Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 

 Ahok naik BKTB. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui hasil evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Aku ini wakil gubernur kan. Kita cuma melaporkan pada pak gubernur, yang ini begini yang itu begitu. Kalau tidak mau diganti ya terserah pak gubernur. Saya hanya mengusulkan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Ahok mengungkapkan, dirinya tidak akan pandang bulu jika memiliki wewenang untuk mengganti SKPD. Karena semuanya yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) akan segera diganti, jika dirinya menjadi gubernur.

"Kalau pak gubernur berhenti dan saya jadi gubernur, langsung saya pecat-pecatin Kadisnya tuh. Aku sih ikut pak gubernur sajalah. Kita evaluasi sangat fair," ungkapnya.

"Tunggu tanggal mainnya dong, ini kan seru. Ini kan sedap-sedap takut, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini orang mikir, saya diganti apa tidak ya, saya diganti apa tidak ya," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menjamin, tidur Kadis tidak akan tenang jika pengandaiannya terjadi. Bahkan dirinya memastikan selama dua bulan tidurnya juga tidak nyenyak. Sehingga ia bisa melihat mental bawahannya seperti apa.

"Kita bisa melihat mental mereka seperti apa. Yang rakus sama yang mau tobat kelihatan kok. Jaksa juga udah BBM saya minta waktu untuk. Nih BBM, 'mantap Pak Ahok dia bilang, selamat siang Pak Ahok, jika ada waktu mau diskusi beberapa masalah hukum terkait 1 titik titik 2 titik titik. Pokoknya ada 4-5 item. Macam-macam. Pasar Tanah Abang yang sudah kalian tahu, soal bus yang sudah kalian tahu," jelasnya.

[did]

Source : merdeka.com

 

Read More

Jokowi dan Gubernur NTT Bahas Peternakan Sapi

 

Jokowi dan Gubernur NTT Bahas Peternakan Sapi

 Hari Minggu ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kedatangan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya yang bertamu ke rumah dinasnya. Keduanya membahas kerja sama terkait peternakan sapi untuk suplai daging bagi warga Jakarta.

Kehadiran Frans Lebu sempat tidak diketahui wartawan yang sedang meliput kegiatan Jokowi pekan ini. Kehadiran Frans itu baru diketahui ketika Jokowi mengantar Frans keluar rumah dinasnya.

"Urusan kerja sama masalah peternakan sapi," kata Jokowi, saat dikonfirmasi mengenai kunjungan Frans, Minggu (23/2/2014), di Taman Suropati, Jakarta.

Jokowi mengatakan, kerja sama semacam ini untuk mendorong konsumsi daging sapi dari dalam negeri untuk warga Jakarta. Sebab, kebutuhan daging di Ibu Kota cukup tinggi.

"Kita harus ngerti di Indonesia kebutuhan daging 70 persen untuk konsumsi di DKI," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku sudah sering membahas hal tersebut dengan Frans Lebu. Namun, pembicaraan itu masih dalam tahap pembicaraan.

Selain dengan Frans, menurut Jokowi, pembicaraan kerja sama itu juga melibatkan tim kedua belah pihak.

"Sudah tiga sampai empat kali kita ketemu. Ya, dengan staf, dengan tim dan tim," jelas Jokowi.

Setelah memberi keterangan, Jokowi keluar rumah dinasnya menuju kawasan Cawang, Jakarta Timur. Di sana, dia membagikan beras dan buku kepada korban banjir.

 Source : megapolitan.kompas.com

 

Read More

Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.

 

Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.

 Setujukah Teman-teman JPK dengan Jadwal di bawah ini?? berikan komen ataupun Like nya yang banyak.

Jadwal Tahapan Pemilu 2014 :
Pemilu Legislatif :
1. Tgl 16 Maret - 05 April : Masa Kampanye
2. Tgl 06 - 08 April : Masa Tenang
3. Tgl 09 April : Pemungutan Suara
4. Tgl 07 - 09 Mei : Penetapan Hasil Pemilu Nasional
5. Tgl 11 - 17 Mei : Penetapan Perolehan Kursi & Calon terpilih Anggota DPR dan DPD
6. Bln Juli - Oktober : Pengucapan Sumpah Janji

Pemilu Pres & Wapres :
1. Tgl 16 - 13 Mei : Penetapan DPT Nasional
2. Tgl 10 - 16 Mei : Pendaftaran Paslon
3. Tgl 05 - 09 Juni : Penetapan Paslon
4. Tgl 14 Juni - 05 Juli : Masa Kampanye
5. Tgl 06 - 08 Juli : Masa Tenang
6. Tgl 09 Juli : Pemungutan Suara
7. Tgl 26 - 28 Juli : Penetapan Hasil Pemilu
8. Tgl 29 - 31 Juli : Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemilu
9. Tgl 02 - 13 Agust : Penetapan Hasil Pemilu Pasca. Putusan MK
10. Tgl 15 - 24 Agust : Kampanye Putaran II
11. Tgl 09 Sept : Pemungutan Suara Putara II
12. Tgl 26 - 27 Sept : Penetapan Hasil Pemilu Putaran II
13. Tgl 27 - 29 Sept : Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemilu Putaran II
14. Tgl 09 Okt : Penetapan Hasil Pemilu Pasca Putusan MK

15. Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.

