Kritik Kostum Militer Presiden, Relawan: Cara Berpikir Nashidik Sesat

Kritik Kostum Militer Presiden, Relawan: Cara Berpikir Nashidik Sesat

Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian militer saat bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Nashidik menilai penampilan Presiden Jokowi memalukan dan menggelikan.

Kritikan Nashidik ini dikecam oleh Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat. Dia menilai cara berpikir Nashidik sesat dan tak beralasan.

Menurut Reinhard, berpakaian militer itu bukan identik dengan "menggelikan dan mempermalukan Presiden" seperti yang dituduhkan Rachlan Nashidik, justru itu menjadi kebanggaan tersendiri di tubuh TNI, khususnya yang sedang berlelah-lelah dalam latihan perang.

"Kalau kita tanya kepada seluruh prajurit TNI, justru itu merupakan perhatian dan dukungan kepedulian penuh Presiden Joko Widodo kepada prajurit TNI yang sedang berlatih dan bertugas menjaga perbatasan di Tanah Air," ujar Reinhard dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, Jumat (19/6).

Reinhard juga menilai berpakaian militer bukan berarti kurangnya kemampuan cara berpikirnya Presiden Joko Widodo sebagaimana yang dituduhkan Rachlan Nashidik.

Nashidik, katanya, sangat subjektif dan memperlihatkan pemikirannya yang dangkal dan sesat, meletakan dasar atas suatu analisa dari sebuh "kostum".

"Tapi bukan dalam konteks isi pandangan pemikiran Presiden soal bernegara, khususnya soal isu militer, ini aneh, sesat dan tidak mendidik, cenderung sangat subjektif," tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan berpakaian militer, Jokowi mau menunjukan tidak ada lagi dikotonomi (pertentangan) antara sipil dan militer, setelah reformasi tahun 1998, dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI) telah dihapuskan, dan hukum positip sudah jelas dan tegas telah memisahakan peran sipil dan militer dalam bernegara.

"Jadi tidak ada lagi cara pandang sesat dan iseng Rachlan Nashidik untuk mencari popularitas atas sebuah bahan analisa kostum yang dikait-kaitkan dengan supremasi sipil dalam negara demokrasi, UU sudah tegas memisahakan antara sipil dan militer," terangnya.

Menurut Reinhard, tidak ada hubungan sebab dan akibat, ketika Presiden menggunakan seragam militer, dianggap menunjukkan betapa rendahnya penghargaan pada sejarah perjuangan demokrasi kita. Kata Reinhard, pikiran sesat Rachlan Nashidik atas sebuah analisa kostum yang tidak ada hubungan sebab dan akibat, dikaitkan dengan isu penghargaan pada sejarah perjuangan demokrasi justru memperlihatkan kebutaan beliau akan ketersesatan cara berpikir dirinya sendiri.

"Analisa atas kostum Presiden Joko Widodo, justru mencerminkan kedangkalan kualitas pengetahuan Rachlan Nashidik sebagai kader Partai Demokrat, beliau ternyata tidak mengerti perkembangan hukum, di kala demokrasi kita sudah berubah ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Yustinus Paat/PCN

Source : http://www.beritasatu.com/nasional/283885-kritik-kostum-militer-presiden-relawan-cara-berpikir-nashidik-sesat.html

Read More

Merasa Ada yang Disembunyikan di Pelabuhan, Jokowi Ancam Copot Menteri

KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015).

Merasa Ada yang Disembunyikan di Pelabuhan, Jokowi Ancam Copot Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal oknum yang memperlambat dwelling time atau waktu tunggu kontainer. Jokowi bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.

"Kita harus terbuka. Saya tanya, enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi saat memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015) siang.

Hadir dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

Rapat itu digelar setelah Jokowi memantau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses tibanya peti kemas hingga keluar dari pelabuhan dinilai Jokowi masih sangat lambat.

Di Singapura, misalnya, sudah mencapai satu hari. Sementara Indonesia masih berkutat di angka 5,5 hari. Jokowi menargetkan Indonesia bisa mengejar sampai 4,7 hari.

"Urusan kita adalah urusan melayani, urusan masalah tracking, loading. Memang itu urusannya pemain bisnis, tetapi sekali lagi sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," ucap Jokowi.

Di luar Tanjung Priok, Jokowi bahkan menyoroti ada pelabuhan yang dwelling time-nya bisa mencapai 25 hari. Lamanya proses karantina di pelabuhan itu membuat pemborosan biaya logistik. Namun, apabila masa karantina barang di pelabuhan bisa dipersingkat menjadi 4,7 hari maka akan ada penghematan Rp 780 triliun per tahun.

"Saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga. Jadi saya jangan ceritain yang baik-baik. Saya tanya tadi tiga kali hal yang tidak baik, siapa yang paling lambat, instansi mana paling lambat, itu untuk kita perbaiki," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram.

Jokowi berjanji akan memeriksa dengan caranya sendiri setiap perkembangan yang ada di lapangan.

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/15225041/Merasa.Ada.yang.Disembunyikan.di.Pelabuhan.Jokowi.Ancam.Copot.Menteri

Read More

Jokowi ancam Pecat Menteri, Tanjung Priok Masalahnya

Jokowi ancam Pecat Menteri, Tanjung Priok Masalahnya

Presiden Joko Widodo mengancam mencopot para menteri dan jajaran jika tidak bisa menurunkan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Jokowi merasa ada yang dirahasiakan saat mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kita harus terbuka, saya tanya tidak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja Dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (17/6).

Jokowi menginginkan pelabuhan lebih cepat, lebih efisien dalam memberikan pelayanan, baik terhadap para importir maupun eksportir. Presiden kecewa mendengar jawaban saat kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok bahwa dwelling time masih ada yang tiga hari, 20 hari bahkan sampai 25 hari.

