Janganlah mudah menyerah dan hadapi ketakutan, maka segala kesulitan dapat terlewati
Source : FB Joko Widodo
Wednesday, July 30, 2014
Janganlah mudah menyerah dan hadapi ketakutan, maka segala kesulitan dapat terlewati
Janganlah mudah menyerah dan hadapi ketakutan, maka segala kesulitan dapat terlewati
Source : FB Joko Widodo
Monday, July 28, 2014
Capres-Cawapres JOKOWI-JK di sambut oleh Presiden SBY
Pak Jokowi-JK bersama istri, disambut khusus dan ada sesi foto bersama Presiden SBY
Sunday, July 27, 2014
Din: Umat Terbelah karena Pilpres Bisa Bersatu Berkat Idul Fitri
Foto: Bagus Prihantoro N/detikcom
Din: Umat Terbelah karena Pilpres Bisa Bersatu Berkat Idul Fitri
Jakarta - Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama RI memutuskan bahwa 1 Syawal 1435 H jatuh pada Senin, 28 Juli 2014. Ketua MUI Din Syamsuddin meminta agar umat bersatu kembali.
"Bukan sebuah kebetulan bahwa peristiwa Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan fenomena nasional pemilihan Presiden. Mungkin ummat terbelah karena ini," ujar Din dalam jumpa pers usai Sidang Isbat di Kantor Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2014).
Dalam kesempatan ini, Din menyerukan kepada ummat muslim untuk memaknai Idul Fitri sebenar-benarnya. Tentunya dia juga mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri.
"Kita kembangkan silaturahim supaya ummat yang terbelah bisa bersatu lagi. Kita harus bangkit kembali setelah ini. Karena Idul Fitri bukan sekedar ukhuwah islamiyah, tetapi ukhuwah bathiniyah," imbuh Ketum Muhammadiyah tersebut.
Din juga mengapresiasi Menag Lukman Hakim yang bisa menghargai perbedaan. Sidang kali ini pun terbilang lancar karena hanya berlangsung 10 menit saja.
Source :
http://news.detik.com/read/2014/07/27/192340/2649533/10/din-umat-terbelah-karena-pilpres-bisa-bersatu-berkat-idul-fitri?9911012
Friday, July 25, 2014
Terharu juga mendengar suara tak terungkapkan Jokowi,
SUARA JOKOWI
Terharu juga mendengar suara tak terungkapkan Jokowi,
“Dengan menjadi Presiden, maka sy harus memastikan bahwa semua yang menjadi hak anda & seluruh
rakyat Indonesia benar-benar dapat terpenuhi. Ketika sy menjadi gubernur DKI, sy harus berjalan dari satu
rumah sakit ke rumah sakit lainnya, untuk memohon, membujuk, meyakinkan, dan memaksa para direktur &
pemilik RS menerima Kartu Jakarta Sehat agar rakyat Jakarta dapat berobat gratis.
Sy harus berjalan dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya, untuk mendorong pelayanan masyarakat benar-benar efektif dan efisien serta sedapat mungkin tidak merepotkan dan merugikan warga masyarakat.
Sy harus berhadapan dengan tekanan dan amarah para pengusaha demi menaikkan UMR Provinsi.
Sy harus siap untuk menerima direndahkan dan dilecehkan oleh pemerintah pusat, ketika apa yang sy putuskan demi kepentingan rakyat dianggap tidak menguntungkan para atasan di pusat.
Itu semua harus sy terima, ketika sy menjadi gubernur. Nanti ketika sy jadi Presiden, akan lebih banyak lagi dan lebih keras lagi tekanan, ancaman, dan tantangan yang harus sy hadapi. Bahkan nyawa sy pun kapanpun dan dimanapun seakan-akan berada di ujung tanduk, karena mereka yang selama ini menikmati kekuasaan dan kekayaannya dari korupsi, jelas akan mati-matian dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan semuanya itu.
Ya, kemenangan ini bukan kemenangan sy, tapi kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat atas terpilihnya sy sebagai seorang abdi dan hamba yang siap mengorbankan apapun dari diri sy untuk memenuhi hak dan kepentingan mereka yang selama ini terabaikan. Sekali lagi, ini bukan kemenangan sy, tapi kemenangan rakyat Indonesia!” bersama Jokowi - JK Indonesia Hebat
Jokowi-JK Kgj Ciliwung Jakarta
~ Nanna Lee
Source : FB Ingrid Regina Tjan
Presiden Korsel Tak Sabar Jumpa Jokowi
Presiden Korsel Tak Sabar Jumpa Jokowi
PRESIDEN Korea Selatan Park Geun-hye berharap dapat semakin mempererat hubungan baik dengan Indonesia di bawah kepemimpinan baru presiden terpilih, Joko Widodo.
Dalam ucapan selamat atas terpilihnya Jokowi yang disampaikan pada Kamis (24/7), Park menyebut harapannya agar Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang di bawah kepemimpinan Jokowi.
"Korea Selatan dan Indonesia telah terus menerus mengembangkan keramah-tamahan, hubungan kerjasama satu sama lain sejak menjalin hubungan diplomatik tingkat duta besar pada tahun 1973. Saya berharap hubungan bilateral kedua negara dapat lebih diperluas di bahwa kepemimpinan anda," kata Park seperti dilansir keterangan kantor kepresidenan Cheong Wa Dae yang dikabarkan Yonhap.
Puteri mantan Presiden Park Chung-hee itu juga mengaku tak sabar untuk dapat bertemu dengan Jokowi dalam KTT Korea Selatan-ASEAN yang akan diadakan di Busan Desember mendatang. (rmo/jpnn)
Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=248092#
Thursday, July 24, 2014
Joko Widodo: Saya Tetap Jokowi...
Gubernur Jakarta Joko Widodo berjalan di tengah kolam air payau di bilangan Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).
Joko Widodo: Saya Tetap Jokowi...
JAKARTA, KOMPAS.com — Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden RI periode 2014-2019 menarik rasa penasaran banyak pihak, apalagi kalau bukan soal gaya kesehariannya.
Sejak menjadi Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sangat luwes, tidak terduga, dan cenderung tidak suka akan hal-hal berbau formalitas. Jokowi lebih suka hal yang spontan, bahkan terkadang mengejutkan banyak pihak.