Source :  FB Cakrawa Wala
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410054992580479&set=gm.249788538537783&type=1&theater

Read More

Semoga di tanganmu negara semakin jaya

 



 Semoga di tanganmu negara semakin jaya

Meski engkau tampil sebagai seorang yang sederhana

Namun visi dan kemampuanmu sangatlah luar biasa

Meski engkau adalah seorang dari desa

Namun hatimu adalah dekat dengan rakyat jelata

kini engkau penguasa di ibukota

Namun kebijakanmu selalu memihak orang biasa

jika kau dipilih sebagai pemimpin negri ini

niscaya engkau dapat restu dr ibu periwi

Semoga di tanganmu negara semakin jaya

Yang mensejahterakan seluruh warganya

Source : FB Solo Adi

Read More

Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan

 

Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.

Source : FB Dhiana Winchester

Read More

Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov

 

Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov

  Jakarta : Berbeda dengan pembangunan Waduk Pluit dan waduk Ria Rio yang terkendala masalah pembebasan lahan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pembangunan Waduk Marunda tak terkendala pembebasan lahan. Jokowi mengklaim seluruh warga setuju lahannya dibeli untuk pembangunan waduk.

  Bahkan, Jokowi mengaku bukan pihaknya yang mendesak warga menjual lahannya kepada pemprov, namun mereka yang meminta agar pemprov secepatnya membebaskan lahan mereka.

"Kalau di sini beda, justru nggak ada masalah. Malah warga yang ngejar-ngejar kita untuk minta segera dibayarkan lahannya," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Marunda, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Karena tak ada protes dari warga, Jokowi menargetkan proses pembebasan lahan warga yang jumlahnya 150 rumah akan selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Dimulai dari Januari 2014 lalu. Untuk proses pembayarannya, Jokowi berjanji membereskannya setelah proses pembebasan selesai.
"Pembebasan lahan 4 bulan selesai, targetnya bulan April selesai. Seluruh warganya sudah sepakat kok, ya jadi ndak ada masalah," jelas Jokowi.

Untuk proses pembebasan lahan, Jokowi mengaku saat ini dalam tahap pengurusan 150 rumah yang akan dijadikan waduk seluas 56 hektare itu. Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan laham warga, Jokowi tak mau menyebutkan.

"Ya, pokoknya semuanya lancar. Ini kan baru keluar APBD-nya. Nanti kalau rampung ganti rugi baru diproses, baru kami bayarkan," ucap Jokowi.
Waduk seluas 56 hektare itu nantinya akan menampung air dari wilayah Jakarta Timur. Air dari Kanal Banjir Timur (KBT) masuk ke Kali Blencong dan kemudian mengalir ke Waduk Marunda. Bila waduk tersebut penuh, tersedia pompa untuk membuang air ke laut.

Waduk yang pembangunannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Setelah Waduk Marunda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI akan melanjutkan membangun waduk di kawasan Timur dan Barat Jakarta.
Waduk itu akan dibangun pada lahan seluas 50 hektare. Namun Pemprov DKI baru akan mengerjakan 30 hektare lahan. Sebab 26 hektare sisanya masih dalam proses pembebasan lahan untuk dibangun taman rekreasi.

Letak waduk tersebut tidak jauh dari Rumah Susun (Rusun) Marunda dan cagar budaya rumah Si Pitung. (Ali/Yus)

 Source : news.liputan6.com

 

Read More

Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden

 "Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden"

Ketika Indonesia yang semakin terpuruk seperti sekarang ini, semakin terasa kebutuhan untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sebagai Gubernur Jakarta, posisinya masih belum cukup kuat, DPRD masih bisa menyandera anggaran yang dia usulkan, menteri-menteri dan pejabat tinggi masih bisa menekan Jokowi untuk menyetujui proyek-proyek tertentu yang penuh korupsi.

Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden, dia yang turun langsung menenangkan rakyatnya, dia dengan ksatria mengakui permasalahan dan akan menyelesaikannya tanpa menyalahkan musuh legislatif dan pendahulunya, dia yang memulai program yang mirip welfare state, duta-duta besar dan media asing menemuinya seolah dialah de facto presiden Indonesia.

Kalau tidak ada force majeure, Jokowi sudah hampir pasti menjadi presiden Indonesia 2014. Rakyat sudah menyebutnya presiden bahkan saat ini, dan rakyat menginginkannya jadi presiden bukan semata karena mereka menyukainya, tapi mereka tahu nasib mereka dan anak-anak mereka akan bisa berubah kalau Jokowi jadi presiden dan mereka tidak mau menunggu 2019, 2014 pun sudah terlalu lama.

Takdir Jokowi sudah terpatri, dengan wajah jeleknya, dengan kurus keringnya, dengan Kromo Englishnya, dia dibebani jaman dengan tugas maha berat mengentaskan bangsa yang sudah mulai gila itu agar menjadi waras lagi. Meringankan beban para miskin yang mencintainya dengan pendidikan dan kesehatan inklusif, dan meretas jalan bagi generasi berikutnya agar setara dengan negara-negara maju. Memimpin 17 ribu pulau dengan 240 juta permasalahan yang bertubi-tubi agar segera menjadi negeri yang nyaman ditinggali.

Jokowi, dia bukan satria piningit atau ratu adil, dia hanya rakyat jelata Jawa yang dicintai dari Aceh sampai Papua, yang sangat berbeda dari raja-raja Jawa sebelumnya. Tanpa menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Dengan menjadi rakyat jelata, dia akan menjadi presiden Indonesia.

Source : FB Bayu Saylendra
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749880748356227&set=gm.249516585231645&type=1&theater

Read More

Sinyal Mega Restui Pencapresan Jokowi Kembali Menguat

 

Sinyal Mega Restui Pencapresan Jokowi Kembali Menguat 

 Jakarta - Skenario duet Mega-Jokowi diprediksi kalah di Pilpres 2014. Kabarnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai realistis dan mulai legowo mendukung pencapresan Jokowi.

