Latest News

Monday, August 24, 2015

Ekonomi Sedang Krisis, Presiden Nilai Tak Elok DPR Bangun Gedung Baru

Ekonomi Sedang Krisis, Presiden Nilai Tak Elok DPR Bangun Gedung Baru


Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, hingga saat ini, Presiden masih meminta agar rencana pembangunan tujuh proyek Kompleks Parlemen dikaji kembali. Kondisi ekonomi, menurut dia, harus turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan kajian.
"Presiden beri arahan minta dikaji kembali karena dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, tidak elok bila kemudian beban negara yang seharusnya bisa digunakan di tempat lain menjadi apa yang direncanakan," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Pramono menambahkan, tujuh proyek ini juga tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Menurut Pramono, hal tersebut yang menyebabkan Presiden menolak menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek seusai acara rangkaian sidang tahunan DPR pada 14 Agustus lalu.
Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya meminta Jokowi untuk menandatangani prasasti tujuh proyek itu. Prasasti juga sudah disiapkan di Museum DPR, yang menjadi salah satu tempat yang akan dibangun ulang. Namun, Jokowi hanya meninjau lokasi museum tanpa menandatangani prasasti yang telah disiapkan.
"Tentunya tidak boleh Presiden sebagai kepala pemerintahan melakukan sesuatu yang suatu hari bisa timbulkan pertanyaan dari publik," ucapnya.
Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)


Penulis: Ihsanuddin
Editor: Fidel Ali Permana

Source : http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/18282211/Ekonomi.
Sedang.Krisis.Presiden.Nilai.Tak.Elok.DPR.Bangun.Gedung.Bar
u

Saut Pangiduan Sahala Parulian‎ : Saya Sudah Sangat Kagum dan Hormat Kepada Beliau Berdua.

Ahok Robek Tradisi, Tantang Megawati, Skak DPR Senayan, dan Bakar Spirit Teman Ahok
Saut Pangiduan Sahala Parulian‎ : Saya Sudah Sangat Kagum dan Hormat Kepada Beliau Berdua.

Sejak PILKADA DKI JAKARTA 2012.
Saya Sudah Sangat Kagum dan Hormat Kepada Beliau Berdua.

Banyak Saudara, Teman dan Sahabat Bertanya Mengapa Saya Begitu Respect Kepada Keduanya ?

Saya Hanya Berkata Bahwa Keduanya Adalah Putera Terbaik Indonesia Saat Ini.

Mereka Berdua Pasti Akan Berbuat Yang Terbaik Untuk Indonesia Tanpa Korupsi dan Yang Jelas Tanpa Pamrih !!!

Sampai Saat Ini Setelah 3 Tahun Berlalu, Rasa Hormat dan Kagum Saya Tidak Pernah Berkurang, Malah Semakin Bertambah.

Saya Berdoa Agar Beliau Berdua Selalu Sehat, Kuat, Sabar dan Semakin Amanah.

Pak Jokowi & Pak AHOK, Tetap Semangat !!!

Sunday, August 23, 2015

Kinerja DePeEr Nol Besar Sering Buat Gaduh Pemerintah



Kinerja NOL Besar, sering buat gaduh pemerintah yg kerja keras buat rakyat, sering sakiti hati rakyat dgn berbagai aktivitas foya-foya hamburkan uang rakyat.....gak pantas berhura-hura di atas penderitaan rakyat...

Source : FB Pak Dewo

Sterilkan Kali Ciliwung, Ahok akan Bangun 50 Ribu Unit Rusunawa

Rusunawa Jatinegara (Okezone)

Rusunawa Jatinegara (Okezone)

Sterilkan Kali Ciliwung, Ahok akan 

Bangun 50 Ribu Unit Rusunawa

JAKARTA - Pasca direlokasinya warga 
Kampung Pulo ke rumah susun sewa 
(Rusunawa) Jati Negara, Ahok akan 
membangun 50 ribu unit Rusunawa 
untuk sterilkan pinggiran Kali Ciliwung.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok), siapapun 
tidak boleh mendirikan bangunan di 
sepanjang Kali Ciliwung. Menurutnya, 
dari Depok hingga Jakarta, pinggiran 
Kali Ciliwung harus bersih dan tidak 
boleh menjadi tempat tinggal.
"50 ribu unit Rusunawa akan kami 
siapkan untuk warga yang menduduki 
aliran sungai, dan akan kami pindahkan," 
kata Ahok saat membuka Lebaran 
Betawi yang diselenggarakan Bamus 
Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta, 
Minggu (23/8/2015).
Terkait, warga Kampung Pulo yang telah 
direlokasi ke Rusunawa Jatinegara, Ahok 
menegaskan lewat anggaran dari 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, warga akan memberikan 
kasur ke mereka secara cuma-cuma. 
Lantaran pada saat dilakukan relokasi 
ada beberapa warga yang tak sempat 
mengambil kasurnya tersebut.
"Dan di Kampung Pulo yang sudah 
pindah ke rusun akan kami kasih 
kasur gratis," katanya.
(fds)
Source : http://news.okezone.com/read/2015/08/23/338/1200991/sterilkan-kali-ciliwung-ahok-akan-bangun-50-ribu-unit-rusunawa

Isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah



Isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah 

Mengenai penggusuran kampung pulo saya setuju dengan sikap Ahok.karna sekali lagi beliau bukan semata mata ingin mengusir pribumi atau isu" negatif lainnya.melainkan beliau sudah menelaah sesuai dengan undang" yg berlaku.konkrit Dan jelas.karna itu tanah milik negara.jelas ahok punya hak untuk mengambil kebijakan,walau ada pro dan kontra.itu hal wajar.coba bayangkan kampung pulo itu dekat dengan bantaran sungai ciliwung.dan setiap turun hujan pemukiman didaerah kampung pulo selalu banjir.

