Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).
Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan angket yang digulirkan DPRD itu upaya untuk memakzulkan dirinya. Selain itu, lanjut dia, angket itu juga sebagai bentuk kekesalan DPRD karena Basuki tidak lagi menerima pokok pikiran (pokir) di dalam RAPBD.
"Kasarnya gini aja lah, mereka ini takut-takutin saya supaya saya mau nego-nego terima pokir mereka. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).
Basuki menegaskan, pihaknya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung pada Maret-Mei ini.
Fakta yang terjadi saat ini adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.
"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Lagi-lagi terkait pokir DPRD ini, Basuki kembali menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD). Saat mediasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan wawancara khusus dengan majalah Tempo, Ferrial mengaku terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokir kepada pejabat SKPD DKI.
Permasalahan pokir ini, menurut Ferrial, justru menjadi masalah saat DKI dipimpin Basuki. "Dulu beda bos, gubernurnya bukan Ahok (Basuki), kira-kira begitu. Jadi sekarang gimana caranya biar bisa nitip (pokir), ya singkirin Ahok dong dari Gubernur," kata Basuki.
"Kasarnya gini aja lah, mereka ini takut-takutin saya supaya saya mau nego-nego terima pokir mereka. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).
Basuki menegaskan, pihaknya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung pada Maret-Mei ini.
Fakta yang terjadi saat ini adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.
"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Lagi-lagi terkait pokir DPRD ini, Basuki kembali menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD). Saat mediasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan wawancara khusus dengan majalah Tempo, Ferrial mengaku terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokir kepada pejabat SKPD DKI.
Permasalahan pokir ini, menurut Ferrial, justru menjadi masalah saat DKI dipimpin Basuki. "Dulu beda bos, gubernurnya bukan Ahok (Basuki), kira-kira begitu. Jadi sekarang gimana caranya biar bisa nitip (pokir), ya singkirin Ahok dong dari Gubernur," kata Basuki.
JAKARTA, KOMPAS.com
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/11164241/Ahok.Kasarnya.Mereka.Takut-takuti.Saya.agar.Nego.Terima.Pokir?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&
No comments:
Post a Comment