Informasi yang beredar dari para petinggi partai yang tidak mau disebutkan namanya, nama Jokowi kian moncer dan solid untuk dicalonkan. PDIP tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi pencapresan mantan wali kota Solo itu.

Selain itu hampir sebagian besar senior dan petinggi partai, semakin serius mempersiapkan Jokowi sebagai capres. Dalam berbagai rapat internal, selalu yang disimulasikan adalah bagaimana soal pencapresan Jokowi dan partai-partai yang akan bermitra dalam koalisi.

Kalangan PDIP Pro Jokowi (Projo) mengaku mendapatkan informasi yang sama. Saat ini, menurut Projo, isu sudah bergeser ke waktu deklarasi dan siapa cawapres Jokowi.

"Hak dan mekanisme pencapresan dari PDI Perjuangan adalah wewenang penuh ketua umum. Soal pilihan waktu sebelum pileg, juga merupakan strategi dan hak ketua umum. Seluruh kader partai pasti menghormati dan mendukung keputusan ketua umum," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional PDIP Projo, dalam siaran pers, Kamis (20/2/2014).

Lantas apakah PDIP pasti akan mencapreskan Jokowi? Menurut Budi, di sebuah acara di Banyumas Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menegaskan bahwa PDIP harus menang besar dalam pemilu 2014. Dan kemenangan besar hanya bisa diraih bila PDIP mampu menjadi tumpuan aspirasi rakyat termasuk soal capres.

"Sepuluh tahun terakhir pemerintahan berjalan kurang efektif. Kemenangan dalam pileg 2014 dengan kursi parlemen yang signifikan, merupakan keniscayaan bagi berlangsungnya pemerintahan yang efektif," jelas mantan Kepala Balitbang PDIP DKI ini.

Semangat itulah yang diyakininya bakal membuat Mega bulat mendukung Jokowi. "Bu Mega pasti akan membuat keputusan terbaik buat bangsa dan rakyat. Beliau punya pengalaman mengelola negara dan pemerintahan. Dukungan parlemen yang signifikan sangat penting bagi pemerintahan dalam melaksanakan program pro rakyat," jelas mantan aktivis UI 98 ini.

 Source : detik.com

Read More

Jokowi: Salaman dengan Rakyat Jangan Cuma Mau Pemilu

 
 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kanan) bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah), dan Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya (kiri) menghadiri acara

 Jokowi: Salaman dengan Rakyat Jangan Cuma Mau Pemilu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, seorang pemimpin tidak akan bisa merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat jika ia tidak pernah berhubungan langsung dengan rakyatnya. Karena itulah, Jokowi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus sesering mungkin terjun ke masyarakat.

"Gimana mau merasakan penderitaan rakyat kalau kita enggak pernah ketemu dengan mereka. Bersentuhan kulit aja enggak pernah, salaman aja enggak pernah, salaman kalau mau pemilu. Gimana mau merumuskan kebijakan," katanya saat menjadi pembicara dalam acara Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Jokowi mengatakan, dengan sering terjun ke tengah masyarakat, seorang pemimpin akan mengetahui permasalahan nyata yang terjadi. Ia mencontohkan program-program pendidikan gratis yang hanya berkutat pada biaya sekolah dan buku. Padahal, menurutnya, terkadang banyak kepala keluarga yang enggan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu membeli sepatu dan seragam.
"Itu yang secara detail tidak dilihat pemimpin kita, karena apa? Mereka tidak pernah ke lapangan. Mereka tidak pernah melihat permasalahan secara konkret," ujar Jokowi.
 
Dia menyebutkan, dengan sering melakukan kunjungan ke tengah masyarakat, seorang pemimpin dapat melakukan management control dari kebijakan yang telah dirumuskannya. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering terjadi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik di lingkup kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, adalah kurangnya melakukan manajemen pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke salah satu kantor kelurahan di Jakarta. Saat itu, Jokowi tiba pukul 07.00 dan belum ada satu pun petugas kelurahan yang datang. "Saya minta pintunya dibuka, tapi pada bingung cari kuncinya di mana. Saya akhirnya nunggu sampai jam 08.15, yang datang cuma tiga orang. Gimana mau melayani masyarakat?" ujar Jokowi. Jokowi juga minta camat dan lurah untuk sering ke lapangan sehingga warga mengetahui sosok pimpinan pemerintah di wilayahnya.

Dalam acara tersebut, Jokowi didaulat menjadi pembicara pertama. Pembicara lain yang turut hadir adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya, dan staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum Rusdianto.

Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Miskin sikap assertif.Nggak cocok jadi pemimpin.(Kumpulan Poster Indah Untuk JOKOWI )

Read More

Capres Ideal Pilihan Kami

Source : FB Gregorious Aris Buntarman

Read More

Jokowi Tak Mau Berurusan dengan Seremonial Mewah Monorel

 