Oleh karna itu pemprov DKI jakarta mempunyai kebijakan untuk mengantisipasi banjir tersebut dengan mengalokasikan warga ketempat yg layak huni dan tidak semrawut.yakni Rumah Susun.walau hanya gratis 3bulan.setidaknya itu sudah kebijakan yg baik.karna Ahok masih mau memberikan solusi!.jika warga keberatan,waga masih bisa menyuarakan aspirasinya keAhok sendiri secara baik".bukan tidak mungkin beliau akan menggubris dan menimbang kembali tentang masalah pembayaran tersebut.

Jadi intinya kebijakan Ahok itu sebenarnya sudah efektif dan konkrit.jadi jangan menyebar nyebarkan isu negatif bahwa Ahok ingin mengusir pribumi.itu salah kaprah namanya.beliau hanya ingin jakarta itu aman,bersih,sehat,kondusif dan nyaman.itu saja.


Jika.masih tidak bisa menerima.ingat 1hal saja.beliau bukanlah Tuhan yg Maha Adil lagi Maha Bijaksana.namun beliau selalu ingin memperbaiki dirinya karna ia mempunyai tanggung jawab besar.beliau hanya seorang pemimpin yg "saya tidak perduli omongan kalian yg menghakimi saya dengan kata" ataupun slogan" buruk terhadap saya. saya hanya ingin fokus untuk membenahi warga yg mau saya benahi!"


Source : FB Ksatria Bertasbih Nur

Koment di FB 

Charliss Saya stuju itu, dan tlng koreksi diri dulu sbelum komentar yg bukan2. Pa Ahok buat sperti itu karena ingin supaya jakarta lebih baik dari sebelumx, dan jika memang ada kesalahan itu wajar sajalah manusia tak ada yg smpurna, yg dibutuhkan adalah kita beri solusi bkan untk mexlakan.

Setelah Kampung Pulo, Ahok Akan Gusur Permukiman Ini


Setelah Kampung Pulo, Ahok Akan Gusur Permukiman Ini


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bila penggusuran permukiman di Kampung Pulo selesai maka Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan hal yang sama di sejumlah permukiman lain. Menurut Ahok, target pembongkaran selanjutnya adalah permukiman di Pasar Ikan di Gunung Sahari, Jakarta Utara.

Sama seperti Kampung Pulo, pembongkaran permukiman di Pasar Ikan itu juga upaya normalisasi Kali Ciliwung. "Selanjutnya kami bongkar sepanjang Kali Ciliwung Lama sampai Pasar Ikan," kata Ahok saat ditemui di Universitas Pelita Harapan Festival, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Ahok mengatakan jika daerah Gunung Sahari ingin bebas banjir, maka permukiman Pasar Ikan di bantaran Kali Ciliwung Lama harus dibongkar. "Tinggal tunggu rusun. Itu di Pasar Ikan lebarnya 2,8 kilometer diduduki oleh 940 rumah, akan kami bongkar," kata Ahok.

Ahok mengatakan Pasar Ikan nantinya akan menjadi tempat pompa penyedot air. Ia menjelaskan bahwa di daerah Pasar Ikan sudah disiapkan pompa yang tersambung ke Waduk Pluit sebagai jalur tengah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan berbagai upaya normalisasi kali untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Ahok memastikan upaya normalisasi dengan merelokasi beberapa tempat seperti Kampung Pulo, Kali Sekertaris, dan Kali Ciliwung Lama akan tetap dilanjutkan.

http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/22/083694191/setelah-kampung-pulo-ahok-akan-gusur-permukiman-ini

Saturday, August 22, 2015

DPR tak Bisa Jalan Terus dengan Sikap Ngototnya.

Ilustrasi--MI/Mohamad Irfan
Gambar Ilustrasi

DPR tak Bisa Jalan Terus dengan Sikap Ngototnya.

DPR diharapkan mendengar suara masyarakat yang mengkritik rencana pembangunan tujuh megaproyek senilai Rp1,6 trilun. Apalagi, anggota DPR dipilih oleh rakyat.

"Jika DPR merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, protes publik harusnya menjadi satu aspirasi penting untuk dipertimbangkan. Tak bisa DPR jalan terus dengan sikap ngototnya, seolah-olah mereka lupa bahwa jabatannya itu tidak datang begitu saja tanpa peran suara-suara rakyat yang memilihnya," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada Metrotvnews.com, Jumat (21/8/2015).

Dia menduga, DPR sudah membuat komitmen dengan pihak tertentu. "Jadi ada yang tak bisa diundur-undur lagi karena sudah melibatkan transaksi-transaksi," terang dia.