Salah satu contohnya soal blusukan. Kerap kali tak ada satu pun yang tahu ke mana Jokowi akan blusukan. Sekalinya sudah ada informasi soal tujuan blusukan, iring-iringan bisa saja tiba-tiba berbelok arah.
Belum lagi soal aksi Jokowi yang tidak biasa bagi pejabat negara. Sebut saja masuk gorong-gorong, menaiki steger proyek, mengemudikan ekskavator, mengemudikan truk sampah, hingganyemplung ke tepi waduk.
Terlebih lagi, soal jarak dengan rakyatnya ketika blusukan. Bukan Jokowi namanya jika tidak dikerumuni warga yang berebut minta salam, foto bersama, atau sekadar "say hi". Aksinya itu bagi sebagian orang dinilai hanya pencitraan.
Lantas, apakah gaya tersebut akan ditinggalkannya ketika menjabat orang nomor satu di Indonesia?
"Saya sudah bilang, saya enggak berubah. Saya tetap Jokowi," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Rabu (23/7/2014).
Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres bakal memiliki tugas berat. Jokowi mengatakan, gaya serupa sangat mungkin untuk tetap dijalankan di tengah protokoler kepresidenan yang superketat.
"Paspampres itu yang atur siapa sih? Presiden dong," lanjut suami Iriana itu.
Soal keselamatan dirinya sendiri, Jokowi mengaku tidak ambil pusing.
"Soal itu ya bukan urusan saya. Itu urusan Paspampres. Tugas mereka mengamankan presiden," kata Jokowi.
Dekat media
Jokowi juga mengaku tidak akan mengubah keterbukaan dengan kalangan wartawan. Jika presiden Indonesia sebelumnya, kecuali almarhum Abdurrahman Wahid, memiliki keterbatasan komunikasi dengan wartawan, Jokowi mengaku tidak.
Bagi Jokowi, dekat dengan wartawan memiliki keuntungan, yakni dapat menyosialisasikan program-program pemerintah dengan cepat. Selain itu, informasi seputar segala persoalan bisa sampai ke dia dengan cepat.
"Yang penting saya tidak intervensi dikau-dikau (wartawan) maunulis apa," ujar dia.
Jokowi menjamin soal tidak adanya intervensi tersebut. "Apa waktu kamu (Kompas.com) menulis bus transjakarta berkarat saya komplain? Tidak kan? Palingan saya saja pelototin semenit. He-he-he," sambung Jokowi. (baca: Soal Transjakarta, Udar Melawan)
Jokowi menyadari bahwa segala sesuatu tidak dipandang baik oleh publik, termasuk soal tidak berubahnya gaya kepemimpinan dirinya.
"Kalau itu ya terserah orang yang menilai saja. Aku ya rapopo," ujar Jokowi sambil tertawa.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/10035461/Joko.Widodo.Saya.Tetap.Jokowi.
Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat
Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang diunggah di akun Facebook
Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat
JAKARTA, Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo alias Jokowi mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Rupanya, Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya.
Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang.
Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres.
Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat. Ada 34 daftar menteri yang dimintai pendapat. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.
Jokowi membenarkan bahwa langkah itu dilakukan timnya (baca:Lewat Facebook, Jokowi Minta Masukan Rakyat Siapa 34 Calon Menteri).
Berikut daftar nama tokoh yang masuk bursa calon menteri dalam KAUR:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Jenderal TNI Budiman; Jenderal TNI Dr Moeldoko; Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Chairul Tanjung; Prof Dr (HC) Dahlan Iskan; Gita Irawan Wirjawan.
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Drs HA Muhaimin Iskandar, MSi; Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto, MSIE, MSCE; Prof Dr Alwi Shihab.
4. Menteri Dalam Negeri: Dr Abraham Samad, SH, MH; Dr (HC) Agustin Teras Narang, SH; Prof Dr Pratikno, MSoc Sc.
5. Menteri Luar Negeri: Don K Marut, MA, M Phil; Drs Makmur Keliat, PhD; Dr Raden Mohammad; Marty Muliana Natalegawa, M Phil, BSc.
6. Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto, S Sos, MSc; Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin; Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Dr Artidjo Alkostar, SH, LLM; Prof Dr Saldi Isra, SH, MPA; Dr Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM.
8. Menteri Keuangan: Prof Dr Hendrawan Supratikno; Dr Ir Raden Pardede, PhD; Agus Martowardojo.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Dr Ir Arif Budimanta, MSc; Ir Luluk Sumiarso; Dr Ir Tumiran, M Eng.
10. Menteri Perindustrian: Anton Joenoes Supit; Dr Poempida Hidayatulloh, B Eng (Hon), PhD, DIC; Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono, DEA.
11. Menteri Perdagangan: Dr Mari Elka Pangestu, PhD; Soetrisno Bachir; Dr Sri Adiningsih.
12. Menteri Pertanian: Arif Wibowo; Prof Dr Bustanul Arifin; Dr Ir Iman Sugema, MSc.
13. Menteri Kehutanan: Prof Dr Ir Frans Wanggai; Dr Mohamad Prakosa; Dr Satyawan Pudyatmoko, MSc.
14. Menteri Perhubungan: Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim; Prof Dr Tech Ir Danang Parikesit M Sc; Ignasius Jonan.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan: Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSc; Dr Kadarusman, PhD; Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS.
16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Dyah Pitaloka; Dr Rizal Sukma; Wahyu Susilo.
17. Menteri Pekerjaan Umum: Dr Bayu Krisnamurthi, MSi; Dr Ing Ilham Akbar Habibie, MBA; Tri Mumpuni Wiyatno.
18. Menteri Kesehatan: Prof Dr Fasli Jalal; dr Ribka Tjiptaning; Prof dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.
19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof Dr Abdul Munir Mulkhan; Dr Hilmar Farid; Yudi Latif, MA, PhD.
20. Menteri Sosial: Dadang Juliantara; Eva Kusuma Sundari; Ir Hasto Kristiyanto, MM.
21. Menteri Agama: Prof Dr Azyumardi Azra, MA; Drs H Lukman Hakim Saifudin; Siti Maulida.
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Garin Nugroho; Jeffrie Geovanie; Mira Lesmana.
