Jokowi hadiri KAA via jalur darat ke Bandung, Polri sterilkan jalan

Jokowi hadiri KAA via jalur darat ke Bandung, Polri sterilkan jalan

Presiden Joko Widodo berniat menggunakan jalur darat untuk perjalanan menuju Bandung pada Jumat (24/4) untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping juga akan ikut dalam rombongan Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Komjen Pol Badrodin mengaku belum ada konfirmasi mengenai rencana tersebut. Namun pihaknya tetap akan menyiapkan pengamanan di sepanjang jalur darat menuju Bandung.

"Belum ada konfirmasi. Namun sudah kita siapkan keamanannya," ujar Badrodin di GedungJakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (20/4).

Lebih lanjut, Badrodin menjelaskan sistem pengamanan tersebut harus sesuai dengan prosedural pengamanan yang sudah diatur.

"Tapi kalau lewat darat akan kita siapkan pengamanan di sepanjang jalur baik yang pengamanan di jalurnya maupun di daerah sekitarnya," tutup Badrodin.

[bal]

Merdeka.com

Read More

Salah Satu Menteri Kebanggaan www.SayaJawab.Blogspot.com

Salah satu menteri kebanggan Rakyat Indonesia

Memiliki Prestasi Luar Biasa

Pekerja Keras

Sangat Membela Rakyat Kecil

Ramah

Rendah Hati 

Pintar

Sangat Fasih Bhs Inggris

Cinta Akan Tanah Air RI

MENTERI PILIHAN JOKOWI

JOKOWI DAPAT MEMBAWA 

REPUBLIK INDONESA

KEPADA 

KEJAYAAN SRIWIJAYA.

Read More

Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Pemuda Muhammadiyah menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memberantas korupsi. Khususnya saat Ahok berusaha membongkar adanya praktik penyelundupan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD DKI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, adanya usaha pemerintah yang berani melawan korupsi merupakan suatu pencerahan dalam penggunaan APBD buat membangun Indonesia. Jika tidak, lanjut diam maka pembangunan demi kepentingan rakyat akan terganggu.

"Ketika ada pemerintah yang berani melawan bandit anggaran itu adalah pencerahan. Semua rencana pembangunan itu menggunakan APBD. Tapi ketika ada korupsi dari APBD tersebut, maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia," kata Dahnil dalam acara diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (12/4).

Lebih lanjut Dahnil mengatakan, tidak ada unsur agama dalam dukungan itu. Menurut dia, dukungan itu didasarkan oleh nilai-nilai dibawa kepala daerah buat membela kepentingan rakyat.

"Mengapa Muhammadiyah mendukung Ahok untuk melawan korupsi? Katanya kok Islam malah mendukung kafir. Padahal yang kita dukung adalah nilai yang dibawa oleh siapapun kepala daerahnya. Kita harus memastikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," imbuh Dahnil.

[ary]

http://www.merdeka.com/peristiwa/muhammadiyah-dukung-ahok-berantas-bandit-bandit-anggaran.html

Read More

Prof Ikrar: Tidak Pantas Megawati Ungkap Kemarahan dalam Pidato di Kongres

Megawati Soekarnoputri 

Prof Ikrar: Tidak Pantas Megawati 

Ungkap Kemarahan dalam Pidato di Kongres

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Ikrar Nusa Bhakti mengkritik cara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengungkapkan kemarahan dalam pidato pembukaan Kongres IV PDIP di Bali.

Ikrar Nusa Bakti dan Pramono Anung

Dalam pidatonya, Mega mengatakan agar pemimpin tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tetap berpegang pada konstitusi, dan tidak melupakan sejarah.

"Mengungkapkan kemarahan di kongres itu tidak pantas. Hal itu bisa dilakukan secara internal," kata Prof Ikrar dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Prof Ikrar menuturkan, kritik Megawati terhadap pemerintahan saat ini hendaknya dilakukan dengan tata cara yang elegan. Menurut dia, di negara-negara barat jika sebuah partai penguasa ingin melakukan kritik terhadap pemerintah dilakukan secara internal dan tertutup.

"Kritik itu penting, tapi ada tata caranya. Jangan menghinakan Presiden dan Wakil Presiden," tegasnya.

Megawati Soekarnoputri

Pada salah satu bagian pidato politiknya, dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, Megawati mengatakan, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

"Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," kata Mega.

"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tambahnya.

Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, Megawati meminta pemerintah untuk tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam.

Megawati mengingatkan bahwa banyak kontrak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang akan segera berakhir.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah-Putih ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," ujar Mega.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA 

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/11/prof-ikrar-tidak-pantas-megawati-ungkap-kemarahan-dalam-pidato-di-kongres

Read More

Peneliti LIPI: Kritikan Megawati ke Jokowi Tak Pantas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
Peneliti LIPI: Kritikan Megawati ke Jokowi Tak Pantas

 Megawati Soekarnoputri yang kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sempat mengkritik Presiden Joko Widodo dalam Kongres di Bali. Tindakan tersebut dinilai tidak pantas karena merupakan intervensi terhadap pemerintahan.

"Mestinya jika memang ada masukan ataupun kritik dari partai, itu seharusnya tidak diumbar di ruang publik. Apalagi hal itu diungkapkan di Kongres (PDIP), tidak terlalu pantas," ujar pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 11 April 2015. 

