan telak Jokowi yang tepat mennganggu total psikologis anggota DPR pun langsung disambut riang-gembira, persta-ria karena hampir bisa dipastikan Jokowi berhasil menyelamatkan nasib DKI Jakarta dari ancaman para pembegal dari berbagai macam jenis yang bisa dibegal sebagaimana anggota DPR DKI Jakarta dan SKPD DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil membegal anggaran di DKI Jakarta. Warga DKI pun makin bersemangat untuk datang berbodong-bondong untuk menyerahkan fotocopian KTP-nya untuk pasangan Ahok-Heru yang sudah menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta. Baca juga: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/zaskia-gotik-hina-lambang-negara-dan-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_56ecd08e50937335057958de Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/apa-salah-zaskia-gotik_56e93ecb3393739d2b1f3c90 Hot: http://m.kompasiana.com/rickyvinandooo/sby-gagal-paham-lagi-terus-bernyanyi-apa-salah-jokowi_56e5282e5193731d13f3a824

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/jokowi-beking-penuh-ahok-rencana-dpr-gagal-total-dan-kodok-pun-tertawa_56ea21bdb893739f09264c0d

Basuki Tjahaja Purnama Gubernur Terbaik Se-Asia

Basuki Tjahaja Purnama 

Gubernur Terbaik Se-Asia 

JAKARTA-Majalah Globe Asia menobatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur terbaik se-Asia. Dalam penelusurannya, Ahok dinilai telah berhasil membawa kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Bahkan, Majalah Globe meriset kiprah Ahok sejak masih duduk di kursi DPRD DPRD Belitung dan Bupati Belitung Timur dulu.
“Belum ada yang seberani Ahok dalam menjalankan berbagai kebijakan di pusat ibukota negara, apalagi Ahok merupakan golongan minoritas yakni ber-etnis China dan beragama Kristen,” tulis Globe Asia.
Ahok dinilai berhasil dalam meyakinkan rakyat bahwa dengan sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik mungkin untuk membenahi ibu kota DKI Jakarta, daripada hanya menggunakan isu SARA untuk topeng dalam membodohi masyarakat dan merampok uang rakyat.
Diulas juga strategi luar biasa transparansi publik versi Ahok yakni sering mengupload video rapat di Youtube Pemprov DKI, yakni Ahok yang terkesan agresif, suka marah-marah, dan berbicara kasar, ternyata ada alasan yang jelas. Ahok tidak ingin bermain-main dengan uang rakyat, menekan korupsi, membelanjakan uang negara sesuai kebutuhan, berhemat, dan menolak berbagai korupsi yakni manipulasi anggaran atau mark-up anggaran untuk dialirkan ke kantong-kantong pribadi para pejabat di DKI Jakarta, termasuk ketegasan dalam menolak kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang sejauh ini menjadi mayoritas cara berfikir pejabat di DKI Jakarta.
“Hubungan harmonis antara Ahok dengan Jokowi sejak berada satu kantor di Pemprov DKI Jakarta juga dinilai begitu berhasil, bahkan hingga saat ini Jokowi menjadi Presiden dan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta berbagai kerjasama yang baik pun telah dinilai berhasil dalam memperbaiki segala sektor pembangunan DKI Jakarta sebagai pusat negara,” ungkapnya.
Majalah tersebut pun mengungkapkan pernyataan Ahok yang siap mundur jika ada seorang pemimpin yang lebih baik dari dia. Yakni pemimpin yang berani terbuka, jujur, dan secara nyata membangun wilayah ke arah positif, melindungi uang rakyat dan uang negara dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika ada yang lebih baik maka Ahok bersedia mundur atau menyarankan rakyat untuk memilih orang tersebut demi kemajuan bangsa. pin/P-5 

         http://www.koran-jakarta.com/basuki-tjahaja-purnama-gubernur-terbaik-se-asia/

Ahok satu-satunya memiliki 'CERTIFICATE' Anti Korupsi CaGub DKI 2017






 

Ahok adalah satu-satunya CaGub DKI 2017 peraih penghargaan BHACA sebagai PEJABAT ANTI KORUPSI.

Friday, March 18, 2016

Revolusi itu memang butuh keberanian,apakah Ahok mau menciptakan Revolusi mental total? Kalau begitu dia berani Menjadi Calon Gubernur Independen, Salam BERSIH, TEGAS/TANPA KOMPROMI, PINTAR/CERDAS..."teruskan, min 5, orang, agar tertular virus Kebaikan Ahok.



Revolusi itu memang butuh keberanian,apakah Ahok mau menciptakan Revolusi mental total? Kalau begitu dia berani Menjadi Calon Gubernur Independen, Salam BERSIH, TEGAS/TANPA KOMPROMI, PINTAR/CERDAS..."teruskan, min 5, orang, agar tertular virus Kebaikan Ahok.