23. Menteri Komunikasi dan Informatika: Drs Ferry Mursyidan Baldan; Nezar Patria, MA; Ir Onno W Purbo, MEng, PhD.
24. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait, SIP; Ir H Pramono Anung Wibowo MM; Dr H Yuddy Chrisnandi, ME.
25. Menteri Riset dan Teknologi: Dr I Gede Wenten; Dr Eng Romi Satria Wahono, BEng, MEng; Prof Yohannes Surya, PhD.
26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Abdul Kadir Karding, SPi, MSi; Dra Khofifah Indar Parawansa; Nusron Wahid, SS.
27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan-Anak: Lies Marcoes Natsir, MA; Nani Zulminarni, MA; Puan Maharani.
28. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad; Charlie Heatubun, PhD; Drs Ir Dodo Sambodo, MS.
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Dr Eko Prasojo; Ir Tri Rismaharini, MT; Agung Adi Prasetyo.
30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs Akbar Faizal, MSi; Drs Andrinof Achir Chaniago, MSi; Indra Jaya Piliang, SS, MSi.
31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Aviliani, SE, MSi; Faisal Basri, SE, MA; Dr Revrisond Baswir.
32. Menteri Perumahan Rakyat: Prof Rhenald Khasali, PhD; Prof Ir Suprihanto Notodarmojo, PhD; Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Dr Hendri Saparini; Dr Kurtubi; Emirsyah Satar.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adhie MS; Anies Rasyid Baswedan PhD; Herry Zudianto, SE Akt, MM.
Dalam memilih daftar nama calon-calon menteri itu, tim Jokowi-JK melakukan diskusi intensif dengan berbagai kalangan, seperti aktivis, intelektual, wartawan, dan juga para politikus.
"Nama-nama ini kami hadirkan dan Anda kami persilakan untuk memilihnya sebagai bagian dari laku politik," tulis mereka.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/16285341/Ini.Daftar.Calon.Menteri.Kabinet.Alternatif.Usulan.Rakyat
Lewat Facebook, Jokowi Minta Masukan Rakyat Siapa 34 Calon Menteri
Lewat Facebook, Jokowi Minta Masukan Rakyat Siapa 34 Calon Menteri
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo alias Jokowi mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Rupanya, Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya.
Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang.
Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres.
Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat. Ada 34 daftar menteri yang dimintai pendapat. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.
"Pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, bukan berarti rakyat tidak bisa berpartisipasi," demikian isi pesan tersebut.
Dalam memilih daftar nama calon-calon menteri itu, mereka melakukan diskusi intensif dengan berbagai kalangan, seperti aktivis, intelektual, wartawan, dan juga para politikus.
"Nama-nama ini kami hadirkan dan Anda kami persilakan untuk memilihnya sebagai bagian dari laku politik," tulis mereka.
Saat dikonfirmasi, Jokowi membenarkan jika laman itu dibuat oleh timnya. Namun, Jokowi menolak jika disebut telah serius mencari sosok yang tepat untuk mengisi kabinet.
"Ini baru minta masukan saja. Ndak apa-apa kan?" ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7/2014) siang.
"Sampai detik ini, belum bicara siapa-siapanya, apalagi siapa dan duduk di mana. Sekali lagi ini hanya minta masukan rakyat. Boleh dong," lanjut dia.
Jokowi menegaskan bahwa penentuan siapa sosok yang akan mengisi jabatan menteri harus sesuai dengan kriteria. Kriteria disusun oleh tim dari partai-partai pengusung. Jokowi memastikan finalisasi ada di tangannya.
"Nama timnya, ya jangan disebut. Nanti banyak yang intervensi ke tim. Biar berjalan apa adanya saja," lanjut Jokowi.
Jokowi juga memastikan, yang mengisi kabinetnya memiliki latar belakang profesional, baik dari partai politik maupun dari unsur lain.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/15251341/Lewat.Facebook.Jokowi.Minta.Masukan.Rakyat.Siapa.34.Calon.Menteri
"Apakah Jokowi yang Tak Punya Kekuatan Bisa Curang?"
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
"Apakah Jokowi yang Tak Punya Kekuatan Bisa Curang?"
JAKARTA, Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mempertanyakan tudingan kecurangan pemilu presiden yang dilontarkan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Selain tidak berdasar, menurut dia, secara logika, Jokowi-JK tidak mungkin melakukan kecurangan karena partai pengusungnya tidak mempunyai kekuatan di pemerintahan.
"Kalau yang dipermasalahkan Prabowo adalah kecurangan, apakah Jokowi yang tidak punya kekuatan bisa curang? Apakah partai-partai yang mendukungnya, yang kebetulan tidak berkuasa, mampu melakukan kecurangan?" kata Ikrar di Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Pasangan Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Dalam koalisi tersebut, hanya PKB yang bergabung di dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Sebaliknya, Ikrar memercayai bahwa partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih berpeluang untuk melakukan kecurangan. Pasalnya, partai pendukung pasangan nomor satu itu berjumlah lebih banyak dan sebagian besarnya berkuasa di pemerintahan.
Pasangan Prabowo-Hatta didukung tujuh parpol, yakni Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, dan PBB. Di dalam Koalisi Merah Putih itu, hanya Gerindra dan PBB yang tidak berada di koalisi pemerintahan sekarang.
"Apalagi kalau tudingan kecurangannya itu secara masif, sistematis, dan terstruktur. Itu kalau bukan partai berkuasa yang bisa melakukan, ya penguasa itu sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
Belakangan, kubu Prabowo-Hatta menyatakan bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014). Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan dibentuknya panitia khusus (pansus) kecurangan pilpres di DPR.
Source : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/24/11545541/apakah.jokowi.yang.tak.punya.kekuatan.bisa.curang
Basuki: Lebih Baik Jokowi Menang Sekarang karena...
Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat berbuka puasa bersama di kantor Walikota Jaktim. Senin (21/7/2014).
Basuki: Lebih Baik Jokowi Menang Sekarang karena...
JAKARTA, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, lebih baik Joko Widodo memenangi Pemilu Presiden 2014 dibandingkan mencalonkan diri kembali pada Pemilu Presiden 2019 dan baru menang pada saat itu.
