Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam pemberian penghargaan dan tali asih kepada atlet dan pelatih berprestasi asal Provinsi DKI Jakarta pada Sea Games XXVIII/2015 Singapura, di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (4/8/2015).
Ahok: Saya dari Kecil Bergaul dengan Pejabat, Jadi Hafal Betul Kelakuan PNS
Pada pelantikan pejabat eselon II dan III, Jumat (7/8/2015) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menyindir kelakuan pejabat teras yang terbiasa membagikan serta menerima "amplop". Menurut dia, para pejabat masih kerap memberi "amplop" kepada oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan "wartawan".
"Saya dari kecil sudah bergaul dengan pejabat, jadi saya hafal betul bagaimana kelakuan PNS. Saat Lebaran, bagi-bagi 'amplop' untuk oknum PNS dan wartawan tanda kutip, minta anak buah urunan (kumpulkan uang) untuk bagi-bagi 'amplop' ke mereka," kata Basuki.
Menurut dia, jika pejabat tersebut tidak bersalah seperti yang diungkapkan oknum LSM dan "wartawan", seharusnya pejabat itu tidak perlu takut sehingga pejabat itu tidak perlu memberi sejumlah uang kepada mereka.
Bahkan, Basuki mengimbau para pejabat untuk tegas, tidak memberi "amplop" kepada oknum LSM dan "wartawan". Sebab, jika oknum LSM dan "wartawan" kesal, mereka dapat menjadi auditor gratis Pemprov DKI.
"Saya tahu ada beberapa lurah yang tegas tidak mau urunan kasih uang ke LSM dan wartawan tanda kutip. Salah satunya Lurah Jagakarsa (setingkat eselon IV) yang menolak 'diperas' sama oknum-oknum itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Di sisi lain, Basuki juga meminta lurah dan camat untuk tidak memungut uang liar dari warga setempat.
Sebagai manajer wilayah, lurah dan camat harus tahu mana saja warganya yang terkena masalah, mengidap penyakit, maupun preman mana yang kerap mengutip uang warga.
Jika ada oknum RT/RW menjual lapak atau lahan negara, Basuki meminta lurah dan camat tegas memecat mereka. Jika tidak, Basuki menengarai lurah dan camat ikut menerima setoran dari oknum RT/RW.
"Kalau enggak mau ikutin, saya ganti. Beberapa wali kota juga sudah saya ingatkan, jangan setoran lagi. Kalau masih ada yang setor, mau enggak mau saya ganti, tidak ada pilihan lagi," ujarnya.
Pada pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV kemarin, Basuki mewanti-wanti pejabat untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Jika menerima, pejabat diminta untuk langsung melaporkannya kepada Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, kejahatan gratifikasi jauh lebih besar dibanding korupsi. Hukuman gratifikasi juga lebih besar, yakni seluruh harta yang dimiliki akan disita.
Ia sempat menyebut ada oknum pejabat teras DKI yang gemar memberi serta menerima gratifikasi tersebut. Basuki bahkan hampir memecat pejabat tersebut. (Baca: Ahok Temukan Pejabat Top DKI Terima "Amplop" Setoran)
"Saya dari kecil sudah bergaul dengan pejabat, jadi saya hafal betul bagaimana kelakuan PNS. Saat Lebaran, bagi-bagi 'amplop' untuk oknum PNS dan wartawan tanda kutip, minta anak buah urunan (kumpulkan uang) untuk bagi-bagi 'amplop' ke mereka," kata Basuki.
Menurut dia, jika pejabat tersebut tidak bersalah seperti yang diungkapkan oknum LSM dan "wartawan", seharusnya pejabat itu tidak perlu takut sehingga pejabat itu tidak perlu memberi sejumlah uang kepada mereka.
Bahkan, Basuki mengimbau para pejabat untuk tegas, tidak memberi "amplop" kepada oknum LSM dan "wartawan". Sebab, jika oknum LSM dan "wartawan" kesal, mereka dapat menjadi auditor gratis Pemprov DKI.
"Saya tahu ada beberapa lurah yang tegas tidak mau urunan kasih uang ke LSM dan wartawan tanda kutip. Salah satunya Lurah Jagakarsa (setingkat eselon IV) yang menolak 'diperas' sama oknum-oknum itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Di sisi lain, Basuki juga meminta lurah dan camat untuk tidak memungut uang liar dari warga setempat.
Sebagai manajer wilayah, lurah dan camat harus tahu mana saja warganya yang terkena masalah, mengidap penyakit, maupun preman mana yang kerap mengutip uang warga.
Jika ada oknum RT/RW menjual lapak atau lahan negara, Basuki meminta lurah dan camat tegas memecat mereka. Jika tidak, Basuki menengarai lurah dan camat ikut menerima setoran dari oknum RT/RW.
"Kalau enggak mau ikutin, saya ganti. Beberapa wali kota juga sudah saya ingatkan, jangan setoran lagi. Kalau masih ada yang setor, mau enggak mau saya ganti, tidak ada pilihan lagi," ujarnya.
Pada pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV kemarin, Basuki mewanti-wanti pejabat untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Jika menerima, pejabat diminta untuk langsung melaporkannya kepada Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, kejahatan gratifikasi jauh lebih besar dibanding korupsi. Hukuman gratifikasi juga lebih besar, yakni seluruh harta yang dimiliki akan disita.
Ia sempat menyebut ada oknum pejabat teras DKI yang gemar memberi serta menerima gratifikasi tersebut. Basuki bahkan hampir memecat pejabat tersebut. (Baca: Ahok Temukan Pejabat Top DKI Terima "Amplop" Setoran)
Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/08/10073361/Ahok.Saya.dari.Kecil.Bergaul.dengan.Pejabat.Jadi.Hafal.Betul.Kelakuan.PNS
No comments:
Post a Comment