"Kita sebagai institusi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekatinya, tidak usah menyamai 'dwelling time' negara-negara tetangga," harapnya.

Jokowi menegaskan bahwa kondisi seperti ini sudah lama terjadi dan ketidakefesienan tersebut membuat kerugian mendekati Rp 780 triliun.

"Jadi jangan diceritain hal-hal yang baik saja. Siapa yang paling lambat dan mana yang paling baik. Kita harus perbaiki, kita harus terbuka. Bertanya tidak ada jawabannya dan akan saya cari sendiri jawabannya, dengan cara saya sendiri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman 28 tahun menghadapi pelayanan bongkar muat di pelabuhan terkait impor dan ekspor.

"Fakta-fakta itu sudah jadi makanan keseharian saya. Saya minta kementerian lembaga perbaiki semuanya. Nanti akan saya cek, di lapangan, dengan cara saya sendiri," katanya. 


Dalam pertemuan tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa pejabat terkait lainnya.

http://news.attasites.com/59-jokowi-ancam-pecat-menteri-tanjung-priok-masalahnya.html

Read More

Rapat Bahas RUU Nelayan, Hanya 11 dari 50 Anggota DPR yang Hadir

 Foto Rapat RUU Perlindungan Nelayan (Lani-detikFinance)

Rapat Bahas RUU Nelayan, Hanya 11 dari 50 Anggota DPR yang Hadir

Jakarta -Hari ini, Komisi IV DPR membahas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Namun hanya sedikit Anggota Komisi IV yang hadir.

Dari pantauan detikFinance, dari 50 Anggota Komisi IV yang ada, hanya 11 Anggota yang hadir.

"Beberapa Anggota Komisi IV DPR juga bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran, Badan Musyawarah. Dan beberapa belum hadir karena macet dan kesibukan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron saat membuka rapat, Rabu (17/6/2015).

Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Sekolah Tinggi Perikanan, I Nyoman Suyasa. Kemudian ada juga Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero), Abdussalam Konstituanto. Terakhir hadir Direktur PT Perikanan Indonesia, Agus Suherman.

Rapat dimulai pukul 11.00 WIB, mundur dari jadwal awal di pukul 10.00 WIB.

(dnl/hen) 

http://finance.detik.com/read/2015/06/17/114929/2944669/4/rapat-bahas-ruu-nelayan-hanya-11-dari-50-anggota-dpr-yang-hadir

Read More

KALAU TIDAK MAU DIKONTROL OLEH RAKYAT, JANGAN MENJADI PEJABAT PUBLIK.

Ilustrasi ( Abdullah Hehamahua 

Abdullah Hehamahua ( Bekas Penasihat KPK) Mengatakan :  KALAU TIDAK MAU DIKONTROL OLEH RAKYAT, JANGAN MENJADI PEJABAT PUBLIK. 
(MetroTv 18 Jun 2015 jam 19.15 )

MA Diminta Batasi Kewenangan Hakim Praperadilan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung disarankan mengeluarkan surat edaran untuk mengatur batasan kewenangan hakim praperadilan sebelum ada amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"MA perlu segera menerbitkan edaran yang menetapkan bahwa para hakim harus merujuk KUHAP tentang domain praperadilan," kata mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Abdullah mengatakan, batasan yang dimaksud yakni pengambilan keputusan hakim yang diatur dalam KUHAP. "Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, ganti rugi dan penghentian penyidikan/penuntutan," jelas dia.

Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sudah merusak proses kerja KPK dalam menjerat terduga kasus korupsi sebagai tersangka. "Putusan MK itu, mencabut ruh KPK. Jadi UU KPK perlu diamandemen," pungkas dia.

Seperti diketahui, KPK mengalami tiga kekalahan dalam sidang praperadilan, setelah sebelumnya PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Terbaru, PN Jaksel mengabulkan permohonan bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang membatalkan penetapan tersangkanya serta menganggap penyelidikan dan penyidikan terhadap Hadi Poernomo tidak sah.

FZN

Source: http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/28/130864/ma-diminta-batasi-kewenangan-hakim-praperadilan

Read More

70,8 Persen Warga Jakarta Puas Terhadap Kinerja Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto-foto: Edwin Budiarso/obsessionnews.com)

70,8 Persen Warga Jakarta Puas Terhadap Kinerja Ahok

 Kerja keras Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuahkan hasil yang menggembirakan. Mayoritas atau sebanyak 70,8% warga DKI Jakarta merasa puas terhadap kinerjanya. (Baca: DKI Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Demikian hasil telepolling Manajemen Kota Jakarta yang dilakukan Litbang Beritasatu Media Holding. Wawancara dilakukan melalui telepon dari tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2015 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan PT Telkom. Jumlah sampel sebanyak 422 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta. Margin of error lebih kurang 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Baca: Maju Terus Ahok, Rakyat Mendukungmu)

Hasil telepolling ini, kata Tim Litbang Beritasatu, Didik J Rachbini, cukup mengejutkan. Karena melihat sosok Ahok yang gampang emosi dan mengeluarkan pernyataan cukup kasar. (Baca: Ahok Marah, Pengelolaan Terminal ‘Konyol’)

“Ternyata hal itu tidak menjadi penghalang bagi warga Jakarta menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Basuki dari sisi keberhasilan membangun Kota Jakarta daripada hanya melihat sikap dan tindak tanduknya yang cenderung galak,” kata Didi dalam paparan Hasil Laporan Telepolling Litbang Beritasatu Media Holding di Gedung Beritasatu Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2015). (Baca: Ahok Sanksi PNS yang Bolos Saat Harpitnas)

Tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahoki, hampir sama dirasakan oleh warga Jakarta baik itu lelaki (35,5 persen) dan perempuan (35,3 persen) menyatakan puas dan sangat puas. Sehingga total warga Jakarta yang merasakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Pemprov DKI sebanyak 70,8 persen.