Jokowi Meneriakkan Revolusi Mental maka Pejabat yang paling memahami maksud Pak Jokowi adalah Pak Ahok, Revolusi Mental yang dilakukan Pak Ahok Sengatannya luar biasa, semua PNS di wilayah Jakarta merasakan Sengatan Revolusi Mental Pak Ahok. Ahok ada dimana-mana bagaikan Malaikat yang Membayangi seluruh Pegawai negeri. Mau berbuat kejahatan ingat Ahok, mau curi waktu kerja ingat Ahok, mau Korupsi ingat Ahok.

Sekarang malah berubah 180 derajat pelayanan pegawai yang baik karena Ahok, PNS mulai rajin bekerja karena Ahok, PNS berlomba-lomba tunjukkan prestasi karena Ahok, PNS betul-betul menjadi pengabdi rakyat karena Ahok, ini sesuatu yang luar biasa, efek domino seorang pemimpin bisa menyengat semua pegawai dibawahnya, bahkan bisa dijadikan contoh model kepemimpinan bagi pemimpin-pemimpin daerah lainnya, bahkan luar negeri pun sekarang berdatangan ke Jakarta mau meniru contoh kerja Ahok. This is Amazing.

Bahkan saya mengharapkan kalau Pak Ahok berani tampil sebagai calon Gubernur Independen ini akan menjadikan pembelajaran bagi seluruh partai politik, bila Ahok melakukan hal ini maka hancurlah dinasti korup partai politik. Seluruh partai politik akan berbenah diri untuk menjadi partai politik pengabdi kepentingan rakyat.

Kesombongan-kesombongan partai politik akan berakhir, apabila Ahok menang sebagai calon Gubernur Independen, bahkan DPRD kelak tak ada giginya lagi, sebab Ahok menjadi Gubernur justru dari rakyat yang tidak diwakili partai politik, ini juga akan menghancurkan dinasti korup di DPRD yang suka menekan Gubernur atau Bupati atas nama rakyat. Kelak Gubernur akan bertanya rakyat mana yang kau wakili? Sedangkan Aku dipilih oleh mayoritas rakyat yang tidak kau wakili.

Revolusi itu memang butuh keberanian,apakah Ahok mau menciptakan Revolusi mental total? Kalau begitu dia berani Menjadi Calon Gubernur Independen, Salam BERSIH, TEGAS/TANPA KOMPROMI, PINTAR/CERDAS..."teruskan, min 5, orang, agar tertular virus Kebaikan Ahok.
🇲🇨
Ini saya baru dapat dari seorang Sahabat di Jerman.
Oleh:Drs.Amin Minhan


Source : FB

Livy Ck

Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...

 

 Presiden Joko Widodo meninjau langsung proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). Jokowi datang dengan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.

Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...

Presiden Joko Widodo sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya. Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitter-nya, @Jokowi, Jumat (18/3/2016) pukul 13.31 WIB.

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Kicauan Jokowi tersebut turut disertakan sebuah foto Jokowi dan rombongan yang meninjau proyek tersebut, Jumat pagi.

(Baca: Jokowi: Proyek Hambalang Bisa Jadi Pelatnas, Bisa Jadi Rusunawa)

Turut dalam rombongan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.


http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/15204701/Jokowi.Sedih.Melihat.Hambalang.Mangkrak

"Saya Dukung Ahok, padahal Saya Korban Penggusuran"



"Saya Dukung Ahok, padahal Saya Korban Penggusuran"
  Slamet (59) sedang mengisi formulir dukungannya terhadap Ahok di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta Selatan, jumat (18/3/2016).


"Saya Dukung Ahok, padahal Saya Korban Penggusuran"



Slamet mengaku sebagai tukang bakso yang pernah digusur karena berjualan di trotoar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta masih dipegang Joko Widodo.

"Saya dukung Ahok karena Ahok bagus ya, padahal dulu kan saya digusur," kata Slamet kepada Kompas.com di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta Selatan, jumat (18/3/2016).

Saat ini, Slamet mengaku masih berjualan di Pasar Minggu. Namun, dia kini sudah memiliki kios.

Slamet yang tinggal di daerah Jagakarsa datang sendiri ke sekretariat Teman Ahok mengendarai sepeda motornya. Dia mengaku diminta istrinya untuk mengisi formulir dukungan di sekretariat Teman Ahok.

Selain Slamet, warga lainnya yaitu Sutono (82), juga datang dari rumahnya di Warung Buncit, ingin mengisi formulir dukungan untuk Ahok.

"(Ahok) itu tuh profesional. Zaman modern gini harus dipimpin sama profesional, bukan politisi," ujar Sutono.

Amalia Ayuningtyas, Juru Bicara Teman Ahok, mengungkapkan bahwa semakin banyak orang yang datang ke posko dan sekretariat untuk memberikan dukungannya kepada Ahok sebagai bakal calon gubernur DKI.

Jumlahnya semakin banyak sejak Ahok mengumumkan Heru Budi Hartono sebagai bakal calon wakil gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017.