Jika DPR terus memperjuangkan pembangunan tujuh proyek bernilai Rp1,6 triliun dengan alasan membela kepentingan rakyat, itu hanya menipu. "Itu adalah tagline tipu-tipu DPR untuk melancarkan misi pribadi dan kelompok mereka," ungkap Lucius.

Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta DPR mengkaji ulang pembangunan tujuh proyek DPR. "Presiden minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Tujuh proyek itu terdiri dari alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
(YDH)


http://m.metrotvnews.com/read/2015/08/21/423275/dpr-tak-bisa-jalan-terus-dengan-sikap-ngototnya

KOMENTAR DI FACEBOOK:

Perlukah PEOPLE POWER diaktifkan?

DPR harus diganti atau dibubarkan!

karena semakin lama dibiarkan,
maka semakin banyak kehancuran!

kita harus ingat bahwa fungsi DPR
adalah "Dewan Perwakilan Rakyat"
bukan "Dewan Penghancur Rakyat"

ada peperangan yang seru dibalik layar
yang sudah diatur dalam skenario KMP
yang semakin tercium tajam aromanya:

- dengan menciptakan mafia-mafia
(merusak harga pasar dan sembako)
- dengan mengganggu kinerja JW-JK
(mengacaukan program-programnya)
- dengan menghasut para pemerintah
(melakukan tindakan korupsi/boros)
- dengan mengadu domba rakyat
(menciptakan media info berbau sara)
- dengan menaikkan harga pasar
(membuat situasi buruk saling serang)
- dan lain-lain yang belum diketahui lagi
(masih dalam proses pemantauan)

sampai kapan mereka terus menari
diatas penderitaan rakyat-rakyatnya?



Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir

Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir

Penggusuran permukiman Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015) Foto: Rachman Haryanto

Menteri Agraria: Langkah Ahok Tepat, Selamatkan Warga Kampung Pulo dari Banjir


Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendukung langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut Ferry, Ahok justru menyelamatkan warga dari banjir.

"Di sana bukan penggusuran, tapi penataan wilayah. Kalau dibiarkan saja kan banjir. Dalam rangka mengatasi banjir, maka warga harus dipindahkan, direlokasi," ujar Menteri Ferry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Ferry menilai, langkah Pemprov DKI sudah tepat menyediakan rusun bagi warga bantaran kali, bahkan sekelas apartemen. Warga pun kata Ferry, sebetulnya sudah menerima karena tidak ingin terus-menerus terkena banjir.

"Dari awal mereka mau direlokasi, karena selamatkan mereka dari musibah banjir yang tiap tahun pasti hadir. Kalau dengan mereka pindah ditata, tidak saja hindarkan warga dari banjir, tapi potensi banjir di DKI berkurang," ujar menteri berkacamata itu.

Karenanya menurut Ferry, membaca peristiwa yang terjadi di Kampung Pulo harus dilihat dalam kacamata saat banjir menenggelamkan Kampung Pulo, di mana warga sangat kesusahan. Tidak saja seperti sekarang. 

"Kalau terus di sana kan banjir, kalau nggak ditolongin gimana. Jadi kalau potret begituan pada saat banjir. Kalau Pemda DKI biarkan banjir karena orangnya nggak mau direlokasi, kan soal juga," ucap politisi NasDem itu.

"Lalu kalau dibiarkan dan menyerah, kita semakin sengsarakan masyarakat. Kan begitu, sudah tahu banjir kok (Pemprov) dilihati saja," imbuhnya.

http://news.detik.com/berita/2997749/menteri-agraria-langkah-ahok-tepat-selamatkan-warga-kampung-pulo-dari-banjir

Saya optimistis produksi kepiting, rajungan dan lobster dalam negeri akan membaik.



Saya optimistis produksi kepiting, rajungan dan lobster dalam negeri akan membaik.

Sebarkan pesan ini ke sebanyak-banyaknya teman Anda:

Sejak tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan peraturan tentang larangan menangkap serta menjual lobster, kepiting dan rajungan yang sedang bertelur. Mengapa?

Peraturan tersebut kita buat karena setiap tahun produksi dalam negeri dan ekspor terus menurun. Kepiting dan lobster yang seharusnya berkembang biak, jus
tru dijual dan dikonsumsi.

Kalau saya tidak berani keluarkan aturan, 5 tahun lagi kepiting dan rajungan akan habis, begitu juga dengan lobster. Sebelum semua terlambat lebih cepat lebih baik.

Saya optimistis produksi kepiting, rajungan dan lobster dalam negeri akan membaik. Ini akan mampu mendongkrak produksi dalam negeri dan mampu memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha.

Saya ambil contoh Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu daerah pengekspor lobster terbesar di Indonesia. Rata-rata, NTB mengekspor 5 juta ekor lobster dengan bobot 20 gram per ekor atau ukuran kecil dalam kurun waktu satu tahun ke Vietnam. Lobster tersebut dihargai Rp 100 ribu per kilogram.

Harga baby lobster tadi hanya Rp 100 ribu per kilogram. Kalau itu ditunggu besar, dengan ukuran 300 gram dikalikan 5 juta ekor dengan harga Rp 500 ribu per kilogram, maka jadi lebih besar untungnya bagi kita.