Kemudian bila dilihat tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan kelompok usia, terlihat dalam hasil telepolling Litbang Beritasatu, yang menyatakan puas sebanyak 62,4 persen dan sangat puas 8,6 persen.

Dari hasil itu yang paling banyak menyatakan puas dan sangat puas adalah masyarakat dalam kelompok usia 50-65 tahun sebanyak 21,9 persen, disusul usia 17-29 tahun sebanyak 17,4 persen dan usia 30-39 tahun sebanyak 13,3 persen. Sedangkan usia 40-49 tahun sebanyak 11,2 persen dan usia 65 tahun keatas ada sebanyak 7,1 persen.

“Mungkin karena penduduk usia 50-65 tahun ke atas melihat Basuki lebih baik dibandingkan pemimpin yang sebelumnya,” ujarnya.

Yang menariknya lagi, bila dilihat tingkat kepuasan masyarakat Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan, hasil telepolling memperlihatkan semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap kinerja Basuki.

Terbukti dari, tingkat pendidikan sarjana dan di atasnya, yang menyatakan puas dan sangat puas ada sebanyak 33,9 persen. Disusul diperingkat kedua, tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 25,6 persen. Sementara tingkat pendidikan SMP hanya 4,7 persen dan SD hanya 5,3 persen saja.

Begitu juga bila dilihat berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok dirasakan warga dengan tingkat ekonomi menengah atas (pengeluaran keluarga lebih dari Rp 2 juta). Yakni sebanyak 58,1 persen merasakan puas dan sangat puas.

Tahan Banting

Tahan banting, itilah ini pas untuk menggambarkan sepak terjang Ahok. Sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, Ahok tak pernah sepi dari sasaran unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang merasa tak puas atas kebijakannya. Mereka juga menuntut Ahok mundur dari jabatannya.

Sejumlah ormas yang sering berunjuk rasa menyerang Ahok dengan melontarkan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Mereka menilai Ahok yang orang China dan nonmuslim tak layak memimpin Jakarta.

Para demonstran lupa, bahwa Ahok adalah pilihan mayoritas warga DKI Jakarta. Pada pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat tahun 2012 duet Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Ketika itu Jokowi-Ahok diusung oleh PDI-P dan Gerindra. Jokowi adalah kader PDI-P, sedangkan Ahok kader Gerindra.

Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, Ahok kemudian secara otomatis naik kelas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan Ahok adalah gubernur kedua yang dilantik di Istana Negara. Ia dilantik Presiden Jokowi pada Rabu, 19 November 2014. Sedangkan gubernur pertama yang dilantik di Istana Negara adalah Ali Sadikin. Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada Kamis Kamis, 28 April 1966.

Ahok seorang pemberani. Ketika ia melihat hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, ia langsung bereaksi. Salah satu contohnya, ketika Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung pilkada tak langsung, Ahok langsung protes dan keluar dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut tahun 2014.

Saat ini Ahok tak menjadi kader partai manapun. Meskipun demikian ia pede menjalankan roda pemerintahan. Tanpa kenal takut ia membongkar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Ia ingin menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN.

Manuvernya itu tentu saja membuat pihak-pihak tertentu tak senang. Bahkan sejumlah anggota DPRD DKI berencana memakzulkan atau melengserkan dirinya. Namun, Ahok tak peduli. Ia berkeyakinan upayanya memberantas KKN didukung rakyat.

Gebrakan Ahok mendapat dukungan dari para pengguna internet atau netizen yang antara lain tergabung dalam grup facebook, yakni grup DAG (Dukung Ahok Gubernur DKI). Menurut mendukung Ahok yang berani memberantas pejabat yang melakukan korupsi.  (ARH)

Source : http://obsessionnews.com/708-persen-warga-jakarta-puas-terhadap-kinerja-ahok/

Read More

Pakar Psikologi Politik Sebut Tak Ada Partai yang Nyaman dengan Ahok

KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).

Pakar Psikologi Politik Sebut Tak Ada Partai yang Nyaman dengan Ahok

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang juga populer dipanggil Ahok bukanlah sosok yang memerlukan partai untuk berpolitik. Bahkan, Ahok dinilai mampu berjalan di jalur independen untuk maju kembali dalam Pilgub DKI pada 2017 mendatang.

"Dia akan maju dari jalur independen pun bisa. Ahok punya potensi untuk menggalang relawan. Dia akan bisa mendapat 1 juta tanda tangan warga Jakarta. Partai tidak ada yang nyaman dengan dia, 'gerah' semua," kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, di Jakarta, pada Selasa (16/6/2015) sore.

Hamdi menilai, karakter kepemimpinan yang ditunjukkan Ahok selama menjadi Gubernur sangat pas untuk membenahi peta perpolitikan hingga pemerintahan di Ibu Kota.

Sebab, kata dia, mantan Bupati Belitung itu tidak pernah melihat kepentingan lain selain untuk rakyat.

"Dia beranggapan hanya publik yang bisa menyelamatkan dia, bukan partai politik. Ketika partai sedemikian rakusnya, jalan Ahok ini bagus menyelamatkan demokrasi kita," kata Hamdi.

Namun, dia menilai, jika karakter kepemimpinan seperti itu dipergunakan, juga akan memunculkan efek negatif, yakni mengikis hakikat sebuah partai dalam sistem demokrasi.

"Tetapi, dalam jangka panjang, tidak bagus juga terus-terusan seperti ini karena tidak bisa dibuat deparpolisasi. Jadi, langkah Ahok ini sebagai langkah transisi saja, membersihkan yang korup di Jakarta," kata Hamdi.