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara

Jokowi Tak Mau Berurusan dengan Seremonial Mewah Monorel

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin berkomentar tentang  seremonial mewah yang dilakukan oleh PT Jakarta Monorail terkait pembangunan monorel di Jakarta. Ia mengatakan, seremoni itu sama sekali tidak menggunakan APBD DKI.
"Ini duitnya siapa? Duitnya swasta, ngapain ngurus-ngurus. Jadi mau mewah atau tidak mewah, bukan urusan kita," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Selain itu, Jokowi tak mau berkomentar mengenai utang pembayaran tiang yang belum dilunasi PT JM kepada PT Adhi Karya. Menurutnya, pembayaran utang itu merupakan urusan kedua perusahaan tersebut.
Jokowi tidak mempermasalahkan pelaksanaan groundbreaking saat masih ada tiga syarat yang belum dipenuhi PT JM. Tiga syarat itu meliputi financial closing, kajian teknis, dan aspek legal.  "Groundbreaking itu dilakukan karena saat itu sudah kita tanda tangani good will kita. Untuk menyelesaikan macet, groundbreaking silakan," ujar Jokowi.
Berbeda dari Jokowi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sehari sebelumnya menyatakan kecewa kepada PT JM karena menggelar rangkaian acara seremonial bernilai miliaran rupiah. Menurut Basuki, uang itu sebetulnya bisa dialihkan untuk membayar utang PT JM kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 193,662 miliar.
Dana rangkaian acara seremonial yang dilaksanakan PT JM diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pameran prototipe monorel di Monas pada Juni-Juli 2013, misalnya, menghabiskan Rp 50 miliar. Ada pula lomba pemberian nama dan logo monorel, peresmian nama dan peluncuran logo monorel di Hotel Mulia dengan bintang tamu Titi DJ, serta groundbreaking di depan Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Pak Gubernur mau hadir dalam peresmian. Kalau saya enggak akan suka acara seremonial semacam itu karena itu cuma tipu-menipu, kita jadi kelihatan konyol. Harusnya uang hura-hura mereka buat bayar utang ke Adhi Karya. Jangan sampai nanti DKI yang rugi kalau monorel mangkrak lagi," kata Basuki, kemarin.
Secara terpisah, Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soerjadjaja menyatakan bahwa proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. Ia membantah ada masalah pendanaan yang menyebabkan proyek tersebut terkesan tidak berjalan.

Source : megapolitan.kompas.com

 

Read More

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

 

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

  Pandangan miring tentang kiprah Joko Widodo dan Basuki T. Purnama atau Ahok dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta mulai bermunculan. Salah satu yang dominan adalah aksi keduanya dianggap sekadar pencitraan, tanpa bukti konkret. Pandangan tersebut ditepis oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi-Basuki adalah magnet pemberitaan, sehingga apa pun dan ke mana pun keduanya pergi seolah-olah tak pernah lepas dari pemberitaan media.

"Jokowi-Ahok itu newsmaker yang selalu menarik untuk diberitakan media sekaligus memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jangan heran kalau mereka selalu diliput media," terang Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2013).

Liputan yang demikian besar terhadap aktivitas keduanya, dalam penilaian Ari, tak bisa digolongkan dalam pencitraan. Sebab, pemberitaan itu bukan atas inisiatif keduanya. Ari menilai, Jokowi-Basuki tidak sengaja meminta liputan khusus atas kiprah keduanya. Namun, sikap keterbukaan yang dibarengi berbagai terobosan yang dilakukan keduanya memang selalu menarik minat media.

"Ini perlu dibedakan. Kalau pencitraan artinya ada unsur sengaja menciptakan publikasi besar-besaran. Jokowi-Basuki tidak ada unsur sengaja. Aksi blusukan Jokowi, misalnya, saya pikir, sebenarnya dia juga tidak ingin selalu diikuti kamera. Tapi, ya memang aksi seperti itu tergolong menarik karena sangat jarang dilakukan tokoh politik atau pemerintahan lain sehingga menarik perhatian banyak orang termasuk media," urai Ari.

Menurutnya, pandangan negatif yang muncul karena Jokowi lebih sering menjadi pusat pemberitaan adalah penilaian yang keliru. Kebebasan akses media dan masyarakat untuk berkontak langsung dengan mantan Wali Kota Solo itulah yang berimbas pada munculnya Jokowi sebagai newsmaker. Ari juga berpendapat, pandangan miring itu juga muncul karena besarnya harapan ketika kedua orang ini terpilih sebagai pemimpin Jakarta.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncul problem yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Ekspektasi terhadap Jokowi-Basuki demikian tinggi dan dirasa belum terjawab dalam 100 hari kerja. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul kritikan terhadap keduanya," ujar Ari.

Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin, menilai Jokowi lebih sering tampil di televisi dibandingkan bekerja secara terstruktur.

 Source : megapolitan.kompas.com 

Read More

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia 

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 . Andaikata RAPBN 2014 -2019 yang akan bernilai lebih kurang RP 10 000 Trilliun di kelola secara TRANSPARANS dan JOKOWI menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia .... , Maka kebocoran APBN yg cukup tinggi yaitu lebih kurang 30 % berarti Kebocoran senilai 3300 Tilliun Rupiah, bisa di selamat kan. Dan Dana senilai lebih dari Rp 3300 Trilliun tsb yg setiap Periode menguap, sangat cukup untuk membangun Daerah2 Nusantara yg tertinggal. Kemakmuran Masyarakat bukan sesuatu hal yg Mustahil, Kemakmuran Masyarakat hanya bisa di realisasi oleh Masyarakat itu sendiri dengan Bersikap menentukan Pemimpin yg Abdi Rakyat.

Dari Dana yg Bocor tsb Indonesia bisa membayar UTANG LN nya sekaligus. Dan masih ada Dana senilai lebih kurang 1300 Trilliun Rupiah yg bisa di gunakan untuk mensejahterakan Rakyat, Membangun SEA WALL di Ibukota senilai 250 Trilliun tanpa utang LN. Semua itu hanya dengan DANA 3300 Trilliun yang selama ini menguap hilang di KORUPSI .

