Dari kiri ke kanan: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat melakukan pertemuan perihal APBD 2015, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Alasan Publik Lebih Berpihak pada Ahok daripada DPRD
Dari hasil riset kualitatif yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ada tiga alasan mengapa publik lebih mempercayai Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Purnama dibanding DPRD Jakarta dalam kisruh APBD DKI.
"Pertama, Ahok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmen memberantas korupsi dibanding anggota DPRD," ujar moderator LSI, Ade Mulyana di kantor LSI, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015).
Menurut hasil LSI, publik menilai sepak terjang Ahok sejak menjadi Wakil Gubernur sangat mengesankan. Mantan Bupati Belitung Timur itu dinilai tegas, berani, dan lugas sehingga publik yakin, hal tersebut menjadi komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Publik juga menilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainya benar," ucap Ade.
Alasan lain unggulnya Ahok daripada DPRD, adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik (parpol) di DPRD. [Baca: Survei LSI: Lebih dari 60 Persen Publik Percaya Komitmen Ahok]
Berdasarkan hasil survei, publik kehilangan kepercayaan terhadap komitmen anggota parpol untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Bahkan publik lebih percaya bahwa anggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Publik juga percaya, bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai," ucap Ade.
Selain itu, keterbukaan Ahok dalam membuka jeroan APBD, semakin meyakini publik jika informasi yang disampaikan Ahok soal anggaran siluman memang benar.
Khususnya, sikap publik yang percaya sepenuhnya terhadap pernyataan Ahok terkait anggaran siluman yang totalnya bernilai Rp 12,1 triliun.
"Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Hasil survei menunjukkan, 72.80 persen publik percaya bahwa anggaran siluman yang disampaikan Ahok benar," ujarnya.
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada tanggal 3– 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia.
Survei itu, menggunakan multistage random sampling dalam menarik sampel dan menggunakan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media untuk melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif.
Dengan estimasi margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei menyebutkan, 60,77 persen publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Sementara, hanya sebesar 22,65 persen yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih.
"Pertama, Ahok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmen memberantas korupsi dibanding anggota DPRD," ujar moderator LSI, Ade Mulyana di kantor LSI, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015).
Menurut hasil LSI, publik menilai sepak terjang Ahok sejak menjadi Wakil Gubernur sangat mengesankan. Mantan Bupati Belitung Timur itu dinilai tegas, berani, dan lugas sehingga publik yakin, hal tersebut menjadi komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Publik juga menilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainya benar," ucap Ade.
Alasan lain unggulnya Ahok daripada DPRD, adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik (parpol) di DPRD. [Baca: Survei LSI: Lebih dari 60 Persen Publik Percaya Komitmen Ahok]
Berdasarkan hasil survei, publik kehilangan kepercayaan terhadap komitmen anggota parpol untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Bahkan publik lebih percaya bahwa anggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Publik juga percaya, bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai," ucap Ade.
Selain itu, keterbukaan Ahok dalam membuka jeroan APBD, semakin meyakini publik jika informasi yang disampaikan Ahok soal anggaran siluman memang benar.
Khususnya, sikap publik yang percaya sepenuhnya terhadap pernyataan Ahok terkait anggaran siluman yang totalnya bernilai Rp 12,1 triliun.
"Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Hasil survei menunjukkan, 72.80 persen publik percaya bahwa anggaran siluman yang disampaikan Ahok benar," ujarnya.
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada tanggal 3– 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia.
Survei itu, menggunakan multistage random sampling dalam menarik sampel dan menggunakan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media untuk melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif.
Dengan estimasi margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei menyebutkan, 60,77 persen publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Sementara, hanya sebesar 22,65 persen yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih.
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/10/14565331/Alasan.Publik.Lebih.Berpihak.pada.Ahok.daripada.DPRD
No comments:
Post a Comment