Sebagai Ketua Umum PDIP, Ikrar mengakui Megawati memang berhak menasihati kader-kadernya termasuk Jokowi. Tapi, itu seharusnya disampaikan melalui internal partai saja.

"Bisa dengan ruang lingkup yang lebih tertutup. Saya tidak masalah ada partai yang mengkritik pemerintahan, apalagi partai pendukung. Tapi, tetap ada tata caranya," kata dia.

Ikrar menambahkan, pidato politik yang disampaikan untuk pemerintahan saat ini sudah melebar luas ke berbagai media massa, terlebih saat itu Megawati dalam memberikan kritiknya menggunakan tata bahasa yang kurang tepat.

"Kritik itu urusan mereka (PDIP), seharusnya internal saja. Terutama kritikan itu disampaikan untuk kader. Kalaupun ingin kritikan terbuka apalagi kepada Presiden, perhatikan pilihan kata-katanya," ujarnya.

Saat memberikan pidato politiknya, Megawati memang melontarkan kritik pada pemerintah. Dia bahkan menyebut ada yang penumpang gelap dan oknum yang menyalip di tikungan. Bahkan, secara jelas dia melontarkan pengakuan bahwa dalam politik dia sering kali ditusuk dari belakang.
Oleh : Syahrul Ansyari, Rizki Aulia Rachman
http://politik.news.viva.co.id/news/read/612820-soal--petugas-partai---mega-perjelas-statusnya-atas-jokowi

Read More

Soal 'Petugas Partai,' Mega Perjelas Statusnya atas Jokowi

Soal 'Petugas Partai,' Mega Perjelas Statusnya atas Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berulang kali melontarkan istilah "petugas partai." Lontaran ini, menurut pengamat, diduga kuat ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. 

Sebagai kader PDI Perjuangan yang menjadi presiden karena dicalonkan oleh PDIP, dan juga selaku petugas partai, Jokowi diminta untuk mentaati dan melaksanakan arahan partai, khususnya arahan dari ketua umum.

"Ungkapan petugas partai juga bisa untuk menegaskan bahwa posisi Megawati itu lebih tinggi daripada posisi Jokowi," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni,
Minggu, 12 April 2015.

Menurut Sya'roni, sikap Megawati dipertegas dalam pidato penutupan kongres, yang menyatakan dirinya seperti presiden karena memiliki pengikut yang banyak, tersebar dari sabang sampai merauke, dari pusat hingga tingkat anak ranting. Sekali diperintah bergerak maka langsung bergerak.

"Pidato Megawati sejatinya merupakan puncak kegundahannya. Namun, Megawati mungkin lupa bahwa keunggulan Jokowi selama ini adalah di pencitraannya," katanya.

Karena itu, menyerang Jokowi di arena terbuka sangat tidak produktif dan bahkan bisa menjadi blunder untuk Megawati sendiri. Ditambahkan Syah'roni, melalui pidato Megawati, akhirnya rakyat mengetahui bahwa intervensi partai politik itu memang nyata adanya. Jokowi selaku presiden tidak bisa menjalankan hak prerogatifnya secara mutlak.

"Jokowi sangat diuntungkan dengan pidato Megawati saat kepercayaan publik terhadap kinerjanya (Jokowi) menukik," kata Sya'roni. (ren) 

http://politik.news.viva.co.id/news/read/612820-soal--petugas-partai---mega-perjelas-statusnya-atas-jokowi

Read More

Akhirnya, Jokowi Keluar dari PDIP: Analisis Hukum dan Fakta

Akankah senyuman Jokowi ini adalah senyuman terakhir buat Mega?

Akhirnya, Jokowi Keluar dari PDIP: Analisis Hukum dan Fakta

Siapa yang bilang? Tak ada satupun yang bilang, bahkan Jokowi sendiri pun tidak menyatakan keluar dari PDIP. Lantas, siapa yang bilang? Justru undang-undang dan fakta lah yang menyatakan bahwa Jokowi keluar dari partainya, malah Puan dan Megawati pun mendukungnya, begitu juga rakyat Indonesia. Semua menjadi saksi secara de jure dan de facto Jokowi sudah keluar dari PDIP. Mau bukti? Silakan simak uraian berikut.

Secara de jure, Jokowi keluar dari PDIP
Tak jelas sejak kapan Jokowi menjadi anggota partai berlambang kepala banteng itu, yang jelas Jokowi didukung oleh partai itu dan PKB tahun 2005 maju pada pilkada walikota Solo, dan menang. Keberhasilannya membangun kota Solo, ia terpilih lagi dengan capaian suara sampai 90% pada periode kedua di tahun 2010.

Belum selesai menjabat sebagai walikota Solo, tahun 2012 ia dicalonkan dan diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra maju pada pilgub DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) melawan pasangan Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli. Akhirnya Jokowi-Ahok menang melalui dua putaran pilkada. Jadilah Jokowi Gubernur DKI Jakarta. Ia bersama Ahok disumpah menjadi pasangan Gubernur - Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 secara sederhana berbiaya separuh dari semula anggaran. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.

Popularitas dan prestasinya yang cetar membahana tak hanya di Indonesia bahkan dunia di tengah hiruk pikuk yang juga meragukannya, akhirnya justru membawa Jokowi diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat menjadi Presiden RI yang ke-7 berpasangan dengan Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang didukung oleh Koalisi Merah Putih.