KETIKA JOKOWI TERPILIH MENJADI RI 1 2014 , Ibukota DKI JAKARTA akan di pimpin oleh Gubernur nya BASUKI ( AHOK ) dan dia akan bisa lebih Cepat mem Bangun DKI JAKARTA dengan Perintah / Instruksi Presiden , Tdk akan ada Menteri yg berani me RECOKIN Sang Gubernur, sehingga Ibukota DKI JAKARTA menjadi MERCUSUAR Nusantara.

Kita bisa Jauh Lebih Hebat dari MALAYSIA dan Negara2 Tetangga Kita.

Source : FB Bung Leo 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728270230551276&set=gm.247551425428161&type=1&theater

Read More

"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi"

"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi" 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. "Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).

Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya. Masyarakat Papua, kata Komarudin, sangat menginginkan memiliki pemimpin seperti Jokowi. Ia menegaskan, antusiasme masyarakat di Papua tak luntur meski Jokowi digempur dengan berbagai berita miring, termasuk saat dinilai gagal memimpin Jakarta karena tak kunjung bebas dari masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

 "Tanpa bermaksud mengganggu konsentrasi Ibu (Megawati Soekarnoputri), ini ada dukungan, tapi mereka mau dukung kalau PDI-P ngusung Jokowi. Ini bukan kata saya, tapi ini hasil bertemu dengan rakyat," pungkasnya. Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur. PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014.

Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.

Source : nasional.kompas.com

Read More

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan  Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.

Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

"Tetapi tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.

Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden maka hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.

Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontra-produktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.

Eva yakin, Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. ""Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.

Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.

Source : nasional.kompas.com

 

Read More

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 Lakon skenario hitam dikhawatirkan saat ini sedang diputar di kancah politik nasional. Politik memecah belah dan adu domba bertebaran. Ibarat kembang desa, PDI-P yang diperkirakan bakal mendulang suara besar dalam Pemilu 2014 kini sedang menjadi sorotan.

"PDI Perjuangan mencermati bekerjanya skenario hitam," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lewat layanan pesan, Senin (17/2/2014) pagi. Skenario itu, ujar dia, tak hanya bekerja dengan cara yang tak demokratis, tetapi juga memecah belah.

Dalam skenario tersebut, ujar Tjahjo, bukan hanya instrumen negara disalahgunakan, melainkan intelijen pun dipakai untuk mencari setiap celah dari internal partai politik agar bisa dipecah belah.

Setelah potensi konflik dapat dipetakan, lanjut Tjahjo, skenario hitam itu mengadu domba kalangan internal partai politik. Kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Tjahjo adalah salah satu kasus contoh teranyar dari praktik tersebut.

Padahal, papar Tjahjo, siapa pun pemimpin Kota Surabaya maupun daerah lain di Indonesia pasti akan berhadapan dengan konflik kepentingan. "Biasa saja," kata dia. Sayangnya, ujar dia, ada campur tangan skenario hitam untuk membenturkan para pihak terkait, terutama ketika para pihak itu berasal dari kepentingan atau partai politik yang berbeda.

Karenanya, kata Tjahjo, DPP PDI-P menyayangkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menempuh jalan pintas memanfaatkan potensi permasalahan di lapangan. "Menyayangkan mereka yang cenderung merekrut orang-orang yang sudah sukses menjadi kepala daerah daripada melakukan kaderisasi internal," kecam dia.

Tjahjo berpendapat membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tak sejalan dengan upaya menciptakan demokrasi yang sehat. Dalam kasus Risma, Tjahjo menegaskan bahwa partainya mendorong kepemimpinan di Kota Surabaya dapat menyelesaikan tugas membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatan.

"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah dan akan berhadapan dengan berbagai tekanan," kata Tjahjo. "Namun, itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan."

Tjahjo berkeyakinan Risma adalah seorang pemimpin. Karenanya, ujar dia, dia pun yakin Risma tak akan menyerah seberapa pun beratnya tekanan yang Risma hadapi.

"Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDI-P mengonsolidasikan seluruh putra dan putri terbaik bangsa guna menyongsong momentum baru, sekiranya PDI-P dipercaya memenangkan pemilu," papar Tjahjo.

Risma, sebut Tjahjo, sebagaimana Joko Widodo di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah, adalah contoh figur-figur pemimpin yang sangat diperlukan Indonesia di masa depan.

Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI-P memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat maupun internal partai. "Kami juga membenahi internal partai untuk menggerakkan masyarakat demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Bak kembang desa, PDI-P memang tengah berada di pusat perhatian. Pada satu sisi, dukungan luar biasa besar datang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Risma yang adalah kader potensial lain yang kini menjadi Wali Kota Surabaya digoyang beragam isu. :

Fenomena menyangkut keduanya bersilang sengkarut dengan "problem klasik" di PDI-P yang kerap dinilai terlalu bergantung kepada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bila isu Joko Widodo terkait dengan tak kunjung adanya sinyal hijau dari partai itu untuk mengusungnya dalam pemilu presiden, maka sosok Risma disebut mendapat tekanan dari kalangan internal menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang oleh sebagian kalangan disebut berlawanan arus dengan kehendak partai.

---

Source : nasional.kompas.com

 

 

Read More

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

 

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

  Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selalu menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam menentukan calon presiden, kembali menuai kritik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai dengan budaya itu PDI-P hanya akan mempermainkan Jokowi.