Coba bayangkan kalau kambing betina bunting, lalu disembelih: bagaimana kambingnya bertambah? Ini memang berat, tapi toh lobster itu tidak akan ke Australia. Diam aja di situ. Tidak kemana-mana. Apa harus dikasih makan di laut, kan tidak juga.

Saya tegaskan, saya tidak melarang bisnis lobster dan kepiting. Namun yang kita larang adalah penangkapan kepiting, rajungan dan lobster yang bertelur untuk diperjualbelikan. Jadi, setelah kepiting telurnya lepas, ia boleh ditangkap.

Ketika saya mengeluarkan kebijakan ini, banyak orang yang pro dan kontra. Bahkan saya dimaki-maki lewat media sosial. Ada juga yang mengancam lewat SMS akan menyantet saya tujuh turunan. Tapi saya tetap memegang komitmen untuk menjaga keberlanjutan laut kita, juga meningkatkan produksi hasil laut.

Tidak menangkap satu kepiting bertelur berarti kita telah mengembalikan banyak sekali kepiting.

Kita belum terlambat..


#AYOKERJA

Jalesveva Jayamahe!

Foto: lobster di Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur

http://susipudjiastuti.org/

Wednesday, August 19, 2015

Menhan Ryamizard: Kasihan Pak Jokowi!

Dok: Presiden Jokowi. Foto: Antara

Menhan Ryamizard: Kasihan Pak Jokowi!

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengisahkan banyak hal tentang upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan kedaulatan pangan yang dimiliki negara ditengah lesunya kondisi perekonomian. Rapat kabinet dua bulan terakhir didominasi dengan pembahasan pangan hingga larut malam.
"Kasihan Pak Jokowi rapat terus dari pagi sampai malam. Dia itu di pikirannya hanya mau kerja-kerja terus," kata Ryamirzad, saat berbincang dengan wartawan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Ryamizard pun mengaku sampai menginstruksikan langsung ajudan Presiden agar mengingatkan Jokowi menjaga kesehatannya. "Saya panggil itu ajudan-ajudan, saya perintahkan untuk jangan lupa mengingatkan Presiden tidur dan makan. Bagaimana juga itu Presiden kita lho," ujar dia.
Soal ketahanan pangan ini, diungkapkan Ryamizard, juga menjadi agenda khusus jajaran Kementeriannya mendukung penuh upaya Presiden. Menurut dia, saat ini Presiden sudah menyiapkan berbagai hal agar negara dapat bertahan soal pangan di tengah goncangan lesunya perekonomian.
"Presiden jokowi, sudah menyiapkan berbagai pembangunan untuk ekonomi, seperti pembangunan waduk-waduk itu untuk pertanian. Ya dua tahun lagi kita akan rasakan perbaikan. Ini memang tidak bisa cepat, ya kita tunggu saja," ungkap Menhan.
http://nasional.rimanews.com/politik/read/20150819/229653/Menhan-Ryamizard-Kasihan-Pak-Jokowi-

Data BPK Benarkan Ahok, Pembelian UPS Inisiatif DPRD DKI



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).


Data BPK Benarkan Ahok, Pembelian UPS Inisiatif DPRD DKI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014 tidak melalui pembahasan antara DPRD DKI dan pihak eksekutif. BPK menyatakan, pengadaan alat tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi E DPRD.

Berdasarkan draf laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, BPK menyatakan, pengadaan UPS tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) eksekutif, baik di BPAD maupun di masing-masing suku dinas.

Pengadaan UPS pada 2014 sendiri diperuntukan bagi 25 sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

"Penambahan kegiatan pengadaan UPS pada anggaran BPAD dan anggaran masing-masing suku dinas hanya didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI yang hanya ditandatangani oleh pimpinan komisi E DPRD DKI," tulis BPK di halaman 214 draf tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah berulang kali menyatakan pengadaan UPS tidak melalui persetujuan eksekutif. Namun, pernyataan Basuki selalu dibantah Wakil Ketua DPRD yang juga koordinator Komisi E saat itu, Abraham Lunggana.

Lunggana menyatakan, pembelian UPS telah sesuai kebutuhan dan disetujui oleh eksekutif, dalam hal ini oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan.

Kompas.com masih mencoba mengkonfirmasi ke Lunggana terkait fakta terbaru ini.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Alsadad Rudi
Editor: Ana Shofiana Syatiri

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/18/12534241/Data.BPK.Benarkan.Ahok.Pembelian.UPS.Inisiatif.DPRD.DKI?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Berkat Jokowi, Dua Negara Rebutan Investasi di Indonesia bangun Peternakan Sapi

Jokowi

Berkat Jokowi, Dua Negara Rebutan Investasi di Indonesia bangun Peternakan Sapi

Investor asal Brasil saat ini tengah membangun peternakan sapi seluas 3.000 hektar di Pulau Sumba bagian timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditargetkan pembangunan infrastrukturnya selesai Desember tahun ini. 

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Peternakan, Syukur Iwantoro, mengatakan untuk tahap awal, peternakan ini akan mengembangbiakan 3.000 ekor sapi indukan.