---

Penulis	: Aldo Fenalosa
Editor	: Desy Afrianti http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/16/22424681/Pakar .Psikologi.Politik.Sebut.Tak.Ada.Partai.yang.Nyaman.dengan.Ahok

Read More

HMP Untuk Ahok Dihentikan! Mengapa?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

HMP Untuk Ahok Dihentikan! Mengapa?

Hingga hari ini, rencana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak jelas.

“Kalau tidak bisa kuorum, yah diberhentikan saja,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di kantor DPRD DKI, Jakarta, Selasa (16/06/2015).

Prasetio menyatakan Fraksi PDI Perjuangan, tetap pada pendirian semula, tidak mendukung HMP. “Kalau dari fraksi kami kan enggak,” katanya.

Untuk bisa menggelar HMP, DPRD DKI membutuhkan dua pertiga dukungan suara dari jumlah total 106 anggota yang hadir. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 336 ayat 1 huruf b, butuh kehadiran minimal tiga perempat, atau 80 anggota DPRD DKI  bisa menggelar sidang paripurna.

Kalaupun sidang paripurna bisa digelar, DPRD DKI membutuhkan dua pertiga dukungan dari jumlah anggota yang hadir untuk bisa menggelar HMP.

Namun, hingga saat ini fraksi yang telah secara tegas menolak mendukung HMP adalah Fraksi PDI Perjuangan beranggotakan 28 orang, dan Fraksi Partai Hanura yang beranggotakan 10 orang. Itu artinya jumlah anggota yang menolak HMP 38 orang. Sementara yang mendukung HMP hanya 68 orang.

Dengan jumlah tersebut, maka DPRD tidak akan bisa menggelar sidang paripurna. Sebab, jumlah anggota DPRD yang tersisa hanya ada 68 orang, yang tidak kuorum untuk sidang paripurna.

Dian Ariyani, sumber: terpong senayan

Source : http://tasbihnews.com/hmp-untuk-ahok-dihentikan-mengapa/

Read More

Presiden meminta kepada seluruh Prajurit TNI AD untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme

Presiden meminta kepada seluruh Prajurit TNI AD untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, latihan tempur yang dilakukan prajurit TNI hendaknya bukan semata-mata dipakai sebagai unjuk kekuatan saja. Tetapi juga untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa prajurit TNI bersama rakyat mampu menjadi sebuah kekuatan nasional yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.
Meski negara tidak sedang berada dalam ancaman perang, lanjut Presiden Jokowi, berbagai latihan yang berkesinambungan diperlukan agar bangsa kita selalu siap mempertahankan setiap jengkal wilayah Indonesia.
“Setiap prajurit TNI memiliki tugas dari Republik untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali demi terciptanya kesejahteraan bangsa,” tegas Presiden Jokowi saat menghadiri demo pertempuran TNI AD yang dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Martapura, Baturaja, Sumatera Selatan, Selasa (16/6) siang.
Diakui Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit dalam siaran persnya siang ini, dalam upaya membuat postur pertahanan TNI AD yang makin kokoh, alat utama sistem persenjataan (alutsista) makin lengkap, dan makin modern, modernisasi teknologi pertahanan memang diperlukan untuk terus menerus mengimbangi kemajuan zaman. Terkait hal ini, Presiden Jokowi mendorong penggunaan alutsista yang mengandung kandungan lokal dan produksi anak bangsa sendiri.
Selain itu, lanjut Presiden Jokowi, untuk membangun kekuatan pertahanan negara yang tangguh diperlukan pula kualifikasi komando, mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non militer, sinergitas antar korps dan antar instansi, serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi.
Untuk itu, Presiden meminta agar demo pertempuran TNI AD digunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan adanya keseriusan insan pertahanan di Indonesia untuk terus meningkatkan gelar kekuatan dan kemampuan yang selama ini telah dilatih.
Apresiasi
Pada kesempatan menghadiri latihan tempur TNI AD itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para prajurit TNI AD berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagai juara lomba tembak Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) TA. 2015 di Puckapunyal, Victoria, beberapa waktu lalu.
“Prestasi seperti ini bisa menjadi motivasi bagi Prajurit TNI lainnya untuk menunjukkan kemampuannya yang tidak tertandingi sebagai prajurit penjaga tanah air,” kata Presiden Jokowi.
Di akhir sambutannya, 
, dan kesiap-siagaan dimana pun mereka bertugas. Juga menjaga dan memelihara keutuhan dan kekompakan, serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, dengan memegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Presiden juga menyampaikan adalah tugas konstitusionalnya untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan praurit.
“Jadilah TNI yang berjuang, yang dicintai dan mencintai rakyat,” ujar Presiden kepada para tamtama, bintara, dan perwira yang membanggakan bangsa dan negara.
Tampak hadir dalam latihan tempur TNI AD itu antara lain mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (ES)

http://setkab.go.id/hadiri-latihan-tempur-presiden-jokowi-bersama-rakyat-tni-jamin-keberlangsungan-hidup-bangsa/

Read More

Nasdem Siap Usung Ahok Pilgub 2017

Viktor Laiskodat 

Nasdem Siap Usung Ahok Pilgub 2017

[JAKARTA] Partai Nasdem membuka pintu untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi calon gubernur di DKI Jakarta pada 2017.

"Kalau Ahok terus memberikan kepuasan untuk rakyat, Nasdem tentunya akan mendukung, karena hal itu sejalan dengan gagasan Partai Nasdem melayani kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi Nasdem di DPR Victor Laiskodat usai apel siaga Garda Pemuda Nasdem di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (1/6).

Victor menuturkan Nasdem terbuka mengusung kader internal maupun eksternal partai, sehingga pengusungan Ahok pada Pilgub 2017 sangat dimungkinkan.