Jokowi pun disumpah menjadi Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014. Berikut isi sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Bismillahirrahmanirohim. Demi Allah saya akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan negara.”

Secara de jure, sumpah itu berarti loyalitas Jokowi hanyalah pada negara dan konstitusi. Jokowi harus mengabdikan seluruh waktunya hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tujuan utama yang harus dicapai dari seluruh kegiatan pemerintahan adalah demi pelayanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tak lagi ia boleh berdiri pada satu partai, agama, golongan, keluarga dan suku tertentu. Jokowi harus berada bersama di tengah rakyat Indonesia.

Jokowi tak bisa lagi diklaim bahwa ia adalah anggota partai A, sekutu partai B atau berpihak pada partai C. Jokowi secara de yure sudah mengucapkan sumpah itu di depan seluruh rakyat Indonesia, maka berarti “my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country begins.”

Secara de facto, Jokowi tak lagi petugas partai
Frase petugas partai, pertama kali muncul dan dikumandangkan oleh Megawati Soekarnopuri, “Begitu diumumkan bahwa kita lebih dari 20 persen artinya Pak Jokowi yang telah saya perintahkan sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, maka dengan resmi beliau itulah pada pemilu presiden nanti, resmi menjadi calon presiden dari PDI perjuangan,” Cukilan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri pada kampanye nasional di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu, 5 April 2014.

Sejak itu frase petugas partai lekat dengan Jokowi. Frase itu digunakan baik oleh internal PDIP dan lawan politik Jokowi pada saat pilpres.

Penggunaan petugas partai pada saat pilpres oleh lawan politiknya semata-mata ditujukan untuk mendown-grade Jokowi, selain memberikan stigma bahwa jika Jokowi terpilih ia tidak bisa independen, ia akan dikendalikan oleh ketua umum partai. Karena Jokowi bukan ketua umum sebuah partai. Tujuannya jelas agar Jokowi tak dipilih menjadi presiden Indonesia.

Sejak menjadi presiden Jokowi sudah membuat khawatir semua partai, tak hanya partai politik yang menjadi lawan politiknya yaitu Koalisi Merah Putih, bahkan partai yang mendukungnya yaitu Koalisi Indonesia Hebat.

Gebrakan pertama Jokowi, ia melibatkan KPK dalam memilih pembantunya. Tentu saja gebrakan ini mendapat perlawanan sengit dari gerbong Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi yang dimotori PDIP merasa menjadi partai pendukung Jokowi ingin mengatur kebijakannya, bahkan kalau bisa Jokowi buang airpun diatur oleh mereka. Mereka merasa berhak dan merasa wajar menentukan ini itu karena merekalah yang menjadikan Jokowi Presiden.

Namun Jokowi didukung oleh pendukung setianya bermanuver melawan pemaksaan partai yang mendukungnya, sebagai contoh kasus penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, padahal Budi Gunawan distabilo merah oleh KPK sebagai person yang diduga bermasalah. Koalisi Indonesia Hebat jelas memaksakan BG untuk menduduki Kapolri. Jokowi pun melawan partai pendukungnya dengan mendatangi rival pilpresnya, Prabowo Subianto. Prabowo pun menyatakan dukungannya.

Perlawanan Jokowi kepada partai pendukungnya ini memunculkan kembali frase “petugas partai” oleh kalangan internal PDIP. Berkali-kali PDIP baik oleh pengurus terasnya maupun anggota lainnya mengingatkan kembali bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi sebagai petugas partai Jokowi haruslah mengukuti garis kebijakan partai, kebijakan pemerintah harus mengikuti garis kebijakan partai.

Tak hanya itu, kebijakannya menolak grasi untuk terpidana mati tak dijalankan mulus oleh Jaksa Agung dengan berbagai alasan. Hanya eksekusi mati gelombang pertama saja dilaksanakan dengan baik di bulan Januari 2015. Gelombang kedua yang sedianya dilaksanakan bulan Februari 2015 terkatung-katung entah sampai kapan.

Karena keinginannya yang pro rakyat di semua sektor politik, ekonomi, hukum dan sosial Jokowi mendapat perlawanan yang cukup keras dari tak hanya lawan politiknya, bahkan sekali lagi dari partai pendukungnya sendiri, Koalisi Indonesia Hebat.

Terakhir, dalam pidato Megawati yang berapi-api di depan Konggres PDIP 8 - 12 April 2015 yang lalu, ia kembali mengingatkan dengan keras kepada Jokowi agar pemerintah segaris dengan kebijakan partai. Selengkapnya baca disini.

Berkali-kali diingatkan baik oleh Megawati, Puan dan anggota partai lainnya bahwa Jokowi petugas partai berarti Jokowi tidak lagi berada dalam partai itu. Nurani Jokowi hanya pro kepada rakyat, hanya saja ia sendiri di sana di istana.

Dengan demikian secara fakta, walaupun Jokowi tak pernah mengeluarkan kata “saya keluar dari partai”, namun ia sudah berada di luar partai. Faktanya partai pendukungnya berkali-kali mengingatkannya agar kebijakannya segaris dengan kemauan partainya.