Basuki berpendapat, kalaupun Jokowi gagal memenangi Pemilu Presiden 2014, maka Jokowi hampir pasti akan merajai Pemilu Presiden 2019. Sementara itu, kata dia, pada kurun 10 tahun mendatang, ada dua tantangan besar yang akan menjadi penentu nasib bangsa.
Dua tantangan itu, sebut Basuki, adalah perdagangan bebas di Asia Tenggara (AFTA) 2015 dan bonus demografi pada 2025. "Kalau beliau sekarang jadi presiden, kita masih bisa lihat karakternya, betul enggak nih bisa membantu," kata Basuki, di sela kunjungannya di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (21/7/2014).
Basuki berpendapat, bila Jokowi memenangi Pemilu Presiden 2014, maka karakternya dapat diuji dan dilihat dalam menghadapi kedua tantangan itu. "Kalau tidak (membantu), 2019 masih ada orang untuk jadi presiden (dan punya waktu) 6 tahun untuk menyiapkan (diri menghadapi) bonus demografi," papar dia.
"Kalau 2019 beliau (Jokowi) baru jadi, lalu baru ketahuan nih karakternya jelek misalnya, dan gagal, dewa pun sudah enggak sempat (turun tangan) untuk 2024 karena 2025 kita sudah langsung terima bonus demografi," lanjut Basuki.
Basuki berpendapat, kalaupun Jokowi gagal memenangi Pemilu Presiden 2014, maka dia hampir pasti akan merajai Pemilu Presiden 2019. Menurut Basuki, nasib bangsa Indonesia ditentukan dalam 10 tahun ini. "Kalau kita enggak mau menyiapkan itu dengan baik, negara akan bubar. Mimpi 2045 jadi bangsa besar, lupakan. Kuncinya sekarang, 10 tahun ini," tekan dia.
Basuki berpendapat, kalaupun Jokowi gagal memenangi Pemilu Presiden 2014, maka Jokowi hampir pasti akan merajai Pemilu Presiden 2019. Sementara itu, kata dia, pada kurun 10 tahun mendatang, ada dua tantangan besar yang akan menjadi penentu nasib bangsa.
Dua tantangan itu, sebut Basuki, adalah perdagangan bebas di Asia Tenggara (AFTA) 2015 dan bonus demografi pada 2025. "Kalau beliau sekarang jadi presiden, kita masih bisa lihat karakternya, betul enggak nih bisa membantu," kata Basuki, di sela kunjungannya di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (21/7/2014).
Basuki berpendapat, bila Jokowi memenangi Pemilu Presiden 2014, maka karakternya dapat diuji dan dilihat dalam menghadapi kedua tantangan itu. "Kalau tidak (membantu), 2019 masih ada orang untuk jadi presiden (dan punya waktu) 6 tahun untuk menyiapkan (diri menghadapi) bonus demografi," papar dia.
"Kalau 2019 beliau (Jokowi) baru jadi, lalu baru ketahuan nih karakternya jelek misalnya, dan gagal, dewa pun sudah enggak sempat (turun tangan) untuk 2024 karena 2025 kita sudah langsung terima bonus demografi," lanjut Basuki.
Basuki berpendapat, kalaupun Jokowi gagal memenangi Pemilu Presiden 2014, maka dia hampir pasti akan merajai Pemilu Presiden 2019. Menurut Basuki, nasib bangsa Indonesia ditentukan dalam 10 tahun ini. "Kalau kita enggak mau menyiapkan itu dengan baik, negara akan bubar. Mimpi 2045 jadi bangsa besar, lupakan. Kuncinya sekarang, 10 tahun ini," tekan dia.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/00430931/Basuki.Lebih.Baik.Jokowi.Menang.Sekarang.karena.?fb_action_ids=10202512862731572&fb_action_types=og.shares
Ahok Marah Pergoki Tumpukan Uang.
Ahok Marah Pergoki Tumpukan Uang.Petugas KIR Dapat Rp.27 Juta Sehari.
Wednesday, July 23, 2014
Obama Telepon Jokowi Pakai Bahasa Indonesia
Obama Telepon Jokowi Pakai Bahasa Indonesia
JAKARTA, Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Obama mengucapkan selamat dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Menurut Jokowi, Obama meneleponnya pada Rabu (23/7/2014), tepat pukul 11.00 WIB.
"Pakai bahasa Indonesia loh. Dia bilang, 'Apa kabar Pak Jokowi?'Gitu. Terus kasih selamat. Nanti kita ketemu di China (Tiongkok). Sudah itu saja," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu siang.
Pertemuan di Tiongkok yang dimaksud ialah pertemuan antara negara-negara yang tergabung di dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Acara tersebut digelar pada November 2014, satu bulan setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
Pembicaraan melalui sambungan telepon itu, lanjut Jokowi, berlangsung selama dua menit saja. Jokowi mengaku bahwa keduanya tidak membahas soal isu-isu hubungan antar-kedua negara atau isu-isu internasional. Komunikasi keduanya hanya sebatas memberi selamat atas terpilihnya Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya Barack Obama, Perdana Menteri Australia Tony Abbot juga menelepon Jokowi. Abbot menelepon sebelum Obama. Jokowi mengaku pembicaraan tersebut berisi ucapan selamat tanpa membahas isu-isu strategis kedua negara.
Menurut Jokowi, Obama meneleponnya pada Rabu (23/7/2014), tepat pukul 11.00 WIB.
"Pakai bahasa Indonesia loh. Dia bilang, 'Apa kabar Pak Jokowi?'Gitu. Terus kasih selamat. Nanti kita ketemu di China (Tiongkok). Sudah itu saja," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu siang.
Pertemuan di Tiongkok yang dimaksud ialah pertemuan antara negara-negara yang tergabung di dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Acara tersebut digelar pada November 2014, satu bulan setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
Pembicaraan melalui sambungan telepon itu, lanjut Jokowi, berlangsung selama dua menit saja. Jokowi mengaku bahwa keduanya tidak membahas soal isu-isu hubungan antar-kedua negara atau isu-isu internasional. Komunikasi keduanya hanya sebatas memberi selamat atas terpilihnya Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya Barack Obama, Perdana Menteri Australia Tony Abbot juga menelepon Jokowi. Abbot menelepon sebelum Obama. Jokowi mengaku pembicaraan tersebut berisi ucapan selamat tanpa membahas isu-isu strategis kedua negara.