"Kalau tentang pencalonan, kami juga mempunyai standar. Kader internal atau eksternal yang surveinya bagus tentu akan kami dukung," tuturnya.

Lebih jauh Victor menekankan bahwa Ahok sendiri bukan merupakan orang baru Partai Nasdem, karena mantan Bupati Belitung Timur itu turut menjadi deklarator berdirinya organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. [Ant/L-8]


http://sp.beritasatu.com/home/nasdem-siap-usung-ahok-pilgub-2017/88566

Read More

Ahok Akan Terpilih Lagi Jadi Gubernur

Hamdi Muluk (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Ahok Akan Terpilih Lagi Jadi Gubernur

[JAKARTA] Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk memperkirakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

"Apalagi jika selama dua tahun ke depan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus menerapkan program-program yang pro-rakyat," kata Hamdi Muluk pada "soft launching" dan presentasi hasil survei lembaga survei Periskop Data di Jakarta, Selasa (16/6).

Menurut Hamdi Muluk, sebagian besar masyarakat Jakarta menilai Ahok adalah figur yang tegas, berani, transparan, dan dekat dengan rakyat.

Pada hasil survei Periskop Data, kata dia, hal ini terkonfirmasi yakni gaya kepeimpinan Basuki Tjahaja Purnama, di mana sebanyak 43,4 persen responden menyatakan baik serta 35 persen responden menyatakan tidak baik.

Dari 43,4 persen responden yang menyatakan baik, mereka beranggapan, Ahok adalah figur yang tegas sebanyak 66,4 persen, berani (12,0 persen), jujur (5,1 persen), dan dekat dengan rakyat (5,1 persen).

Menurut Hamdi, sikap Ahok yang kadang-kadang emosional dan berani membuka dugaan korupsi di DPRD menimbulkan persepsi membela masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, DPRD yang selama ini berada di wilayah nyaman, jadi merasa terganggu dengan sikap Ahok yang membuka dugaan korupsi DPRD ke ruang publik.

"Dengan sikap tersebut maka popularitas dan elektabilitas Ahok akan naik, tapi sebaliknya tidak ada partai politik yang bersedia mengusung Ahok menjadi calon geubernur pada Pilkada 2017," katanya.

Karena itu, Hamdi Muluk mengusulkan agar Ahok berani tampil sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan.

Apalagi, kata dia, jika selama dua tahun ke depan, Ahok terus mnerapkan program-program pro-rakyat maka popularitas dan elektabilitasnya akan semakin meningkat.

Hamdi mencontohkan, program pro-rakyat antara lain adalah pengerukan daerah aliran sungai (DAS) dan waduk Pulit sehingga dapat mencegah banjir serta menampatkan masyararakat kelas bawah di rumah susun.

Menyikapi persoalan kemacetan dan banjir di Jakarta, menurut Hamdi, hal itu terjadi karena kesalahan dari pembangunan kota yang tidak terencana dengan baik dan sudah terjadi selama sekitar 40 tahun.

"Jadi siapapun yang menjadi gubernur DKI, akan hadapi masalah macet dan banjir, bukan hanya Ahok," katanya. [Ant/L-8]

http://sp.beritasatu.com/home/ahok-akan-terpilih-lagi-jadi-gubernur/89847

Read More

Pimpinan perusahaan AS temui Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan pemimpin perusahaan multinasional Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/5). Pertemuan tersebut membahas berbagai potensi perekonomian Indonesia. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Pimpinan perusahaan AS temui Presiden Jokowi

Pimpinan perusahaan multinasional yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa. 

Ketua delegasi pengusaha AS, Marc Mealy mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan dua hari dalam rangka melakukan penjajakan kerja sama di kasawan Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia Pasifik. 

Pertemuan juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Sementara itu, para pemimpin perusahaan setingkat Chief Executive Officer (CEO) itu didampingi oleh Dubes AS untuk Republik Indonesia Robert Blake, Vice President for Policy, US-ASEAN Business Council Marc Mealy, dan Director US-ASEAN Business Council Mads Stockwell.

Sedangkan para CEO terdiri atas Chief Executive Officer Cigna Asia Pacific Patrick Graham, Iain McLaughlin (President Coca-Cola ASEAN Business Unit), Hsing Ho (Group Managing Director ASEAN & Managing Director DuPont Singapore), dan Stuart Dean (CEO of GE ASEAN, GE Global Growth & Operations).

Selanjutnya, Prakash Mallya (Managing Director, Intel Southeast Asia), Bob White (Senior Vice President and President Medtronic, Asia Pacific Region), Juan M. Farinati (Vice President Monsanto Asia Pacific), Hatsunori Kiriyama (President Procter & Gamble Asia), dan Jason Fischer (President and Managing Director UL Asia Pasifik). 

"Kunjungan hari ini bertujuan untuk melakukan penjajakan kerja sama bisnis dengan para pengusaha Indonesia serta saling bertukar pandangan," ujar Mealy.

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk berbagi perspektif dan pemikiran dari kedua negara. 

Kerja sama di bidang infrastruktur dan kesehatan merupakan bidang yang paling potensial untuk dijajaki antara kedua negara, terlebih lagi dengan kebijakan satu pintu dari BKPM dan subsidi BBM yang menunjukkan usaha serius pemerintah dalam mereformasi birokrasinya. 

"Meskipun perekenomian sebagian besar negara saat ini sedang menurun namun tetap tidak akan menutup kesempatan untuk melakukan investasi di Indonesia," kata Mealy.