Lalu akankah kita diam membiarkan sendirian Jokowi yang pro rakyat berjuang melawan pemaksaan kehendak demi kepentingan partai? Jawabnya ada pada nurani kita masing-masing.

——-mw——

*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia
**) Sumber bacaan
1. Puan Tegaskan Jokowi Masih Petugas Partai. 3 Februari 2015. Ihsanuddin. www.kompas.com. Web. 10 April 2015.
2. Megawati: Jokowi Petugas Partai yang Saya Perintah Jadi Capres. 5 April 2014. M. Wismabrata. www.kompas.com. Web. 10 April 2015.

Mas Wahyu

http://politik.kompasiana.com/2015/04/10/akhirnya-jokowi-keluar-dari-pdip-analisis-hukum-dan-fakta-717400.html

Read More

18 Kepala Negara Ngantre Bertemu Jokowi di KAA

Jokowi ( gambar ilustrasi )

18 Kepala Negara Ngantre Bertemu Jokowi di KAA

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa 18 kepala negara siap mengantre untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terjadi saat penyelenggaran Konfrensi Asia Afrika (KAA) ke-60.

"Dari sekian kepala negara itu ada 17 atau 18 yang minat bilateral meeting dengan Presiden," kata Luhut di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (10/4/2015) malam.

Ia mengaku kewalahan dalam mengatur pertemuan tersebut. Sebab penyelenggaraan KAA di Jakarta hanya berlangsung dua hari. Namun, ia tengah mengatur ulang jadwal Jokowi agar permintaan ke-18 negara itu dapat terpenuhi.

"Saya enggak tahu waktunya dalam 2 hari, very tight schedule, sangat padat. Jadi sekarang lagi disusun co-chair-nya karena enggak mungkin semua presiden pimpin secara bergiliran dengan negara lain.

Dari 109 Kepala Negara yang diundang, 29 di antaranya sudah menyatakan akan hadir. Peringatan itu nantinya akan terdiri atas dua event besar internasional. Pertama  Konferensi Tingkat Tinggi Negara Asia Afrika yang akan digelar di Jakarta pada 19-23 April 2015. Kedua seremoni peringatan KAA yang digelar di Bandung pada 24 April 2015.

"Tadi Ibu Retno sampaikan kepala negara dengan wakil kepala negara 28-29 yang akan hadir. Jadi cukup banyak," pungkas dia.
OGI

http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/11/384335/18-kepala-negara-ngantre-bertemu-jokowi-di-kaa

Read More

Megawati “Mengintimidasi” Jokowi

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015) / Kompas.cm

Megawati “Mengintimidasi” Jokowi

Dinamika perpolitikan Indonesia semakin kusut seperti benang kusut. Ini terbukti dari banyaknya rakyat yang golput saat pemilu-pemilu terdahulu. Hanya pada pemilu 2014 golput berkurang itupun karena ada Jokowi yang dicalonkan PDIP. Seumur-umur golput akhirnya turun gunung dan memutuskan tak golput saat pemilu 2014 kemarin.

Tak heran jika partai politik sudah tak bisa menampung aspirasi rakyat. Parpol sekarang sudah menjadi kerajaan-kerajaan kecil milik para ketumnya. Parpol hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Setelah berkuasa rakyat dilupakan. Parpol hanya sebagai alat untuk mengeruk uang rakyat.

Makanya kenapa Ahok keluar dari Gerindra? Tidak semata karena Gerindra mendukung UU MD3. Padahal MD3 sudah direvisi dan pilkada dipilih langsung lagi. Namun Ahok tetap tak mau kembali ke Gerindra. Malah dalam kutipannya Ahok berkata,” Buat apa loyal kepada partai yang tidak loyal kepada rakyat”.

Demikian juga pak Jokowi walau menjadi kader  PDIP tapi selalu tak dianggap sebagai orang penting di partai itu. Pak Jokowi yang berhasil mendongkrak perolehan PDIP di pemilu 2014 kemarin dan kini menjadi presiden RI bukan menjadi kebanggan PDIP malah selalu diintimidasi dan disindir-sindir dengan pidato ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merasa khawatir akan dikhianati.

Jika ini terus dilakukan maka akan terjadi sekenario rakyat yang akan menjadikan Jokowi dan Ahok bergabung dalam partai baru yang dibentuk oleh rakyat yang telah muak dengan parpol yang sudah ada. Kemungkinan parpol baru ini akan segera terbentuk, tinggal menunggu  waktu yang tepat.

Parpol baru ini bisa saja terbentuk tak lama lagi. Tergantung perlakuan ketum PDIP dan trah Soekarno kepada Jokowi. Jika terus-terusan menghambat dan merecoki semua kebijakan Jokowi sebagai presiden maka terbentuknya partai ini akan dipercepat.

Semua makhfum adanya. Siapapun tak akan tahan jika terus diintimidasi, disindir-sindir di depan umum. Kenapa harus menyindir kalau bisa disampaikan secara langsung. Menyindir akan menjatuhkan seseorang itu di depan umum dan tak punya harga diri.Apalagi orang itu sudah menjadi Presiden dengan rakyat 200 juta lebih. Alangkah lebih elegan jika Megawati menyampaikan langsung tanpa harus menyindir melalui pidatonya yang didengar seantero Nusantara.