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/15105181/Obama.Telepon.Jokowi.Pakai.Bahasa.Indonesia
Tuesday, July 22, 2014
INDONESIA TO DAY: Mundur Ketika Pertandingan Hampir Usai
INDONESIA TUDAY: Mundur Ketika Pertandingan Hampir Usai
Penarikan Diri Prabowo dari Pilpres, Tanda Ucapan dan Tindakan Tak Sejalan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto bersama ketua pemengan dan ketua partai koalisi dalam jumpa pres di Hotel Four Season, Jakarta, Minggu (20/7/2014). Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta KPU untuk menunda perhitungan rekapitulasi nasional karena mereka menilai adanya banyak temuan kecurangan dalam pemilu presiden dan akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Penarikan Diri Prabowo dari Pilpres, Tanda Ucapan dan Tindakan Tak Sejalan
DEPOK - Penarikan diri capres Prabowo Subianto dari tahapan Pilpres 2014, yang sudah memasuki tahap rekapitulasi perolehan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/7/2014), oleh Pengamat Politik Leo Agustino mencerminkan adanya ucapan dan tindakannya yang kontradiktif atau bertentangan atau tak sejalan.
Leo menjelaskan kontradiktif antara pernyataan dan tindakan, bisa dilihat dan dianalisis dalam pidato Prabowo, sesaat sebelum ia menarik diri dan menginstruksikan para saksi dan timnya menarik diri pula dari rapat pleno rekapitulasi KPU.
"Awalnya beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan rule of law atau aturan hukum di atas segalanya," kata pengajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, kepada Warta Kota, Selasa (22/7/2014).
Namun, kata Leo, nyatanya Prabowo tidak menggunaka rule of law seperti apa yang disampailkannya.
"Ini yang tak masuk akal dalam logika saya. Jika beliau menganggap Indonesia adalah negara hukum, seharusnya beliau menggunakan jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aplikasi dari apa yang diucapkannya, dan bukannya menarik diri di saat-saat akhir," papar Leo.
Menurut Leo, jalur gugatan sengketa Pilpres ke MK sangat konstitusional atau memang diamanatkan konstitusi.
Hal lain, kata Leo, Prabowo yang meminta para saksinya menarik diri dalam pleno sangat memojokkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Padahal, kata Leo, KPU sudah mengakomodir sejumlah permintaan Prabowo dengan melaksanakan pemilihan suara ulang.
"Mengenai tudingan kecurangan yang terjadi di TPS dan saat penghitungan suara di level kecamatan ke atas yang menurut Prabowo menjadi dasar dirinya menarik diri, sangat tidak relevan. Sebab jika dilihat secara seksama, justru kecurangan itu lebih sering menimpa pasangan Jokowi-JK," katanya.
Karenanya, kata Leo, agak salah kaprah jika masalah kecurangan dilontarkan oleh Prabowo, dan dijadikan alasannya menarik diri dari Pilpres, siang tadi.
"Awalnya saya berharap, yang menang mengemban amanat rakyat dan yang kalah tetap terhormat. Tapi, pernyataan Prabowo siang tadi tidak memenuhi harapan tersebut," katanya.
Leo berharap ketidakpuasan di tingkat elite tidak merembes ke akar rumput yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
"Selepas 22 Juli, semestinya kita sudah memikirkan bagaimana kita bekerja sama, berkarya bersama, dan membangun bersama untuk Indonesia raya," katanya.(bum)
Source : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/22/penarikan-diri-prabowo-dari-pilpres-tanda-ucapan-dan-tindakan-tak-sejalan
Leo menjelaskan kontradiktif antara pernyataan dan tindakan, bisa dilihat dan dianalisis dalam pidato Prabowo, sesaat sebelum ia menarik diri dan menginstruksikan para saksi dan timnya menarik diri pula dari rapat pleno rekapitulasi KPU.
"Awalnya beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan rule of law atau aturan hukum di atas segalanya," kata pengajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, kepada Warta Kota, Selasa (22/7/2014).
Namun, kata Leo, nyatanya Prabowo tidak menggunaka rule of law seperti apa yang disampailkannya.
"Ini yang tak masuk akal dalam logika saya. Jika beliau menganggap Indonesia adalah negara hukum, seharusnya beliau menggunakan jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aplikasi dari apa yang diucapkannya, dan bukannya menarik diri di saat-saat akhir," papar Leo.
Menurut Leo, jalur gugatan sengketa Pilpres ke MK sangat konstitusional atau memang diamanatkan konstitusi.
Hal lain, kata Leo, Prabowo yang meminta para saksinya menarik diri dalam pleno sangat memojokkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Padahal, kata Leo, KPU sudah mengakomodir sejumlah permintaan Prabowo dengan melaksanakan pemilihan suara ulang.
"Mengenai tudingan kecurangan yang terjadi di TPS dan saat penghitungan suara di level kecamatan ke atas yang menurut Prabowo menjadi dasar dirinya menarik diri, sangat tidak relevan. Sebab jika dilihat secara seksama, justru kecurangan itu lebih sering menimpa pasangan Jokowi-JK," katanya.
Karenanya, kata Leo, agak salah kaprah jika masalah kecurangan dilontarkan oleh Prabowo, dan dijadikan alasannya menarik diri dari Pilpres, siang tadi.
"Awalnya saya berharap, yang menang mengemban amanat rakyat dan yang kalah tetap terhormat. Tapi, pernyataan Prabowo siang tadi tidak memenuhi harapan tersebut," katanya.
Leo berharap ketidakpuasan di tingkat elite tidak merembes ke akar rumput yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
"Selepas 22 Juli, semestinya kita sudah memikirkan bagaimana kita bekerja sama, berkarya bersama, dan membangun bersama untuk Indonesia raya," katanya.(bum)
Source : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/22/penarikan-diri-prabowo-dari-pilpres-tanda-ucapan-dan-tindakan-tak-sejalan
Pakar Hukum: Prabowo Bisa Dipenjara
Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penolakkannya terhadap hasil pilpres 2014 di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014). Pernyataan sikap tanpa kehadiran calon wakil presiden Hatta Rajasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap pelaksanaan pilpres 2014 yang mereka nilai banyak diwarnai oleh kecurangan.