"Di Sumba Timur ada 3.000 ha sedang dibangun (peternakan), investornya dari Brasil. Sekarang lagi proses pembangunan infrastruktur. Kapasitasnya baru tahap awal, kira-kira 3.000 ekor. Desember ini bisa diresmikan. Sebagian sapi indukannya dari Australia, tapi investornya dari Brasil," kata Syukur kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Selain investor asal Brasil tersebut, sambungnya, beberapa perusahaan asal Australia juga sudah menandatangani komitmen investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membangun peternakan sapi. Izin prinsip untuk investor asal Australia sudah diberikan, kini sedang dicarikan lahan di Pulau Sulawesi. 

"Beberapa perusahaan Australia sudah tanda tangan ke BKPM. Izin prinsipnya keluar. Lahannya dicari di Sulawesi. Lagi dibahas juga izin-izinnya dengan kemeterian terkait," dia menuturkan.

Tak hanya di Sulawesi, investor asal negeri kangguru juga berminat membangun peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit (integrasi sapi-sawit) di Lampung. 

"Di Lampung, juga investor dari Australia, mau integrasi sapi-sawit," ucapnya.

Pihaknya berupaya mempercepat realisasi investasi-investasi tersebut melalui kelompok Upaya Khusus (Upsus) percepatan investasi peternakan sapi dengan BKPM agar Indonesia bisa swasembada daging sapi. 

"Kami dengan BKPM ada kelompok Upsus percepatan investasi peternakan sapi. Kami upayakan percepat proses izin-izinnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan beberapa lokasi untuk lahan peternakan sapi, yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Buru, dan Kalimantan Timur.

"Investasi sapi, kita mencoba membuat peternakan di NTT, NTB, Pulau Buru, dan Kalimantan Timur," dia menjelaskan.

Diakuinya bahwa infrastruktur di lokasi-lokasi yang disiapkan tersebut memang belum sempurna. Namun, pemerintah akan melengkapi infrastruktur-infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, misalnya jalan raya dan pelabuhan, bila investasi terealisasi. 

"Nanti dibangun satu-satu, yang jelas infrastruktur jalan raya sudah bagus," katanya.

Amran menyebut investor dari beberapa negara asing telah menyatakan minatnya membangun peternakan sapi di Indonesia, di antaranya dari Brasil, Australia, dan Selandia Baru. Dia berharap semuanya dapat benar-benar terealisasi. 

"Ada dari Brasil, Australia, Selandia Baru, mudah-mudahan jadi semua," ucapnya.

Terkait masalah kepastian lahan yang diminta para investor, Amran mengaku masih berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Katanya, Menteri LHK Siti Nurbaya prinsipnya sudah menyetujui penyediaan lahan untuk peternakan.

"Sementara koordinasi dengan Menteri LHK. Tapi prinsipnya Menteri LHK setuju," tutupnya.
Source : http://nyapnyap.com/96-berkat-jokowi-dua-negara-rebutan-investasi-di-indonesia-bangun-peternakan-sapi.html

66 Jenis Izin Selesai Sehari, Warga Akui Pungli Menghilang dari Kelurahan

(dari kiri ke kanan) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedi Harahap, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat inspeksi mendadak (sidak) di BPTSP DKI, Rabu (22/7/2015).