Kesabaran manusia ada batasnya, demikian juga dengan pak Jokowi. Semakin dihina dan disindir-sindir kekuartannya akan muncul, kekuatan untuk menyebabkan rakyat “iba” kepada sosok Jokowi yang terus-terusan dibully (baca dizolimi). Kekuatan ini terpancar kuat sehingga tak ada yang bisa membendung, bahkan pak Jokowi sendiri juga tak menyadari kekuatannya ini.

Dengan kekuatan rakyat pendukung pak Jokowi dan Ahok yang masif ini maka jangan heran kekuatan dua manusia “nyleneh” ini akan bangkit menjadi monster yang menakutkan bagi parpol lain jika mereka berdua bersatu membentuk parpol baru.

Parpol baru bentukan Jokowi-Ahok  ini adalah kekuatan baru dari rakyat yang sudah muak dengan parpol yang ada sekarang dan tak percaya dengan anggota dewan yang mereka hasilkan yang hampir semuanya berlaku culas dan “nggragas”. Hanya bikin malu rakyat yang memilih mereka kemarin.

Percaya atau tidak partai rakyat akan terbentuk dan menghantarkan Jokowi-Ahok menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Insya Allah.

Salam Kompasiana.

Pengamat Politik & Sosial Kemasyarakatan

 follow @GUNAWANug 

https://www.facebook.com/gunawankompasianer PIN BB 7961DB9F

Source : http://politik.kompasiana.com/2015/04/10/megawati-mengintimidasi-jokowi-736765.html

Read More

Kerja Cerdas Presiden Jokowi Dalam 5 Bulan Kepemimpinannya

Kerja Cerdas Presiden Jokowi Dalam 5 Bulan Kepemimpinannya

Bila kita mencermati media massa akhir-akhir ini, tuntutan tentang perbaikan negara tersebar dimana-mana. Keluhan tentang BBM naik, demo mahasiswa pada Jokowi maupun beberapa kenaikan bahan pokok mendominasi halaman utama media. 

Orang banyak lupa bahwa Presiden Joko Widodo baru dilantik kurang dari setengah tahun. Sebuah masa pemerintahan yang tentu belum seberapa. Istilahnya masih dalam pemetaan masalah pokok. Rupanya beban salah kelola pemerintahan sebelumnya yang harus ditanggung menjadikan masyarakat menempatkan presiden sebagai sasaran. 

Ditambah lawan politik yang kalah dari Pilpres kemarin memanfaatkan momentum untuk turut bersuara lantang. Lihat saja kegaduhan politik (baik di parlemen maupun dimasing-masing partai), kegaduhan ekonomi (pasca BBM naik), kegaduhan hukum (penolakan hukuman mati pada kasus narkoba) dan lainnya dimanfaatkan betul oleh lawan politik. 

Muncullah kesan Presiden Joko Widodo kerepotan dalam menangani problem-problem yang muncul. Padahal banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk membangun negara ini. 

Seperti saat menjabat Walikota atau Gubernur, Presiden Joko Widodo selalu membuat gebrakan. Cuma gebrakan kali ini levelnya internasional dan nasional yang tersebar dibeberapa propinsi sehingga cover area pemberitaan tidak merata. 

Dalam catatan kami, setidaknya ada 3 sektor yang mencatat perbaikan secara signifikan meski bukan berarti disektor lain statusnya stagnan. Pertama sektor ekonomi nasional, kedua sektor infrastruktur, ketiga sektor ekonomi internasional. 

Sektor Ekonomi Nasional 

Di sektor ekonomi nasional setidaknya ada 9 point yang pantas dibanggakan. Dengan aktivitas yang sudah dilakukan, masa mendatang pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi lebih baik. Adapun ke 9 point tersebut yakni : 

a. Cadangan devisa negara yang ditinggalkan Presiden sebelumnya (Soesilo Bambang Yudhoyono) per Oktober 2014 adalah USD 110 miliar. Posisi terakhir Februari 2015 sudah menjadi 115,3 miliar alias meningkat USD 5,3. 

b. Bulan April 2015 akan segera dimulai pembangunan kilang minyak di Bontang Kalimantan Timur. Seperti diketahui selama ini kapasitas kilang minyak milik Indonesia terbatas dan inilah yang mempengaruhi stok BBM didalam negeri. Akibatnya kebutuhan BBM langsung import sehingga harganya relatif lebih mahal. 

c. Bank Indonesia mencatat selama Desember 2014 hingga Februari 2015, investasi masuk ke Indonesia sebesar IDR 57 triliun (90% lebih tinggi dari bulan yang sama di tahun sebelumnya) 

d. Bulan Februari 2015 telah diresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, yang sudah tak terurus selama 24 tahun. Inilah salah satu kawsasan wisata berbasis maritim. 

e. Bulan April dimulai pekerjaan pendirian pabrik semen di Papua oleh investor dari Tiongkok, untuk menurunkan harga semen di Papua (saat ini mencapai 1,5 juta rupiah per zak). Pemangkasan kesenjangan dengan kemudahan investasi inilah yang akan jadi PR pemerintah dimasa depan. 


f. BKPM melaporkan telah masuk investor sebesar USD 5 miliar untuk membangun infrastruktur, diantaranya pembangkit listrik untuk mengatasi kekurangan pasokan lsitrik di Medan, Palembang, Balikpapan maupun NTT 

g. Harga beras IR3 di pasar induk beras Cipinang sudah turun dari semula Rp 10.500/liter turun ke harga Rp 7800/liter (data lapangan tanggal 13 Maret 2015). 