Pakar Hukum: Prabowo Bisa Dipenjara
SYDNEY,Langkah Prabowo Subianto yang menyatakan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang dijalankan oleh KPU dinilai bisa memiliki implikasi hukum bagi yang bersangkutan.
Kandidat doktor dari Fakultas Hukum University of New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menyatakan dalam UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 15 (f) bahwa syarat awal pasangan capres dan cawapres adalah menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
Kemudian, pada Pasal 22 ditegaskan dengan lengkap bahwa pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.
Selanjutnya, merujuk pada Pasal 245 disebutkan bahwa capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan, disertai denda minimal Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.
“Jadi, melihat pernyataan resmi Prabowo tanggal 22 Juli, sudah terang benderang bahwa Prabowo melakukan tindak pidana pilpres. Atas nama supremasi hukum, Prabowo Subianto bisa dipenjara,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/7/2014).
Bhatara Ibnu Reza yang juga anggota koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan ini menyatakan, mundurnya Prabowo otomatis menghilangkan haknya untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
"Logikanya jelas, yaitu atas dasar apa Prabowo menyampaikan gugatan ke MK, jika dia sendiri tidak mengakui hasil pilpres yang seharusnya menjadi dasar gugatan?" lanjutnya.
Meski demikian, menurut dia, segala konsekuensi yang ditanggung Prabowo itu tidak berpengaruh sama sekali pada legitimasi pilpres maupun rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU.
Kandidat doktor dari Fakultas Hukum University of New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menyatakan dalam UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 15 (f) bahwa syarat awal pasangan capres dan cawapres adalah menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
Kemudian, pada Pasal 22 ditegaskan dengan lengkap bahwa pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.
Selanjutnya, merujuk pada Pasal 245 disebutkan bahwa capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan, disertai denda minimal Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.
“Jadi, melihat pernyataan resmi Prabowo tanggal 22 Juli, sudah terang benderang bahwa Prabowo melakukan tindak pidana pilpres. Atas nama supremasi hukum, Prabowo Subianto bisa dipenjara,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/7/2014).
Bhatara Ibnu Reza yang juga anggota koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan ini menyatakan, mundurnya Prabowo otomatis menghilangkan haknya untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
"Logikanya jelas, yaitu atas dasar apa Prabowo menyampaikan gugatan ke MK, jika dia sendiri tidak mengakui hasil pilpres yang seharusnya menjadi dasar gugatan?" lanjutnya.
Meski demikian, menurut dia, segala konsekuensi yang ditanggung Prabowo itu tidak berpengaruh sama sekali pada legitimasi pilpres maupun rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU.
Source : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/20531541/pakar.hukum.prabowo.bisa.dipenjara
INDONESIA HARI INI: Mundur Ketika Pertandingan Hampir Usai
INDONESIA HARI INI: Mundur Ketika Pertandingan Hampir Usai
Monday, July 21, 2014
JK Yakin Rekonsiliasi Elite Parpol Berjalan Mulus
Jusuf KallaJK Yakin Rekonsiliasi Elite Parpol Berjalan Mulus
JAKARTA, Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku yakin rekonsiliasi antar-elite partai politik yang bersaing di Pemilu Presiden 2014 akan mudah terlaksana. Menurut Kalla, ketegangan politik akan mulai mencair setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Mungkin masih ada emosional satu atau dua hari, tapi kita yakin," kata Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014).
Kalla menjelaskan, ada dua macam rekonsiliasi, yakni di tingkat masyarakat pendukung, serta di tingkat elite partai politik. Untuk di tingkat masyarakat, Kalla menilai rekonsiliasi itu telah terbangun dan tercermin dari kondusifnya suasana sampai menjelang hari pengumuman pemenang Pilpres 2014.
Sementara di tingkat elite, Kalla juga merasa optimistis semua ketegangan akan mencair dan hubungan akan kembali baik. Beberapa indikasinya sudah mulai bermunculan dari pengakuan dan wacana pengalihan dukungan untuk pihak yang menang.
"Di tingkat bawah saya kira tidak ada soal lagi, mungkin malah masyarakat bawah melupakan kemarin pilih apa. Elite ini, partai yang bersebelahan juga siap untuk bekerja sama," ujarnya.
Terkait komunikasi dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menjadi pesaingnya, Kalla mengaku belum melakukan komunikasi khusus. Tapi dari pertemuan di Istana Negara, Kalla merasa hubungannya dengan Prabowo-Hatta tetap hangat meski tak melakukan pembicaraan terkait politik terkini.
"Kita ngobrol tentang makanan, tentang sepak bola, Palestina dan Malaysia Airlines. Tidak ada (soal politik), kecuali soal pidato presiden saja," ucapnya.
Kalla menilai, pada 22 Juli 2014 nanti merupakan hari bersejarah yang dapat dijadikan momentum untuk masing-masing pihak membuktikan komitemennya pada pelaksanaan demokrasi. Kalla berjanji akan legawa menerima hasil penghitungan KPU dan berharap kubu Prabowo-Hatta juga menunjukkan sikap serupa.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/21/16110691/JK.Yakin.Rekonsiliasi.Elite.Parpol.Berjalan.Mulus
"Mungkin masih ada emosional satu atau dua hari, tapi kita yakin," kata Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014).
Kalla menjelaskan, ada dua macam rekonsiliasi, yakni di tingkat masyarakat pendukung, serta di tingkat elite partai politik. Untuk di tingkat masyarakat, Kalla menilai rekonsiliasi itu telah terbangun dan tercermin dari kondusifnya suasana sampai menjelang hari pengumuman pemenang Pilpres 2014.
Sementara di tingkat elite, Kalla juga merasa optimistis semua ketegangan akan mencair dan hubungan akan kembali baik. Beberapa indikasinya sudah mulai bermunculan dari pengakuan dan wacana pengalihan dukungan untuk pihak yang menang.