Editor: Unggul Tri Ratomo

Source : Jakarta (ANTARA News)

Read More

Inggris yakin Indonesia bisa dominasi ekonomi dunia

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Inggris yakin Indonesia bisa dominasi ekonomi dunia

 Berdasarkan penelitian di pemerintahan kami, masa depan perekonomian dunia akan didominasi oleh negara dengan populasi terbanyak yang didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi, seperti Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Inggris meyakini Indonesia mampu mendominasi perekonomian dunia pada abad ke-21 bersama dengan Tiongkok dan India karena besarnya jumlah penduduk di ketiga negara ini.

"Berdasarkan penelitian di pemerintahan kami, masa depan perekonomian dunia akan didominasi oleh negara dengan populasi terbanyak yang didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi, seperti Indonesia," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik pada perayaan hari ulang tahun Ratu Inggris di Jakarta, Senin malam.

Malik mengatakan posisi Inggris sebagai negara dengan populasi menengah bergantung pada kemitraan atau kerja sama yang kuat dengan negara seperti Indonesia.

Bagi Inggris, Indonesia adalah salah satu negara unik dengan banyak keragaman, demokratis, toleran, memiliki penduduk mayoritas Islam, dan berpotensi mendominasi perekonomian dunia.

Oleh karena itu, pemerintah Inggris senantiasa mempererat kerja sama dengan Indonesia pada berbagai bidang, dari investasi, kesehatan, pendidikan, manajemen, sampai pemecahan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dunia.

Acara ini dihadiri pula Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, yang ingin menunjukkan eratnya hubungan bilateral Indonesia-Inggris.

"Perayaan Hari Ratu ini tidak hanya untuk merayakan kelahiran Ratu Inggris, tetapi juga hubungan kedua negara. Setiap tahun jumlah investasi Inggris di Indonesia meningkat," kata Sofyan Djalil.

Sofyan mengungkapkan, nilai investasi Inggris di Indonesia pada 2013 sekitar 3 miliar dolar AS dan meningkat pada 2014 sebesar 5,1 miliar dolar AS.

Beberapa pekerja seni juga turut menghadiri perayaan ultah Ratu Inggris ini, seperti perancang busana muslim Indonesia Dian Pelangi, aktor Dude Harlino dan Tantowi Yahya dari Komisi I DPR RI.

Editor: Jafar M Sidik

http://www.antaranews.com/berita/501720/inggris-yakin-indonesia-bisa-dominasi-ekonomi-dunia

Read More

Jokowi Marah, "Saya Kejar Yang Mainkan Harga Bahan Pokok..."

Jokowi Marah, "Saya Kejar Yang Mainkan 

Harga Bahan Pokok..."

Kenaikan harga bahan pokok yang siginifikan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi jengkel dan marah. Terlebih menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Tak ayal, Presiden Ke-7 Indonesia itu mengeluarkan nada marah yang rada 'mengancam'.

"Jangan coba-coba memainkan harga," kata Jokowi saat meresmikan pelaksanaan operasi pasar  serentak yang dikelola oleh Perum Bulog.di Cimahi, Senin (15/6/2015),"Saya ingatkan. Jangan ada yang bermain menjelang Lebaran. Kalau ada kenaikan tidak wajar, pasti saya kejar," ujarnya.

Presiden mengingatkan bahwa saat ini --terkait harga bahan pokok--  pemerintah akan terus memperhatikan.  Apabila ada kenaikan tidak wajar,  pemerintah akan memenuhi pasar dengan pasokan barang.

"Ingin saya tegaskan kembali stok aman, baik gula, beras bawang merah stok ada. Jangan ada yang bermain-main dengan harga, pasti saya kejar," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau  nanti  harga bawang merah sampai Rp30.000  dan Rp27.000, saya grojok . Cabai, kalau harga masih di atas, saya grojok lagi. Sebab baru panen di Cirebon, Sukabumi dan Sumedang, manajemen distribusi seperti yang kita lakukan," tegas Presiden.

Source : http://industri.bisnis.com/read/20150615/12/443480/presiden-jokowi-marah-saya-kejar-yang-mainkan-harga-bahan-pokok#.VX5zvQBrAyY.facebook

Read More

Ahok Bakal Batal Kena HMP, Taufik dan Lulung Jadi Manyun

Ahok Bakal Batal Kena HMP

NAGA-naganya HMP (Hak Menyatakan Pendapat) yang digulirkan untuk Gubernur Ahok bakal batal. Soalnya, program “unggulan” DPRD DKI dengan target melengserkan sang gubernur tersebut kurang dukungan. PDIP sebagai fraksi terbesar, menolak, begitu pula Hanura. Yang paling ngotot tinggal PPP-nya H. Lulung dan Gerindra milik M. Taufik. Dengan batalnya HMP ini, sangat boleh jadi H. Lulung dan M. Taufik menjadi orang yang paling manyun se-DKI Jakarta.

Pilih mana; punya gubernur yang lemah lembut tapi tak kuasa membasmi korupsi, atawa yang sedikit “srogal-srogol” (kasar) tapi bikin ciut nyali para tikus di Pemprov DKI? Tentu saja rakyat memilih yang terakhir. Sebab meski Ahok sedikit kasar, tapi ketegasannya mengingatkan pada gubernur Jakarta legendaris Bang Ali. Lagi pula, sekasar-kasarnya Ahok bertutur kata, paling-paling-paling menggebrak meja, belum menggebrak kepala orang sebagaimana Ali Sadikin dulu.

Tokoh sentral yang tak suka pada Ahok, dari dulu dikenal H. Lulung dari PPP dan M. Taufik dari Gerindra. Bagi keduanya, langkah apapun Gubernur Ahok, sangat menyebalkan. Apa lagi dalam kemelut “e-budgeting APBD DKI”, Ahok menuduh bahwa ada sejumlah oknum DPRD yang kerjasama dengan pejabat Pemprov untuk memark up anggaran.