h. Cadangan devisa Indonesia naik menjadi USD 115 miliar, sewaktu ditinggalkan SBY cadangan devisa Indonesia hanya USD 109 miliar, dalam waktu 4 bulan pemerintahan Jokowi Cadangan Devisa naik USD 6 miliar. 

i. Mulai beroperasinya 2 tol laut yaitu di Papua melayani angkutan manusia dan logistik, Sorong-Waisai. Kemudian ada Jawa-Sulawesi. Kedua rute tersebut melayani transportasi berjadwal untuk rute pendek alias short sea shipping sejumlah titik yang dilewati dari mulai Sorong hingga Waisai, Papua. Rute lainnya melayani Surabaya hingga Makasar. 

Sektor Infrastruktur 

Sedangkan di sektor infrastruktur ada 7 jenis pekerjaan besar yang kini menjadi garapan besar pemerintah. Ditiap jenis, ada puluhan pekerjaan infrastruktur dikebut agar target pembangunan dalam 1 tahun tuntas. Pekerjaan infrastruktur inilah yang dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. 

Berikut pekerjaan yang sudah dimulai : 

a. Sedang dalam tahan pengerjaan 13 bendungan besar di seluruh Indonesia di 2015 untuk pengairan sawah. Senin tanggal 9 Maret 2015 telah dimulai ground breaking pembangunan bendungan besar di Kreureuto, Lhokseumawe, Aceh dengan dana IDR 1,7 triliun. Dilanjutkannya kembali pembangunan bendungan Paya Seneura di Sabang, Aceh Utara yang sudah 9 tahun tak terurus Dalam 5 tahun. Diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 9 triliun kebutuhan di 2015. Presiden menargetkan akan dibangun 49 bendungan seluruh Indonesia. 

b. Dalam tahan studi kelayakan untuk menciptakan 9 juta hektar sawah baru, pekerjaan dimulai tahun ini. Penciptaan sawah baru guna meningkatkan ketersediaan pangan terutama beras agar kemandirian pangan tercapai. 

c. Mulai April 2015 akan dikerjakan toll Trans Sumatra dari Bakauheni-Lampung-Palembang-Padang-Pekanbaru-Medan-Aceh sepanjang 2000 km akan dikerjakan BUMN secara keroyokan dan membutuhkan anggaran hingga Rp 58 triliun. 

d. Percepatan pembangunan jalur transportasi massal di Jakarta, yaitu MRT. Alat bor raksasa tiba di bulan April 2015, pengeboran bawah tanah mulai Juli 2015. 

e. Pekerjaan pembangunan pelabuhan di Kuala Tanjung Sumut sudah dimulai sejak Februari 2015. Akan dibangun 24 pelabuhan yang membutuhkan anggaran Rp 39,5 triliun. Hampir semua pulau besar di Indonesia mendapat alokasi pembuatan pelabuhan mulai Banda Aceh, Dumai, Cilacap, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Bitung, Halmahera, Merauke dan lainnya. Tahun ini mulai dibangun pelabuhan dalam di Sorong, Papua Barat 

f. Tahun ini akan dimulai pekerjaan jalan toll Serang - Pandeglang untuk menunjang infrastruktur KEK di Tanjung Lesung 

g. 17. Mulai bulan April 2015, dikerjakan pembangunan jalur kereta api dari bandara Halim hingga bandara Soekarno Hatta. 

Sektor Ekonomi Internasional 

Adapun dalam sektor perekonomian internasional, 3 indikator kapasitas ekonomi kita akan mampu bersaing dinegara lain. Simak saja indikator tersebut berikut ini : 

a. Neraca perdagangan Indonesia kumulatif Januari - Februari 2015 sebesar USD 1.4 miliar setara dengan IDR 17 triliun. Neraca surplus ini tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir, lebih besar ekspor daripada impor (data BPS tanggal 16 Maret 2015) 

b. Pernyataan dari Stanley Morgan (18 Maret 2015), bank terkuat di AS yang menyatakan selama kurun waktu 5 bulan Indonesia telah keluar dari Fragile Five yang mata uangnya rentan terhadap kebijakan suku bunga Fed, Indonesia menuju fundamental ekonomi yang kuat di bawah kepemimpinan Jokowi, sejajar dengan mata uang India, China, Turki, dan Brazil. 

c. Pemerintah mampu mempertahankan harga BBM sebagai yang terendah kedua diantara negara Asia. Harga bahan bakar minyak terutama untuk premium dan solar Indonesia “cuma” masih lebih mahal dibanding Malaysia saja. Itupun Malaysia masih disubsidi dan akan segera mengikuti kebijakan Indonesia mencabut subsidinya. 

Melihat apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah, sepatutnya kita berbangga. Oleh sebab itu, sudah saatnya rakyat Indonesia bahu membahu mendukung pemerintah dengan cara bekerja secara produktif. Tidak lupa berperan aktif mengawasi implementasi pekerjaan negara dilapangan. 

Bila ditemukan penyelewengan, segera laporkan pada pihak yang berwenang. Mengeluh, menghujat apalagi menuduh pemerintah tidak bekerja sungguh-sungguh akan menghabiskan energi dengan tindakan yang tidak produktif. Mari kita rubah pola pikir kita yang selama ini membelenggu sehingga menyebabkan negara ini tak pernah maju. 