66 Jenis Izin Selesai Sehari, Warga Akui Pungli Menghilang dari Kelurahan


Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu resmi melayani pengurusan 66 jenis perizinan dalam tempo satu hari di 318 gerai layanan di tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan di DKI Jakarta. Sebelumnya, butuh waktu 2-14 hari untuk mengurus 66 jenis izin itu. Lokasinya pun tersebar di banyak instansi.
Di lapangan, penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini sudah mulai dilaksanakan meski di tengah keterbatasan sarana pendukungnya. Warga pun mulai merasakan manfaatnya.
"Semangatnya memberikan layanan perizinan yang mudah bagi masyarakat. Inovasi ini memangkas waktu pengurusan izin dengan tiga prioritas, yakni tidak ada keterlambatan (zero delay), pengaduan (zero complaint), dan layanan prima di 318 gerai," kata Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi, di Kantor PTSP Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/8).
Sebelumnya, beberapa jenis izin butuh waktu 8-14 hari untuk pengurusannya, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal yang mencapai 14 hari, izin mempekerjakan tenaga asing (8 hari), dan surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (10 hari).
BPTSP DKI Jakarta mulai beroperasi 2 Januari lalu. Setelah di tingkat kota/kabupaten, kantor layanan dikembangkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Edy menargetkan semua jenis perizinan, yang totalnya mencapai 518 jenis, bisa dipersingkat pengurusannya pada September mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, kemudahan perizinan secara tak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan layanan yang pasti dan mudah, investor tak perlu menghabiskan banyak waktu dan uang. "Kami sedang mengatur bagaimana pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk tak lagi 5 hari, tetapi 1 hari saja," ujarnya.
Menurut Basuki, hambatan utama perbaikan layanan BPTSP antara lain karena ada "rezeki" yang selama ini dinikmati pihak-pihak tertentu dalam pengurusan beragam perizinan tersebut. Oleh karena itu, dia berharap PTSP lebih kuat. Tak hanya bersikap ramah, petugas PTSP harus berani dan berintegritas.
Keterbatasan sarana
Pemantauan di lapangan menunjukkan, beragam cara dilakukan petugas PTSP di tengah keterbatasan sarana pendukung untuk melayani warga. Petugas PTSP di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, misalnya, merespons kebutuhan warga melalui surat elektronik (e-mail) dan telepon.
"Ini dilakukan karena belum ada sistem online terpadu di tingkat kelurahan," kata Budya Priyanto, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Bangka, Selasa.
Budya menyatakan, warga bisa menanyakan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus perizinan melalui surat elektronik. Setelah berkas lengkap, warga tinggal membawa berkas itu ke kantor untuk mengurus perizinan. "Saya menghubungkan e-maildi komputer dengan telepon seluler. Sewaktu-waktu saya bisa merespons e-mail," kata Budya.
David, karyawan bidang hukum perusahaan agen perjalanan, mengakui pelayanan perizinan di tingkat kelurahan sudah lebih baik. David yang datang ke Kantor PTSP Kelurahan Bangka untuk mengurus surat tanda daftar usaha pariwisata menyatakan, sejak sistem PTSP berlaku, tak ada lagi pungutan liar dari petugas kelurahan.
Semua transaksi keuangan dilakukan melalui rekening Bank DKI. Petugas juga selalu melampirkan dan memverifikasi data transaksi keuangan. "Kalau dulu, apa-apa butuh duit," katanya.
PTSP juga sudah diterapkan di wilayah lain DKI Jakarta. Dian Permatasari, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, mengatakan, pelayanan satu hari (one day service/ODS) itu bahkan sudah dimulai sejak Februari lalu.
Di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ODS sudah disosialisasikan sejak sebulan lalu. Camat Kembangan Slamet Riyadi mengatakan, pelayanan bisa selesai dalam tempo satu hari asal pemohon membawa dokumen yang lengkap dan pemohon diharapkan datang sendiri.
Pelayanan ODS juga telah diterapkan di PTSP Kota Jakarta Timur sejak 3 Agustus. Namun, dengan catatan, permohonan diajukan pagi hari karena membutuhkan proses verifikasi dokumen yang bisa memakan waktu lebih dari tiga jam.
Kepala Kantor PTSP Jakarta Timur Suryono mengatakan, dalam sehari, PTSP di Kantor Wali Kota Jakarta Timur menerima 120 permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin. "Oleh karena itu, hanya dokumen yang masuk pagi hari yang dapat selesai dalam satu hari. Jika masuk siang hari, baru bisa selesai keesokan harinya," katanya. (ART/DNA/MKN/JAL/DEA/MDN)
Artikel ini telah tayang di harian Kompas edisi 19 Agustus 2015, di halaman 25 dengan judul "66 Jenis Izin Selesai Sehari".

Editor: Ana Shofiana Syatiri
SumberHarian Kompas

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/19/15133701/66.
Jenis.Izin.Selesai.Sehari.Warga.Akui.Pungli.Menghilang.dari.Kelurahan

Thomas Lembong: Jokowi Presiden Pintar, Jagoan Ekspor

Thomas Trikasih Lembong

Thomas Lembong: Jokowi Presiden Pintar, Jagoan Ekspor


Data Badan Pusat Statistik menunjukkan turunnya kinerja ekspor sepanjang Juli 2015. BPS mencatat ekspor Indonesia sebesar USD 11,41 miliar. Nilai ini turun 15,53 persen dibanding ekspor bulan sebelumnya. Dan turun 19,23 persen ketimbang ekspor pada Juli 2014.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melihat perlunya memberikan dukungan secara nyata ke pelaku industri tanah air agar mereka terdorong menggenjot ekspornya. Dia menyelipkan pujian untuk Presiden Joko Widodo yang diakuinya cukup mahir dalam urusan ekspor.

"Tentunya tugas kita ke depan bagaimana kita bisa melayani segera dengan baik kawan-kawan di industri yang berpotensi ekspor dan seperti pernah saya ungkapkan, bapak Presiden ini jagoan ekspor," ungkap Mendag Lembong di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Dia beralibi, tidak hanya Indonesia, negara lain juga mengalami pelemahan kinerja ekspor. Perlambatan ekonomi global kembali dijadikan pembenaran pemerintah akan merosotnya kinerja ekspor nasional.

"Permintaan ekspor bukan cuma Indonesia, tapi semua negara mengalami pelemahan permintaan terhadap barang dan jasa ekspor," ujarnya.

Meski terkena dampak ekonomi global, Mendag Lembong yakin negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia masih dapat bekerja sama dengan baik.

"Negara-begar tujuan ekspor kita masih loyal. Meskipun kalau saya lihat neraca perdagangan bulan ini juga periode tujuh bulan sejauh ini yang mencolok adalah neraca dagang kita lebih tertolong dari kolapsnya impor belum dari kinerja ekspor yang membaik," jelasnya.

Sebelumnya, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggenjot kinerja perdagangan. Justru sebaliknya, kinerja ekspor Juli 2015 semakin melemah. Ekspor sepanjang Juli 2015 mengalami penurunan 15,53 persen (MoM) dan 19,2 persen (YoY). Secara rinci, kinerja ekspor nonmigas pada Juli 2015 tercatat sebesar USD 10,0 miliar, turun 17,2 persen (MoM) dan 14,1 persen (YoY). Sementara di sisi migas, kinerja ekspornya tercatat USD 1,4 miliar, turun 1,3 persen (MoM) dan 43,0 persen (YoY).