"Di tingkat bawah saya kira tidak ada soal lagi, mungkin malah masyarakat bawah melupakan kemarin pilih apa. Elite ini, partai yang bersebelahan juga siap untuk bekerja sama," ujarnya.
Terkait komunikasi dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menjadi pesaingnya, Kalla mengaku belum melakukan komunikasi khusus. Tapi dari pertemuan di Istana Negara, Kalla merasa hubungannya dengan Prabowo-Hatta tetap hangat meski tak melakukan pembicaraan terkait politik terkini.
"Kita ngobrol tentang makanan, tentang sepak bola, Palestina dan Malaysia Airlines. Tidak ada (soal politik), kecuali soal pidato presiden saja," ucapnya.
Kalla menilai, pada 22 Juli 2014 nanti merupakan hari bersejarah yang dapat dijadikan momentum untuk masing-masing pihak membuktikan komitemennya pada pelaksanaan demokrasi. Kalla berjanji akan legawa menerima hasil penghitungan KPU dan berharap kubu Prabowo-Hatta juga menunjukkan sikap serupa.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/21/16110691/JK.Yakin.Rekonsiliasi.Elite.Parpol.Berjalan.Mulus
Ucapkan Selamat kepada Jokowi, Apa Alasan Hanafi Rais?
Ucapkan Selamat kepada Jokowi, Apa Alasan Hanafi Rais?
JAKARTA, Politisi muda dari Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, mengucapkan selamat kepada calon presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Apa alasan Hanafi mengucapkan selamat sebelum ada pengumuman resmi KPU dan berbeda sikap dengan sikap koalisi yang didukungnya?
"Saya selama ini amati apa yang terjadi di KPU, perhitungan suara yang semakin terakumulasi suara total. Saya simpulkan, rekap itu sudah menunjukkan hasil yang bisa kita lihat sekarang," kata Hanafi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/7/2014).
Hanafi, yang juga putra dari tokoh reformasi 1998, Amien Rais, menceritakan, ucapan selamat itu merupakan sikap pribadi dirinya. Ia pun menilai banyak pendukung capres Prabowo Subianto merasakan hal yang serupa.
"Ini inisiatif pribadi, atas nama sendiri, meski saya kader PAN yang masuk dalam koalisi. Kalau hasilnya demikian (memenangkan Jokowi), ya kita, saya, yang selama ini dukung Pak Prabowo, sikap saya menerima hasil itu dengan legowo dan seikhlas mungkin, itu lebih menyejukkan," papar Hanafi.
Meski mengucapkan selamat kepada Jokowi, Hanafi memberi catatan juga dalam pernyataannya. Ia menilai masih ada kecurangan yang terjadi di daerah-daerah. Ia meminta KPU menindaklanjutinya sebagai bukti KPU profesional.
"Kecurangan-kecurangan itu harus dibereskan, KPU harus profesional," ujar Hanafi.
Ketika ditanyakan apakah Hanafi sudah membicarakan hal itu kepada partainya atau mitra koalisi, ia mengingatkan hal itu merupakan inisiatif pribadinya semata. Hanafi pun belum memberitahukan hal itu kepada Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. ia juga mengaku belum mendapat teguran atas sikapnya itu.
"Sejauh itu belum ada (teguran). Saya lebih berpikiran bahwa menjaga situasi yang sejuk itu lebih bagus," tutup Hanafi.
Source : KOMPAS.com — http://nasional.kompas.com/read/2014/07/20/17213281/Ucapkan.Selamat.ke.Jokowi.Apa.Alasan.Hanafi.Rais.
Kepada Jokowi, Uskup Agung Jakarta Cerita soal Kepemimpinan
Kepada Jokowi, Uskup Agung Jakarta Cerita soal Kepemimpinan
JAKARTA, - Pertemuan dengan calon presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (19/7/2014), dimanfaatkan oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo untuk bercerita soal tipe kepemimpinan yang ideal bagi masyarakat.
Suharyo mengatakan, tipe kepemimpinan yang ideal itu merupakan bagian dari isi surat gembala uskup kepada seluruh umat Katolik di Indonesia. Surat gembala oleh uskup itu dikeluarkan pada Kamis (17/7/2014)."Kami kan memiliki ajaran sosial gereja. Salah satunya bagaimana pemimpin yang umat atau masyarakat harapkan," ujar Suharyo usai pertemuan tertutup di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat.
Apa saja kriteria pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat? Suharyo mengatakan, ada empat kriteria pemimpin yang baik menurut ajaran Katolik. Pertama, menghargai kehidupan. Kedua, memperjuangkan kebaikan bersama.
"Ini dalam bahasa Pancasila-nya perjuangkan kesejahteraan sosial," lanjut Suharyo.
Ketiga, bisa menggerakan kesetiakawanan dan solidaritas. Keempat, memberikan perhatian yang lebih bagi masyarakat yang kurang beruntung.
"Saya cerita itu semua ke beliau," ujar dia.
Lantas, apakah Jokowi cocok dengan kriteria tersebut? Suharyo enggan menjawabnya. Dia mengatakan, maksud dia bercerita soal pemimpin yang baik kepada capres nomor urut dua itu hanya untuk referensi saja. Siapapun yang menjadi presiden, lanjut dia, harus memiliki kriteria demikian.
"Itu sangat umum kok. Bukan hanya untuk di Katolik saja," lanjut dia.
Jokowi datang ke KWI diterima oleh Uskup Ignatius Suharyo serta sejumlah pejabat KWI. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 30 menit. Usai dari KWI, Jokowi mendatangi kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).
Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/07/19/17141491/Kepada.Jokowi.Uskup.Agung.Jakarta.Cerita.soal.Kepemimpinan
Sunday, July 20, 2014
Ini Perolehan Suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 Provinsi
Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencium bendera merah putih saat pendeklarasian Capres-Cawapres (sumber: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Ini Perolehan Suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 Provinsi
Jakarta - Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan besar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Berdasarkan data di situs KPU serta rekapitulasi suara di 495 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta)
Pasangan Jokowi-JK mampu meraup 70.675.237 suara (53,18 persen) dan unggul di 23 provinsi, sedangkan Prabowo-Hatta hanya mampu meraih 62.230.557 suara (46,82 persen) dan menang di 10 provinsi.