Bila Jokowi sudah memberikan bukti, apakah kita masih sanksi? 

Source : http://beritaintrik.com/read/kerja-cerdas-presiden-jokowi-dalam-5-bulan-kepemimpinannya.html

Read More

AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUSGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah), AM Fatwa (kiri) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa ikut berkomentar mengenai langkah sebagian anggota DPRD DKI yang berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Menurut dia, itu merupakan hak politik dari DPRD.

"Saya kira itu hak politik DPRD, apa pun motifnya itu tidak perlu kita campuri," kata Fatwa seusai mengikuti kegiatan peresmian GOR PKP DKI Jakarta bersama Ahok di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa mengaku sudah berbicara dengan Ahok terkait rencana pemakzulan itu. Kata dia, Ahok tak peduli karena bila akhirnya dipecat jadi Gubernur DKI, dia masih dapat bekerja hingga 2016.

Apalagi, menurut dia, tahun 2017 sudah ada pemilihan kepala daerah baru. AM Fatwa melanjutkan, Ahok akan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perubahan di DKI. 

Melalui program seperti e-budgeting, lanjut dia, Ahok ingin meniadakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi melalui pembaruan tersebut.

"Dia tidak peduli mau dimakzulkan. Tidak apa-apa. Asal prinsip pembaruan yang mencegah penyimpangan-penyimpangan, yang sebenarnya budaya penyimpangan seperti ini itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hanya, biasa terjadi kompromi. Dalam hal ini, Ahok tidak mau kompromi," ujar AM Fatwa.

Dia mengaku sebagai orang yang mendukung Ahok. Untuk melakukan perubahan seperti yang dilakukan Ahok, lanjutnya, perlu keberanian.

"Ya, memang kadang diperlukan orang dalam tanda petik agak gila sedikit," ujar dia. Dia juga berharap Presiden Jokowi memberlakukan sistem e-budgeting tidak hanya di DKI, tetapi juga secara nasional sehingga praktik penyimpangan anggaran dapat dihilangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/08/11583901/AM.Fatwa.Sebut.Ahok.Tak.Peduli.bila.Dimakzulkan.karena

Read More

Jalan panjang menggulingkan Ahok

ahok hadir rapat apbd dki. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Jalan panjang menggulingkan Ahok

Panitia Angket telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjuti adanya kesalahan yang dilakukan Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, 33 anggota dewan telah menyepakati untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk merealisasikannya.

Namun jalur tersebut masih panjang. Sebab DPRD DKI Jakarta masih harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) HMP. Proses ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian tahapan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, usulan mengajukan HMP akan diberikan kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kemudian mereka akan menggelar Rapim untuk membahas masukan tersebut.

"Diusulkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan bahas. Nanti hasilnya baru dibahas lagi di Bamus (Badan Musyawarah) untuk membahas usulan tersebut," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Setelah mendapat persetujuan dari Bamus, maka akan digelar rapat paripurna. Tujuannya untuk mendengar penjelasan pihak-pihak yang mendukung HMP. Selain itu, dalam rapat tersebut, setiap fraksi juga akan menyampaikan pandangannya.

"Nanti dalam rapat paripurna tersebut akan ada usulan dan pandangan fraksi-fraksi. Lalu dibentuk panitia khusus untuk HMP," jelasnya.

Dalam panitia HMP ini, tidak hanya didominasi oleh anggota fraksi yang setuju dengan pengajuan hak ini. Sebab berdasarkan aturan, pansus ini harus terdiri dari masing-masing satu orang untuk setiap fraksi.

"Itu ada ketentuannya soal anggota Pansus HMP. Kalau dalam tatib kami, jumlahnya lupa, tapi harus dari anggota dewan dan dari segala fraksi. Bisa sampai belasan orang," katanya.

Tujuan pembentukan Pansus ini untuk mendalami temuan yang telah dilaporkan oleh Panitia Angket, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai solusi penyelesaian dari hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta.

"HMP itu kan bisa opsinya, Mahkamah Agung atau peringatan atau nanti tergantung panitia HMP," ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia angket telah membacakan seluruh hasil penyelidikan mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasil setebal 32 halaman tersebut dibacakan secara bergantian oleh Veri Younevil, Aji Syamsudin dan M Ongen Sangaji.

Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menegaskan, Ahok melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut mengenai mekanisme pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 dan etikanya sebagai seorang pimpinan.

Melihat hasil tersebut, politisi Hanura ini meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjutinya. Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini telah melanggar undang-undang.

"Atas dasar penyelidikan, maka panitia angket dengan ini mengusulkan kepada DPRD, untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Gubernur," ungkapnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Adapun hasil kesimpulan panitia angket tersebut adalah:

1. Gubernur DKI jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap UU sebagaimana diatur dalam UU no 11 Tahun 2013. Pasal 34 ayat 1 UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

A. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah nyata dan sengaja, mengirimkan outline Rancangan Anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri yang bukan hasil persetujuan dan pembahasan bersama.

B. Gubernur Provinsi DKI jakarta mengabaikan kewenangan fungsi DPRD, dalam rangka fungsi anggaran berupa pengajuan usulan dalam rancangan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2003.