Penurunan terbesar terlihat dari ekspor nonmigas ke Australia, Belanda, dan Singapura. Sementara, selama Januari-Juli 2015 ekspor nonmigas yang masih tumbuh positif mengarah ke Arab Saudi, Vietnam, India, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kinerja ekspor bulan Juli 2015 dibandingkan Juli 2014 menunjukkan terjadinya penurunan pada seluruh sektor, baik sektor pertanian, sektor industri, sektor migas, dan sektor pertambangan.

Source : http://nyapnyap.com/102-thomas-lembong-jokowi-presiden-pintar-jagoan-ekspor.html

Jokowi Tokoh Paling Berpengaruh di Indonesia

Jokowi Tokoh Paling Berpengaruh di Indonesia

Jokowi Tokoh Paling Berpengaruh di Indonesia

Tak terbantahkan bahwa posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini telah menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tokoh paling berpengaruh di Indonesia.
Majalah Men’s Obsession yang terbit di Jakarta memilih Jokowi sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Men’s Obsession edisi Agustus 2014 menampilkan tema utama ’70 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2015’, dan Jokowi disebut sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Ribuan eksemplar majalah itu dibagikan secara gratis pada acara HUT ke-70 Kemerdekaan RI Senin 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakarta.

Nama Jokowi bak rising star yang fenomenal di pentas politik nasional. Bermula dari hanya pejabat lokal, Walikota Solo (2005-2010) dan 2010 – 2015 (yang dijalaninya hanya sampai 2012), karier dan pengaruh politiknya terus meroket jadi Gubernur DKI Jakarta, September 2013. Hingga akhirnya dipercaya rakyat menjadi jadi orang nomor satu di Indonesia sejak 20 Oktober 2014 lalu.

Pidato perdana Jokowi sebagai Presiden diberi judul ‘Di bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi’. Pemerintah berjanji memastikan setiap rakyat merasakan kehadiran pemerintah, menyerukan rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras, serta bertekad mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.
Jokowi dikenal masyarakat sebagai sosok yang sederhana, lugu, jujur, namun siap bekerja untuk melayani rakyat Indonesia. Memulai usaha dari skala kecil, Jokowi menjadi pedagang mebel dan pembuat taman, kemudian menjadi eksportir mebel. Hingga berhenti menjadi pengusaha, Jokowi tidak menunggak gaji karyawannya dan tidak punya utang yang sampai harus digugat bangkrut ke Pengadilan Niaga.

Setelah 20 tahun menjadi pengusaha, tahun 2005 Jokowi terpilih menjadi Walikota Solo. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun, dengan berbagai kemajuan yang dicapai di bawah kepemimpinannya, rakyat Solo kembali mempercayakan kepemimpinan kotanya kepada Jokowi, Tak tanggung-tanggung, ia meraih 91% suara.

Gebrakan Jokowi lainnya adalah ketika sukses memindahkan para pedagang kaki lima di seputaran Pasar Solo dengan mulus dan damai. Itu dilakukan lewat lobi mengajak makan siang bersama semua pedagang kaki lima di sana.
Kemudian, pria kelahiran Surakarta (Solo), Jawa Tengah, 21 Juni 1961 itu memerintahkan para satpol PP setempat bersikap ramah dalam menata kota Solo. Atas prestasi itu Jokowi dianugerahi walikota terbaik bidang partisipasi pembangunan masyarakat dari sebuah organisasi di Thailand.
Sejak itu alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu terus berkibar. Lewat program mobil nasional yang dirakit para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dinamai Esemka, Walikota Solo Jokowi “menantang” produsen mobil asal Jepang yang mendominasi penjualan mobil di Tanah Air.

Suami dari Hajjah Iriana dan ayah dari tiga anak, Gibran Rakabuming, Raka Kahiyang dan Ayu Kaesang Pangarep itu sejak lama memiliki kebiasaan blusukan ketika jadi Walikota Solo. Dilanjutkan di Jakarta setelah jadi Gubernur DKI Jakarta. Kesuksesan di Jakarta Lewat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar dilanjutkan hingga kini setelah jadi Presiden RI, lewat Kartu Indonesia Sehat agar masyarakat miskin punya akses terhadap pengobatan. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar yakni wajib belajar 12 dengan bebas biaya dan bebas dari segala pungutan.

Program ekonomi kerakyatan Jokowi didasari dari keberhasilannya menata pedagang di Pasar Klewer, yakni wareg (kenyang), waras (sehat) dan wasis, atau berketerampilan dan berpendidikan). Dalam arti lain, kemandirian ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Di sektor pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi harus didorong menjadi soko gurunya ekonomi Pancasila termasuk akan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif sehingga semakin melengkapi upaya pemerintah dalam memberikan akses yang seluas luasnya kepada pelaku pelaku ekonomi baru.

Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian Kabinet Indonesia Kerja, yaitu: kedaulatan pangan yang mensejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi maritim Indonesia, penguatan teknologi inovasi. Pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mendatangkan investasi dan memajukan industri maju yang bakal membuka lapangan kerja.