Dengan dalih Ahok bikin APBD palsu –tanpa teken Ketua DPRD– politisi Kebon Sirih itu membuat program “unggulan” yang namanya HMP, di mana ujung-ujungnya untuk melengserkan Ahok. Awalnya kompak. Tapi setelah Ketua DPRD dan Gubernur DKI itu bertemu dengan Presiden Jokowi, semangat HMP mulai mengendor. PDIP dan Hanura jelas menolak, yang lain ada pula yang setuju HMP tapi bukan berarti memakzulkan Ahok.

Jumlah anggota DPRD DKI tercatat 106. Tapi PDIP yang anggotanya terbanyak (28) dan Hanura (10) menolak HMP. Padahal untuk menggelar HMP sekurang-kurangnya harus didukung 2/3 suara atau sekitar 80 orang. Dengan anggota tinggal 68, itupun tak dijamin semua mau hadir, mana mungkin HMP bisa digelar, karena tak mencapai kuorom. Selamat syukuran pada Ahok, dan selamat manyun pada H. Lulung dan M. Taufik. – gunarso ts

Source : Penggemar music, kesehatan dan keindahan
https://www.facebook.com/811047422243215/photos/a.814480878566536.1073741828.811047422243215/1082184825129472/?type=1&theater

Read More

Ahok: Ada Konspirasi Maling-maling di Pemerintahan DKI...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan kartu virtual account kepada penghuni Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Ahok: Ada Konspirasi Maling-maling di Pemerintahan DKI...

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, strateginya untuk menerapkan sanksi perbankan untuk penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sudah efektif. Langkah ini diyakininya dapat mengantisipasi jual beli unit rusunawa kepemilikan Pemprov DKI.  

"Sejak 2014 sudah saya terapkan dan sistem ini efektif sekali," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (15/6/2015).  

Bahkan, dia mengklaim jual beli unit rusun pada masa pemerintahannya sudah kian menurun. Setiap penghuni rusunawa kini wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sesuai nama dan alamat domisili rusun. 

Selain itu, mereka juga wajib memiliki kartu identitas berbentuk virtual account yang langsung terintegrasi dengan ATM Bank DKI. Setiap bulannya, retribusi warga ditarik secara otodebit melalui rekening Bank DKI. 

Basuki menilai hukuman bagi para penghuni yang memalsukan identitas terlalu kecil, yakni penjara sekitar satu minggu atau denda Rp 200.000. Namun, jika digugat dengan pemalsuan kartu ATM maka dapat dijerat hukuman kurungan hingga 12 tahun. 

"Kalau kami razia, begitu lihat nama kamu enggak sesuai dengan ATM, dan ternyata kamu main dengan oknum Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan Catatan Sipil), kamu, orang Dukcapil, dan orang Bank DKI akan saya penjarakan." 

"Menurut saya, sistem yang ada sekarang sudah jauh lebih baik daripada ketika saya baru masuk ke DKI. Bukan rahasia umum lagi kalau masih ada jual beli unit rusun," kata Basuki.  

Untuk merealisasikan sistem kartu identitas berbasis ATM ini pun tidak berjalan mulus. Pasalnya, saat akan meluncurkan sistem ini bagi penghuni Rusunawa Marunda, Bank DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI tidak mendukungnya. 

Saat itu, Basuki naik pitam karena keinginannya untuk menciptakan kartu identitas ATM bagi penghuni rusun tidak diwujudkan oleh Bank DKI. 

"Bank DKI malah cetak kartu penghuni kayak kartu di hotel. Makanya, kemarin saya ngamuk-ngamuk di Rusun Marunda. Ini tuh sengaja, ini memang ada konspirasi maling-maling di Pemerintah DKI, tahu enggak," kata Basuki.(kompas.com)

http://www.rakyat.ga/2015/06/ahok-ada-konspirasi-maling-maling-di.html

Read More

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit/teropongsenayan.com

Jokowi Angkat KSAD Jadi Panglima untuk “Mewaspadai” Polisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) nekat melawan tradisi tidak menunjuk Panglima TNI secara bergilir, dan diserahkan kepada KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Tujuan utamanya tidak lain hanya untuk kebutuhan mengamankan dirinya. Artinya keberadaan Gatot menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko adalah mutlak kepentingan politik, dan Jokowi melihat angkatan darat memiliki struktur sampai ke tingkat desa seperti halnya polisi. Artinya, KSAD yang diangkatnya menjadi Panglima TNI dapat mengimbangi kekuatan polisi yang sampai masuk ke tingkat desa.

“Saya tidak percaya dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa dipilihnya KSAD karena kemampuan. Bahwa KSAD lebih mampu dari KSAL dan KSAU. Sangat tidak benar. Itu kan hanya asumsi saja. Penunjukkan Gatot murni karena kepentingan politik pemerintahan saat ini. Jokowi perlu mengamankan pemerintahannya dan saya rasa hanya angkatan darat yang bisa memberikan hal itu,” ungkap Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit kepada wartawan, Rabu (10/6).

Lainnya, menurut Arbi Sanit, Jokowi berani melawan tradisi yang sudah digunakan sejak reformasi, karena memang memiliki dasar politik. Jokowi tahu bahwa hanya angkatan darat yang memiliki struktur sampai ke tingkat desa seperti halnya polisi. Maka, ditunjuknya KSAD ini menurut Jokowi tidak lebih dari sekedar untuk mengimbangi kekuatan polisi yang sampai masuk ke tingkat desa.

“Dasar politiknya adalah keperluan pemerintah Jokowi untuk menyeimbangkan kekuatan Polisi, yang pasti darat. Karena strukturnya sama, sampai babinsa polisi dan angkatan darat punya, sementara angkatan udara dan laut tidak punya. Jumlah TNI AD pun lebih banyak dari pada polisi. AU dan AL sedikit sehingga gak bisa diandalkan,” paparnya.