Berikut perolehan suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 provinsi:
Aceh
1. 1.089.290 (54,39%)
2. 913.309 (45,61%)
Sumut
1. 2.831.514 (44,76%)
2. 3.494.835 (55,23%)
Sumbar
1. 1.797.505 (76,92%)
2. 539.308 (23,08%)
Riau
1. 1.349.338 (50,12%)
2. 1.342.817 (49,88%)
Jambi
1. 871.316 (49,25%)
2. 897.787 (50,75%)
Sumsel
1. 2.132.163 (51,26%)
2. 2.027.049 (48,74%)
Bengkulu
1. 433.173 (45,27%)
2. 523.669 (54,73%)
Lampung
1. 2.033.924 (46,93%)
2. 2.299.889 (53,07%)
Babel
1. 200.706 (32,74%)
2. 412.359 (67,26%)
Kepri
1. 332.908 (40,37%)
2. 491.819 (59,63%)
DKI
1. 2.528.770 (46,91%)
2. 2.861.417 (53,09%)
Jabar
1. 14.167.381 (59,78%)
2. 9.530.315 (40,22%)
Jateng
1. 6.485.720 (33,35%)
2. 12.959.540 (66,65%)
DIY
1. 977.342 (44,19%)
2. 1.234.249 (55,81%)
Jatim
1. 10.277.088 (46,83%)
2. 11.669.313 (53,17%)
Banten
1. 3.192.671 (57,10%)
2. 2.398.631 (42,90%)
Bali
1. 614.241 (28,58%)
2. 1.535.110 (71,42%)
NTB
1. 1.844.178 (72,45%)
2. 701.238 (27,55%)
NTT
1. 783.514 (33,88%)
2. 1.528.783 (66,12%)
Kalbar
1. 1.032.354 (39,62%)
2. 1.573.046 (60,38%)
Kalteng
1. 468.277 (40,21%)
2. 696.199 (59,79%)
Kalsel
1. 941.809 (50,05%)
2. 939.748 (49,95%)
Kaltim
1. 687.734 (36,62%)
2. 1.190.156 (63,38%)
Sulut
1. 620.095 (46,12%)
2. 724.553 (53,88%)
Sulteng
1. 631.859 (45,13%)
2. 768.091 (54,87%)
Sulsel
1. 1.215.135 (28,57%)
2. 3.037.026 (71,43%)
Sultra
1. 511.134 (45,1%)
2. 622.217 (54,9%)
Gorontalo
1. 378.735 (63,1%)
2. 221.497 (36,9%)
Sulbar
1. 165.494 (26,63%)
2. 456.021 (73,37%)
Maluku
1. 433.984 (49,48%)
2. 443.040 (50,52%)
Maluku Utara (7 dari 9 kabupaten/kota)*
1. 272.403 (54,95%)
2. 223.308 (45,05%)
Papua
1. 755.374 (26,84%)
2. 2.058.517 (73,16%)
Papua Barat
1. 173.428 (32,49)
2. 360.381 (67,51)
Berikut perolehan suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 provinsi:
Aceh
1. 1.089.290 (54,39%)
2. 913.309 (45,61%)
Sumut
1. 2.831.514 (44,76%)
2. 3.494.835 (55,23%)
Sumbar
1. 1.797.505 (76,92%)
2. 539.308 (23,08%)
Riau
1. 1.349.338 (50,12%)
2. 1.342.817 (49,88%)
Jambi
1. 871.316 (49,25%)
2. 897.787 (50,75%)
Sumsel
1. 2.132.163 (51,26%)
2. 2.027.049 (48,74%)
Bengkulu
1. 433.173 (45,27%)
2. 523.669 (54,73%)
Lampung
1. 2.033.924 (46,93%)
2. 2.299.889 (53,07%)
Babel
1. 200.706 (32,74%)
2. 412.359 (67,26%)
Kepri
1. 332.908 (40,37%)
2. 491.819 (59,63%)
DKI
1. 2.528.770 (46,91%)
2. 2.861.417 (53,09%)
Jabar
1. 14.167.381 (59,78%)
2. 9.530.315 (40,22%)
Jateng
1. 6.485.720 (33,35%)
2. 12.959.540 (66,65%)
DIY
1. 977.342 (44,19%)
2. 1.234.249 (55,81%)
Jatim
1. 10.277.088 (46,83%)
2. 11.669.313 (53,17%)
Banten
1. 3.192.671 (57,10%)
2. 2.398.631 (42,90%)
Bali
1. 614.241 (28,58%)
2. 1.535.110 (71,42%)
NTB
1. 1.844.178 (72,45%)
2. 701.238 (27,55%)
NTT
1. 783.514 (33,88%)
2. 1.528.783 (66,12%)
Kalbar
1. 1.032.354 (39,62%)
2. 1.573.046 (60,38%)
Kalteng
1. 468.277 (40,21%)
2. 696.199 (59,79%)
Kalsel
1. 941.809 (50,05%)
2. 939.748 (49,95%)
Kaltim
1. 687.734 (36,62%)
2. 1.190.156 (63,38%)
Sulut
1. 620.095 (46,12%)
2. 724.553 (53,88%)
Sulteng
1. 631.859 (45,13%)
2. 768.091 (54,87%)
Sulsel
1. 1.215.135 (28,57%)
2. 3.037.026 (71,43%)
Sultra
1. 511.134 (45,1%)
2. 622.217 (54,9%)
Gorontalo
1. 378.735 (63,1%)
2. 221.497 (36,9%)
Sulbar
1. 165.494 (26,63%)
2. 456.021 (73,37%)
Maluku
1. 433.984 (49,48%)
2. 443.040 (50,52%)
Maluku Utara (7 dari 9 kabupaten/kota)*
1. 272.403 (54,95%)
2. 223.308 (45,05%)
Papua
1. 755.374 (26,84%)
2. 2.058.517 (73,16%)
Papua Barat
1. 173.428 (32,49)
2. 360.381 (67,51)
Penulis: A-16/AB
Sumber:Suara Pembaruan, Antara, RRI