"Jokowi hanya akan dimakan partai. Kejujuran Jokowi hanya akan dimainkan partai apalagi kalau PDI-P diisi oleh orang-orang seperti serkarang yang konservatif dan terlalu takut dengan Mega," ujar Arbi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Arbi, budaya PDI-P yang selalu bergantung kepada Megawati hanya akan merusak partai. Kalau pun Jokowi diusung PDI-P sebagai capres, kata Arbi, tetap saja pengaruh Megawati akan sangat kuat. Jokowi, ulang dia, hanya akan dijadikan "permainan" partai politik.

"Sekarang politik kekeluargaan itu sudah nggak zaman, sudah zaman batu! Saatnya partai politik bertarung dalam iklim demokrasi kompetisi," kata Arbi. Menurutnya, hal yang paling patut diperjuangkan adalah sistem presidensialis murni.

Sistem ini, lanjut Arbi, mensyaratkan penyederhanaan jumlah partai politik menjadi dua yakni partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Arbi menyinggung posisi PDI-P saat ini yang mengaku sebagai partai oposisi padahal oposisi sama sekali tidak diatur undang-undang. "Namanya, oposisi jadi-jadian. Kalau Jokowi terpilih maka ini jadi PR Jokowi yang paling berat," ujar dia.

Menjawab kritik Arbi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sikap partainya sudah cukup demokratis dalam menentukan capres mendatang. Hasto menilai kritik Arbi lahir karena dia tidak mengetahui proses internal yang terjadi. Partainya, kata Hasto, menyerahkan soal capres kepada Megawati karena ketua umum partainya itu dianggap jeli melihat karakter pemimpin.

Source : nasional.kompas.com

Read More

Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

 

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

 

 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, dirinya memiliki wewenang menentukan calon presiden dari partai, termasuk waktu penentuannya. Baginya, pemilihan umum legislatif 9 April mendatang tidak menjadi tolok ukur utama waktu penentuan calon presiden.

”Rakernas partai menyerahkan keputusan penentuan (capres) kepada saya. Rakernas memang meminta calon ditentukan setelah pemilu legislatif. Namun, sebagai ketua umum yang oleh kongres partai diberi hak prerogatif, waktu penentuan calon menjadi hak saya sepenuhnya,” tutur Megawati, Minggu (16/2), di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, Megawati belum tentu akan mengumumkan calon presiden dari partainya setelah pemilu legislatif 9 April mendatang. Hingga kini, dirinya juga masih merahasiakan waktu pengumuman capres.

Terkait alternatif nama yang akan diajukan, Megawati mengaku bisa saja melihat nama-nama alternatif. ”Tetapi, kembali, tentunya pilihan saya itulah yang paling utama,” katanya.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya masih ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, Megawati enggan menanggapinya.

”Saya jangan dipancing pertanyaan seperti itu,” ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani menegaskan, fokus partai saat ini memenangi pemilu legislatif. Dengan begitu, partai bisa mengajukan sendiri calon presiden.

Sementara itu, di Jakarta, sebuah organisasi masyarakat nonpartai, Kebangkitan Indonesia Baru, mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar menjadi capres dalam Pemilu 2014.

Deklarasi disampaikan 26 perwakilan KIB tingkat provinsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. ”KIB meminta Jokowi menjadi capres karena kita membutuhkan pemimpin yang bekerja tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan,” kata Ketua Umum KIB Reinhard Parapat.

Perwakilan KIB Jambi, Sriyanto Jamali, menyampaikan, sedikitnya 40.000 warga Jambi mendukung pencapresan Jokowi dan menginginkan Jambi bisa menjadi seperti Solo dan Jakarta. Hal senada disampaikan Nour Payopo dari Maluku dan Dominggus dari Nusa Tenggara Timur.

”Daripada jadi rebutan daerah, lebih baik Jokowi jadi presiden sehingga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sriyanto. (GRE/A03)

Source : nasional.kompas.com

Read More

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.

JAKARTA, Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, politik gentong babi (pork barel) dikhawatirkan kembali terjadi. Politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara. Cara ini biasanya dilakukan oleh calonincumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan.

Praktik ini dibahas dalam diskusi bertajuk "Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu" di Jakarta, Rabu (12/2/2014) malam. Hadir sebagai narasumber, anggota DPR Budiman Sudjatmiko, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, dan Stand Up Comedian Notaslimboy.

Budiman sebagai anggota DPR dua periode mengaku paham betul mengenai praktik politik gentong babi di kalangan anggota Dewan. Ia mengaku selalu menghindari cara-cara seperti itu.

"Jika seseorang punya kekuasaan, maka dia akan cenderung korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi," kata Budiman.

Dia menjelaskan, biasanya anggota DPR yang ingin maju kembali pada periode selanjutnya cenderung menggunakan cara-cara seperti ini. Menjelang pemilu, mereka memperjuangkan agar daerah pemilihan mereka mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan. Padahal, terkadang daerah itu tidak benar-benar membutuhkan bantuan yang diberikan.

Sebaliknya, daerah yang butuh diperjuangkan, justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya karena incumbentlegislatif yang kembali maju tidak dari sana.

Hal tersebut diamini oleh Ade. Bahkan, menurutnya, politik gentong babi seperti ini bukan hanya terjadi di legislatif saja, tapi juga di eksekutif.

"Dalam temuan kami, politik gentong babi selalu muncul setiap menjelang pemilu, baik pemilu nasional ataupun pemilukada," kata Ade.

Dia mencontohkan, pada pemilu legislatif 2009, ada praktik bagi-bagi voucher pendidikan. Namun, yang mendapatkan voucher itu, katanya, bukan lah sekolah-sekolah miskin yang bangunannya sudah hampir roboh, melainkan sekolah yang kaya secara finansial.