C. Gubernur telah melanggar UU dan peraturan terkaitnya yang berlaku dalam pembahasan dan pengesahan APBD.

2. Gubernur telah melakukan pelanggaran UU di dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Negara, yang analisis dalam tingkat daerah dalam bentuk e budgeting.

3. Telah melanggar etika dan norma, dalam melaksanakan kebijakan, dalam melakukan tindakan menyebarkan fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD dengan menyatakan bahwa "DPRD sama seperti dewan perampok daerah". Tindakan tersebut merupakan penistaan, penghinaan terhadap lembaga institusi negara yang akan mengganggu pola kerja pemerintah daerah. Selain itu beberapa ucapan kata-kata yang terlontar dari gubernur "seperti bajingan, brengsek, lo pikir pake otak, gebrak meja dan marah-marah gebrak mobil dari akun Youtube. Dari media online.

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.

Merdeka.com

http://www.merdeka.com/jakarta/jalan-panjang-menggulingkan-ahok.html

Read More

Konspirasi di Balik Pemakzulan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok / ahok.org

Konspirasi di Balik 

Pemakzulan Ahok

Ahok sekarang dalam posisi rawan, ibarat telur sudah di ujung tanduk. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya, seperti yang sudah saya tulis di sini beberapa waktu yang lalu. Ada konspirasi besar di balik pemakzulan Ahok dari kursi Gubernur DKI. Percaya atau tidak berpulang kepada para pembaca.

Dunia ini memang panggung sandiwara. Banyak kisah dan cerita menarik yang terjadi di dunia yang fana ini. Semua kisah yang belum terjadi disebut konspirasi dan banyak para pembuat konspirasi atau konspirator  yang ingin konspirasi yang telah didesain itu menjadi kenyataan.

Sah-sah saja seseorang percaya pada konspirasi bahkan seseorang pun bisa membuat konspirasi sendiri. Jika konspirasi itu dipercaya banyak orang dan kenyataannya memang terjadi berarti para pembuat konspirasi itu telah berhasil. Konspirasi bahasa sederhananya adalah rencana. Jadi siapa saja bisa membuat rencana tapi bagi orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan segala rencana manusia baik maupun buruk.

Di balik pemakzulan Ahok ada konspirasi besar yang direncanakan para koruptor dan mafia anggaran di DKI Jakarta. DKI Jakarta yang merupakan miniatur Indonesia, saat ini gencar melawan para mafia anggaran dengan menerapkan e-budgetingmenjadikan para koruptor juga tak tinggal diam. Mereka juga punya konspirasi untuk menggagalkan dan melawan konspirasi Ahok yang akan menjadikan DKI Jakarta seperti Singapura.

Konspirasi melawan konspirasi akhirnya siapa yang akan menang? Sangat seru untuk dicermati. Ahok adalah bagian dari konspirasi itu sendiri. Sedangkan para koruptor dan mafia anggaran juga sedang membuat konspirasi melawan Ahok. Ahok mungkin terlihat kerja sendiri. Namun di balik Ahok ada juga pembuat konspirasi lagi yang menginginkan Jakarta maju dan kemudian merembet ke daerah yang lain di seluruh Indonesia.

Dalam skenario pemakzulan Ahok keberhasilannya adalah 50:50. Banyak faktor yang membuat konspirasi pemakzulan Ahok tidak jalan. Pertama para koruptor dan mafia anggaran sudah teridentifikasi dengan jelas. Kedua pemetaan telah dilakukan siapa-siapa yang bakalan dikorbankan agar konspirasi pemakzulan Ahok tidak jalan. Nanti pembaca bisa melihat sendiri kejadiannya tidak lama lagi.

Dalam konspirasi pemakzulan Ahok ini sayangnya terjadi perpecahan di antara para pembuat konspirasi. Terjadi keraguan akan kegagalan sehingga mereka banyak menyelamatkan diri masing-masing. Ketidaksolidan para “bandit” menjalankan konspirasi akhirnya menjadi kendala besar dan menimbulkan kegagalan di pihak mereka sendiri.

Bukti-bukti sudah terlihat. Sebagian para pembuat konspirasi cari ilmu selamat. Dengan ilmu selamat dan melakukan deal-deal baru dengan Ahok. Hal ini menyebabkan konspirasi Ahok akan berjalan sesuai dengan tujuan Ahok membangun Jakarta. Para pembuat konspirasi yang kehilangan pendukung dan ditinggalkan sebagian yang ingin cari aman sendiri menjadikan Ahok tetap kokoh bertahan menjadi gubernur DKI sampai 2017 nanti. Dengan demikian yang cari selamat ya tetap selamat dan yang lain juga tetap selamat tapi akan gagal mengumpulkan pundi-pundi untuk para pembuat konspirasi untuk memakzulkan Ahok.

Akhirnya perseteruan hanya menjadi perang dingin dan seperti gertak sambal saja. Di balik kemenagan Ahok ada pembuat konspirasi lagi yang lebih kuat daripada para koruptor dan mafia anggaran di DKI Jakarta. Siapakah itu. Pembaca pastinya sudah tahu.

Salam Kompasiana.

http://politik.kompasiana.com/2015/04/07/konspirasi-dibalik-pemakzulan-ahok-735950.html

Read More