Pemerintahan Presiden Jokowi, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendesain konsep ‘Tol Laut’ yang terbagi atas Pelabuhan Internasional, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.
Pelabuhan Utama sebagai jalur tol laut yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.
Pelabuhan Pengumpul yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura. Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.

Kemudian membangun infrastruktur jalan baru 2000 km, terutama di Sumatera dan luar Jawa. Memperbaiki jalan rusak terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Untuk mengembangkan pasar. Pemerintah membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Memperbaiki pasar tradisional yang sudah ada, agar menarik bagi pengunjung dan bisa bersaing dengan mal.
Kemudian membangun agribisnis kerakyatan dengan memberikan dukungan modal. Para petani dan pemuda desa dapat mengembangkan pertanian menjadi moderen.Memberikan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi di hulu dan menengah. Penanggulangan kemiskinan di pertanian dan dukungan regenarasi bagi petani.

Membangun pusat ilmu pengetahuan dan techno-park di seluruh Indonesia. Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera di atas dicapai melalui: reformasi agraria, pembukaan lahan 9 juta hektar bagi petani miskin dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial menyeluruh.
Untuk mengembalikan jalan ideologi bangsa, Jokowi menjalankan konsep Trisakti. Jalan Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa ke depan. Inilah yang disebut Revolusi Mental.
Jokowi-JK juga mencanangkan 9 program (Nawa Cita). Yakni memprioritaskan tercapainya kedaulatan pangan, pembangunan infrasruktur (pertanian, kemaritiman, transportasi), pembangunan manusia (KIP, KIS, Kartu Keluarga Sejahtera) mengingat negara wajib memberikan jaminan kebutuhan mendasar rakyat atas pangan, pendidikan dan kesehatan.

Lantas, setelah lebih dari setahun berkuasa. Bagaimana kinerjanya? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengklaim sejumlah prestasi yang ditorehkan Kabinet Kerja. Pengurangan subsidi BBM tersebut dialihkan untuk sektor produktif. Serta perlahan tapi pasti memberangus mafia migas.
Prestasi kedua, pemerintah melalui kebijakannya mampu mengurangi mafia-mafia minyak dan gas (migas) walaupun masih dalam tahap awal. Ketiga, dalam kurun waktu 90 hari, pemerintah sukses menertibkan aspek kelautan dan kemaritiman Indonesia. Pencurian ikan sebelumnya mencapai Rp 300 triliun per tahun. Dengan ditenggelamkannya beberapa kapal dan kebijakan lain, sudah terasa produksi ikan di beberapa daerah meningkat sangat bagus.

Pemerintah juga telah mengupayakan memaksimalkan potensi laut dalam rangka membangun kembali kekuatan Indonesia sebagai negara maritim (Deklarasi Djuanda, Indonesia adalah negara kepulauan) dengan mengubah orientasi laut sebagai halaman depan hingga ZEE 200 mil melalui instrumen Kementerian Kordinator Kemaritiman, penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta kebijakan yang berpihak kepada nelayan tradisional, memodernisasi alat tangkap dan menenggelamkan kapanl-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Pemerintah dan Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) juga telah mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional. Dengan perbaikan ini, investasi di Indonesia akan terasa lebih mudah, hambatan disingkirkan, dan iklim investasi lebih bergairah.

Dalam lawatan ke pertemuan regional dan bilateral di RRT, Korea, Australia, Presiden telah mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia, utamanya di luar Jawa untuk berbagai sektor dalam rangka mempercepat distribusi kesejahteraan karena percepatan pembangunan Indonesia saat ini tidak bisa hanya bergantung dari APBN.

Dari sisi penegakan hukum, dalam rangka menjaga generasi muda dari kehancuran akibat narkoba dan psikotropika, Presiden Jokowi pemerintah tegas mendukung hukuman mati kepada bandarnya.
Di sektor Pertahanan, pemerintah berkomitmen meningkatkan industri pendukung pertahanan yang telah berhasil membuat produk standar internasional seperti Panser Anoa, Senapan Serbu (SS), industri galangan kapal, kerjasama teknologi pembuatan kapal perang dan kapal selam yang kesemuanya itu untuk meningkatkan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI darat, laut dan udara.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah mengupayakan aparatur yang efisien dan melayani, menginstruksikan untuk mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rapat dan mewajibkan panganan lokal berbahan dasar singkong sebagai menu sajian.

Ini penting untuk mengubah kultur bangsa kita bahwa beras bukalah satu-satunya sumber karbohidrat. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan yang melibatkan lintas sektoral untuk membuka isolasi dengan pemerintah terdekat. (Reza/Pul/ARH)
Source : 
http://obsessionnews.com/jokowi-tokoh-paling-berpengaruh-di-indonesia/


Bikin Jalan Kalimantan Hingga Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T Digelontorkan

Bikin Jalan Kalimantan Hingga Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T Digelontorkan
foto islustrasi

Jakarta -Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

"Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019," jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. "Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," tutupnya.

Source : http://finance.detik.com/read/2015/07/16/173232/2970553/4/2/bikin-jalan-kalimantan-hingga-perbatasan-malaysia-rp-151-t-digelontorkan