"Uang yang diberikan pun tidak dasarkan pada fakta. Dibilangnya pribadi, namun itu sebenarnya bantuan dari pemerintah," lanjutnya.

Budiman berkesimpulan, untuk mengatasi politik gentong babi seperti ini, masyarakat lah yang harus cerdas dalam memilih. Masyarakat diminta untuk tidak memilih mereka yang menggunakan politik uang untuk menggalang suara.

"Dan kenyataannya, sekarang juga masyarakat sudah pintar. Terbukti, banyak pilkada yang sekarang sudah dimenangkan oleh mereka yang tidak punya modal. Incumbent justru kalah. Misalnya Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Kita lihat saja apakah di pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti, hal ini bisa terulang," pungkasnya.

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Sandro Gatra

KOMPAS.com

Read More

Siapa di Balik Jokowi?

Siapa di Balik Jokowi?

Kepopuleran Joko Widodo (Jokowi), barangkali membuat iri para pejabat lain. Banyak orang terpesona—walau sebagian ada pula yang benci setengah mati. Bagaimana dia yang dulunya hanya pengusaha kecil di bidang perkayuan, lalu jadi walikota di sebuah kota kecil, hingga sekarang jadi Gubernur Ibukota Negara, dan malah sudah banyak diperbincangkan untuk menjadi calon presiden negeri ini.

Perjalanan dari kursi walikota menuju kepala negara, semua berlangsung dalam tempo yang cukup singkat dan proses yang tergolong aneh bin ajaib. Betapa tidak? Belum selesai menjabat walikota, udah dicalonkan jadi gubernur. Baru setahun lebih menjabat gubernur, udah banyak yang menginginkan agar dia memimpin negara. Semua sepak terjang dan gerak-geriknya pun menjadi sorotan. Dari skala besar hingga yang remeh temeh.

Mungkin ada yang penasaran dan bertanya, siapa di balik Jokowi hingga membentuk dia bisa jadi seperti itu? Apakah para cukong dari China? Zionis Israel? Media yang dibayar ratusan miliyar seperti ditudingkan “kelompok itu”? Atau siapa?

Nah, berikut ini adalah sekelumit jawabannya yang agak benar:

A. Keluarga

Keluarga adalah segalanya. Pun bagi Jokowi. Ibunda, Sujiatmi Notomiharjo, adalah sosok paling berpengaruh di balik Jokowi. Dia yang mendidik Jokowi kecil hingga membentuk karakter yang seperti sekarang: sederhana, apa adanya, nggak neka-neka, santun dan berintegritas. Salah satu sifat terpuji lainnya yang sangat menonjol dari seorang Jokowi adalah suka mendengar dan belajar. Ini berbanding lurus dengan sifat rendah hati yang dimiliki. Orang yang rendah hati, sudah pasti mau mendengar pendapat orang dan suka belajar. Dia tak sungkan meminta pendapat kepada siapapun untuk meminta masukan hal-hal terkait kebijakan pemerintahan. Yang juga tak boleh dilupakan tentu istrinya, Iriana dan anak-anak.

B. Para sahabat

Jokowi punya banyak kawan. Namun hanya segelintir sahabat yang setia sejak awal perjuangan dalam karir politik hingga sekarang. Mereka mayoritas adalah kawan-kawan yang sekaligus mitra bisnis mebel. Orang-orang yang kali pertama mendorong Jokowi untuk maju dalam bursa walikota. Orang-orang yang tak terhingga jasanya karena menjadi tempat curhat dan mendukung lahir batin langkah Jokowi dalam segala hal termasuk finansial, terkait karir politiknya.

C. Jurnalis

Sedari saat menjabat walikota, Jokowi tak jarang mengajak diskusi kawan-kawan jurnalis tentang persoalan kota. Hampir semua jurnalis yang meliput politik dan pemerintahan sudah merasakan sharing ide dengan Jokowi. Beberapa kebijakan yang ditelurkan Jokowi, di antaranya ada yang embrionya berasal dari sharing dengan jurnalis. Jokowi kadang tiba-tiba datang ke kantor redaksi media, hanya sekadar untuk menyapa dan sharing.

D. Tim Pribadi

Jokowi punya tim sendiri, sedikit orang di luar orang-orang di pemerintahan (SKPD). Ya karena memang kalau mengandalkan SKPD doang gak bakalan kreatif dan gerak cepat. Kelompok terakhir ini berperan penting dalam langkah-langkah yang diambilnya. Mereka adalah para penasihat pribadinya. Ada sejumlah orang di sini, sebagian besar adalah orang-orang yang tak diragukan lagi kepahamannya dalam seluk-beluk dunia media, sebagian lain berlatar belakang ilmu politik. Makanya jangan heran bila Jokowi begitu pintar mengambil hati kawan-kawan media.  Bukan berarti semua geraknya settingan. Jokowi, pada dasarnya orang yg spontan dan punya kedalaman hati nurani. Jadi tim hanya memoles dikit aja. Jadi kalau mau seperti Jokowi, saya sarankan politisi lain juga punya orang-orang di timnya yang benar-benar paham media. Bukan mengerahkan pasukan cyber yang hanya paham copy paste dan kemudian share sebanyak-banyaknya informasi-informasi menyesatkan dari sebagai black campaign.