Alasan Jokowi untuk menyeimbangkan kekuatan Polisi dan TNI AD sendiri, dilihat Arbi memang karena kebutuhan, apalagi selama ini Jokowi menilai Polisi terus melawan. “Lihat saja BG dan Budi Waseso, melawan saja, tidak mematuhi pemerintah dan presiden. Padahal mereka di bawah presiden. Jadi itulah, digunakan keseimbangan. Supaya polisi jangan semena-mena terus. Jadi polri memang sengaja dihadapkan dengan TNI AD,” tegasnya. (gan)

source : http://nawaberita.com/jokowi-angkat-ksad-jadi-penglima-untuk-mewaspadai-polisi/

Read More

ORANG STRES NAGIH JANJI

Banyak Orang Stress yang KALAH PEMILU NAGIH JANJI KE JOKOWI, PADAHAL DIA MILIH YANG LAIN, APA GA SAKIT ITU NAMANYA ????

• Ricky Ramadhan Sepertinya begitu,..

  2 jam · Suka · 1
• 

  Nur Hakim cerdassss emang betullll,udah ga milih ga dukung tapi malah nuntut macam2 emang ga punya malu ya?,,

  1 jam · Suka · 2
• 

  Bagus Prasetyo Wardhana Klalu Presiden mempercepat pembangunan yang mangkrak dikatakan tinggal meneruskan. Kalau program pembangunan yang sedang dikerjakan dikatakan hanya janji. Dasar orang sakit hati apapun yang dikerjakan Presiden pasti disalahkan..

  1 jam · Suka · 2
• 

  Nasrudin Mu'anis YAAA BEGITULAH...

  1 jam · Suka
• 

  Sulis Nani Yah begitulah orang stress tingkat tinggi

  1 jam · Suka
• 

  Pak Jb Saja Sakit hati to

  1 jam · Suka · 1
• 

  Astuti Titiek SARAP..

  1 jam · Suka · 1
• 

  Camto Farhan Dampak dr harapan yg tinggi,menjadi hampa..jdnya mereka ngawur stres?

  1 jam · Suka
• 

  Nur Hakim maka dari itu saya mau ketawa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  1 jam · Suka · 1
• 

  Benny Tumbelaka Bukan cuma sakit raga tapi jiwanya mereka pun sakit

  1 jam · Suka · 1
• 

  Adzkia Zamha Saufa Ediot kayaknya...

  1 jam · Suka · 1
• 

  Endang Wasiati Koplak puol

  1 jam · Suka
• 

  Iwan Herwanto Aneh2 aja. .pndkung cpa nangh janj ke sapa.

  1 jam · Suka
• 

  Erin Amelia Wowo mana wowo mana Xixixixixi

  

  1 jam · Suka · 4
• 

  Yesaya Pria Hutama Malu banget tu...
  Rakyatnya lgi kena iming2..
  Ya gtu deh jadinya.....Lihat Selengkapnya

  1 jam · Suka
• 

  I Ketut Tinggal Politik mental kuli...

  1 jam · Suka
• 

  Welda Adu nah itu dia, dunia sdh terbalik!! mabuk kali!

  1 jam · Suka
• 

  Regen Hendra

  1 jam · Suka
• 

  Shanty D'bluess Slankyz Rever'Oblo G waras dia mah

  1 jam · Suka
• 

  Wawan San Sarsito

  1 jam · Suka
• 

  Ganda Jumena Jumna Siapa yg memilih siapa yg menagih menuntut. jelas terbaca

  1 jam · Suka
• 

  Sayyid Elhabshee yg waras tetap waras yg sakit tetap sakit....!!!

  1 jam · Suka
• 

  Tari Novita Orang gila jangan di tangapi

  59 menit · Suka
• 

  Pita Benzema Suryaatmaja

  58 menit · Suka
• 

  Rini Hastuti Itu manusia yg gak pny pikiran waras, otaknya tinggal 1ons... smile emotikon

  55 menit · Suka · 1
• 

  Sayyid Elhabshee bener jgn sampe dah terjangkit penyakit menular hehehehehe

  55 menit · Suka
• 

  Tengku Fahmi

  55 menit · Suka
• 

  Bambang Suripno Kalau sakit cancer, jantung masih punya rasa malu, tp kalau sakit jiwa/gila ya gak ada rasa malu.

  50 menit · Suka · 1
• 

  Sari Reviani

  46 menit · Suka
• 

  Abdul Chamid sakitya tuh di sana sini ...

  40 menit · Suka
• 

  Abdul Chamid sekolahnya pinter belum tentu kerjanya pinter...contoh tuh bu susi..smpmalah menteri terhebat

  39 menit · Suka
• 

  Ananias Faot Yang pada coment...jgn2 sakit jugaaa....

  39 menit · Suka · 1
• 

  Alhambra Rustam Hhhhhh...yg Biasanya Senang ngak Mau Susah...Rasain Lhoooo...

  34 menit · Suka
• 

  Suyanto Handoko yang biasanya bisa korupsi mulai seret maka seperti cacing kepanasan menggeliat2 dan seperti sapi melenguh....apa memang keturunan hewan atau istilahnya binatangkah mereka....

  23 menit · Suka
• 

  Martum Hadi Siswanto Itu namanya pinter keblingerter keblinger

  21 menit · Suka
• 

  Dimas Dharmawan Udh ga milih, mana nagih'y ngotot pula ? Emg Jokowi udh kau anggap Presiden R.I ?... *Tumben ??

  18 menit · Suka
• 

  Adhie Adjah Hahaha.... nagihnya salah alamat
  Kemana kemana kemanaaa 

  15 menit · Suka
• 

  Budi Rahman pacman emotikon pacman emotikon

  7 menit · Suka

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152789359456707&set=gm.519614928221808&type=1&theater

Read More