"Saat ini, kami sedang melakukan pengumpulan KTP ulang untuk mengejar pencapaian 7,5 persen dukungan dari daftar pemilih tetap DKI Jakarta," kata Amalia.(kompas.com)

Tuesday, March 15, 2016

Teten Masduki: Era Jokowi berbeda, Istana clean dari korupsi

Teten Masduki: Era Jokowi berbeda, Istana clean dari korupsi

Teten Masduki: Era Jokowi berbeda, Istana clean dari korupsi


Korupsi dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berhubungan. Naiknya tingkat kematangan demokrasi sebuah negara akan membuat tingkat korupsi menurun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat pembukaan Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi di Jakarta.

"Negara yang demokrasi sudah matang, korupsi kemungkinannya semakin kecil," ujar Teten, Selasa (15/3).

Sebaliknya, korupsi akan tumbuh subur ketika demokrasi dengan usia muda dan belum sempurna serta demokrasi akan gagal kalau korupsi memuncak di elite politik.

"Kondisi ini yang menggagalkan pembangunan demokrasi. Saya kira kita sedang mengalami itu," tambahnya.

Teten selanjutnya menjelaskan bahwa tidak ada yang berbeda antara era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan sebelumnya. Namun ia mengatakan, Jokowi hadir dengan sikap yang berbeda.

"Yang menarik di era Jokowi saat ini, barangkali tidak terlalu berbeda tetapi, ada yang berbeda yaitu peran dari presiden itu sendiri hadir dengan kesederhanaannya," tambah Teten.

Presiden Jokowi dirasa hadir tanpa memiliki kepentingan sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang besar.

"Istana clean dari korupsi. Message yang cukup kuat ke dalam kabinet untuk tidak main-main dalam korupsi, juga termasuk dalam BUMN," imbuhnya.
[rnd]

http://www.merdeka.com/politik/teten-masduki-era-jokowi-berbeda-istana-clean-dari-korupsi.html

Pengamat UN, Ahok Adalah Politisi Yang Mengorbankan Diri dan Keluarga Demi Kepentingan Rakyat

Pengamat UN, Ahok Adalah Politisi Yang Mengorbankan Diri dan Keluarga Demi Kepentingan Rakyat

Pengamat politik dari Universitas Nasional Ansy Lema menilai Ahok adalah politisi langka. Ahok, katanya berani Ahok berani secara ekstrem membela apa yang menjadi hak rakyat dan menentang tindakan-tindakan yang melawan kepentingan masyarakatnya. Jarang ada pemimpin yang demikian di Indonesia dewasa ini.

"Ahok itu politisi langka yang bekerja demi rakyat, mengorbankan diri dan keluarga demi kepentingan yang lebih besar," ujar Ansy di acara diskusi Forkoma PMKRI yang bertajuk "Dialog Publik Seputar Pilkada DKI Jakarta" di Gado Gado Boplo, Jl. Gereja Theresia 41, Menteng-Jakarta, Jumat (11/3).

Selain Ansy, hadir juga Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino dan Waketum GP ANSOR Mohammad Haerulamri. Ketua Forkoma PMKRI Hermawi Taslim dan Sekjen Heri Soba.

Ansy menilai, Ahok, dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur, sangat menekankan soal totalitas sehingga amanat rakyat dalam pilkada terbayar tuntas. Rakyat merindukan pemimpin yang selalu hadir dan ada bersama mereka melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

"Warga Jakarta itu rasional. Mereka memilih pemimpin yang selalu hadir untuk rakyat dan telah berbuat untuk rakyat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ansy mengatakan bahwa Ahok dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin yang punya integritas dan kapasitas menjadi kepala daerah melalui jalur independen. Jakarta, kata dia, membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh mendedikasikan seluruh diri demi perubahan yang lebih baik. Hal ini mengingat Jakarta merupakan kota dengan kompleksitas yang sangat tinggi.

"Pemimpin yang kreatif dan inovatif akan melihat persoalan di Jakarta sebagai tantangan dan potensi untuk angin perubahan, dan Ahok adalah sosok yang sanggup memenuhi panggilan itu," tandas Ansy.

Menurutnya, Ahok memiliki integritas, kapasitas intelektual, dan keberanian sebagai seorang pemimpin."Dengan maju lewat jalur independen dalam pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menegaskan bahwa ia adalah inspirasi bagi rakyat Indonesia atas nama perubahan yang lebih baik," tambah Ansy.

Sebagai inspirator, Ahok telah membuktikan itu lewat kerja-kerja nyata bagi rakyat Ibukota selama periode pertamanya. Selain itu, Ahok mau mengatakan kepada rakyat Indonesia bahwa selama pemimpin sungguh-sungguh bekerja mementingkan rakyat, ia akan selalu didukung oleh rakyat sepenuh hati tanpa peduli pada soal ras dan agama.



http://waktucom.blogspot.co.id/2016/03/pengamat-un-ahok-adalah-politisi-yang.html?m=1