E. Relawan

Peran relawan di sini sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang entah darimana datangnya, yang mulanya suka pada gaya Jokowi, merindukan sosok pemimpin seperti dia, lalu mulai ikut sharing hal-hal positif darinya. Makin banyak, makin banyak, dan makin banyak lagi.  Dari warga biasa hingga netizen termasuk yang ada di Kompasiana ini, dan 44 di antaranya sudah dibukukan artikel-artikelnya. Namanya relawan, tentu tak dibayar atau tak punya tujuan untuk dibayar (walau akhirnya yang artikelnya terpilih ternyata dibayar sama penerbit buku). Mereka ada aja yang bikin web, tulisan, atau sekadar komen, atau cuma meluruskan/mengcounter komen di media sosial. Tiap hari ada aja tulisan tentang Jokowi, yang tak ayal akhirnya turut memperlesatkan kepopuleran Jokowi. Mereka juga suka hati memberi masukan kepada Jokowi tentang berbagai masalah.

Nah, udah jelas kan siapa orang dibalik Jokowi yang mempengaruhi dan membentuknya hingga seperti sekarang? Sebagai catatan, harus diakui bahwa Jokowi adalah pribadi yang jeli dan cerdas dalam memutuskan sesuatu atau mengambil kebijakan. Diskusi yang dia lakukan dengan orang-orang di sekelilingnya khususnya empat kategori di atas, hanya dijadikan inspirasi. Jokowi, udah dari sononya, adalah pribadi yang teguh dalam pendirian dan tak ceroboh dalam memutuskan sesuatu.

NIKEN SATYAWATI

http://www.kompasiana.com/nikensatyawati

Read More

Arbi Sanit: Perjanjian Batutulis Diungkit Untuk Jatuhkan Jokowi

Arbi Sanit: Perjanjian Batutulis Diungkit Untuk Jatuhkan Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo gencar mengungkit soal perjanjian Batutulis. Pengamat politik Arbi Sanit menyebut hal tersebut dilakukan agar Jokowi tak dicapreskan PDIP.

"Itu sengaja dilakukan karena ketakutan Gerindra kalau Prabowo kalah jika harus berhadapan dengan Jokowi di pilpres. Makanya perjanjian itu diungkit-ungkit kembali," ujar Arbi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Menurut Arbi, sebenarnya Prabowo berpotensi menjadi pesaing Jokowi. Namun Prabowo memiliki catatan buruk di masa lalu sehingga akan mempengaruhi pilihan rakyat.

"Prabowo tidak pantas jadi pesaing Jokowi karena punya kesalahan masa lalu," imbuh Arbi.

Perjanjian Batutulis merupakan perjanjian antara PDIP dengan Gerindra pada tahun 2009. Gerindra menganggap perjanjian tersebut berlaku pula pada Pemilu 2014.

Pertemuan tersebut dihadiri semua petinggi PDIP dan Gerindra seperti Mega sendiri, Puan Maharani, Pramono Anung, Prabowo didampingi Fadli Zon, Martin Hutabarat, Hashim Djojohadikusumo, dan lainnya.

(bpn/mad) 

Minggu, 16/02/2014 16:37 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Read More

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.

"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.

"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.

Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.

"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.

Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?

"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.

Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.

"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.

news.detik.com

Read More

Semut Ireng Deklarasikan Jokowi Capres 2014

Semut Ireng Deklarasikan Jokowi Capres 2014

Surakarta - Dukungan kepada Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden 2014 terus mengalir. Kali ini sekelompok orang yang menamakan diri Semut Ireng menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai capres pada pemilu presiden 2014.

Ada dua rombongan yang berjalan kaki dari kawasan Purwosari dan bundaran Gladag menuju nDalem Wuryaningratan. Para peserta membawa berbagai spanduk seperti sebuah spanduk besar bertuliskan "Ibu Mega Mohon Restui Jokowi Capres 2014" dan poster bergambar Jokowi memakai baju kotak-kotak dan tangan kanannya membentuk salam metal.

Ketua Semut Ireng Paulus Ekanto mengaku tidak terkait dengan kelompok pendukung Jokowi lainnya. "Prinsipnya, makin banyak dukungan kepada Jokowi maka peluang Jokowi jadi capres makin besar," ujarnya di sela deklarasi, Minggu, 9 Februari 2014.

Dia menegaskan dukungan hanya diberikan kepada Jokowi tanpa melihat partai. Karena itu, semisal Jokowi tidak dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dicalonkan partai lain, dia akan tetap mendukung. Termasuk memberikan dukungan jika Jokowi berniat maju capres dari jalur independen. "Apa pun langkah yang diambil Jokowi, kami siap mendukung," ucapnya.

Ketua II Semut Ireng Dhoni Kurniawan mengklaim kelompoknya punya 1.500 simpatisan. Dia mengatakan pendukung Jokowi berasal dari lintas partai dan lintas kelompok masyarakat. "Tidak jadi anggota partai juga boleh bergabung," katanya. (Baca: Didukung Waria Nyapres, Begini Reaksi Jokowi)

Kegiatan Semut Ireng hanya mengadakan acara seperti pentas musik sembari disisipkan pesan untuk mendukung Jokowi menjadi capres 2014. "Kami tidak mengumpulkan tanda tangan atau membuat petisi dukungan," ucapnya.

Dia mengatakan penamaan Semut Ireng hanya untuk memudahkan penyebutan. Dia menolak dikaitkan dengan PDI Perjuangan yang identik dengan warna merah. "Kami tidak melibatkan partai," katanya. Dia juga mengklaim biaya penyelenggaraan acara berasal dari kantong pribadi dan tidak menerima sumbangan dari mana pun. 

UKKY PRIMARTANTYO

TEMPO.CO, MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 13:06 WIB

Read More